Petahana dan Potensi Kecurangan Pilkada, Perspektif Politik Elektoral

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Politik sederhananya adalah pelayanan. Bagaimana politisi membangun keakraban dengan konstituen. Sudah sejauh mana sang politisi berkontribusi kepada masyarakat. Berbuat baik, bekerja setulus hati untuk masyarakat. Indikator ini sebetulnya patutnya terus diekspos, sebagai bentuk sosialisasi politik. Sebab masyarakat kita kebanyakan mulai lupa. Abai terhadap hal-hal objektif dan selayaknya. Pergeseran paradigma politik seperti ini melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Lahirlah pemimpin yang mis-realitas.

Efeknya, politisi karbitan, kurang kualitas yang dipilih rakyat. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya. Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada?. Sudah barang tentu makin terbuka. Pasalnya, keistimewaan petahana karena sedang mengendalikan kekuasaan. Jabatan yang diemban itu menjadi nilai tukar dalam politik. Ketika petahana maju di Pilkada, maka peluang menangnya besar, dengan mempolitisasi birokrasi.

Berbagai hal yang menunjang kemenangan tersebut. Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan. Instrumen yang dipakai adalah intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural, kemudian tidak mendukung kepentingan petahana, maka akan diberikan sanksi. Kekerasan struktural dilakukan. Faktanya berupa rolling jabatan, non job pejabat begitu tinggi angkanya disaat momentum Pilkada. Padahal, jabatan birokrasi merupakan jabatan karir.

Meski menjadi hal lumrah dalam karir birokrasi mutasi itu. Tapi, konteks dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrasi. Independensi birokrat tercemar. Akhirnya, terdegradasi urusan rotasi pejabat birokrat, bukan lagi pada etos kerja, kualifikasi. Kelayakan dan kepantasan menjadi pertimbangan, melainkan aspek like and dislike. Konsekuensinya, rusaklah kehidupan demokrasi. Tumpang tindih kepentingan dan kewenangan. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. Sudah seperti sistem balas dendam, akhirnya proses birokrasi berjalan. Tiap pergantian Kepala Daerah, model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan vested interest.

Bukan birokrat handal, dan layak menempati posisi tertentu, dipaksakan. Tidak layak memegang suatu jabatan, tapi karena punya relasi keluarga, perkawanan dan persamaan pilihan politik, diberikan jabatan itu kepadanya. Instruksi dan kebijakan pimpinan tidak lagi berasaskan kajian obyektif. Yang belum layak secara kepengkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang ditargetkan. Politik dan area birokrasi menjadi campur-baur. Sungguh memprihatinkan. Dari sinilah kekuatan petahana berasal. Kelucuan yang menggelitik dari praktek-praktek ‘bar-bar’ semacam itu, menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak prima. Hal ini mengantar petahana untuk menang.

Seolah-olah petahana sudah punya saldo suara, dengan mengandalkan kekuatan ASN. Mobilisasi massif dilakukan. Baik saat kampanye politik, sampai pemilihan dilaksanakan. Mulai dari Sekretaris Daerah, para Asisten Kepala Daerah, Kepala Dinas, Camat, Lurah, bahkan Kepala Lingkungan, semua bekerja untuk kemenangan sang petahana. Artinya, potensi curang sangat besar dilakukan petahana. tidak perlu terkejut kemudian, jika petahana menang dalam kompetisi politik. Kekuatan super yang sering dimainkan petahana ialah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk kepentingannya. Kapitalisasi kebijakan agar petahana unggul dalam Pilkada.

Hal sederhana yang menjadi contoh, misalkan para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diolah untuk keuntungan politik petahana. Lalu lintas atau pintu masuk yang dilakukan petahana agar mengutak-atik program nasional juga bermaksud agar menang. Bantuan pemerintah, dikapling menjadi seperti bantuan perorangan petahana. Para penerima bantuan pun dibisiki pilihan, sebagai kompensasi dari bantuan yang mereka terima, maka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah memilih petahana. Mengumpulkan logistik kampanye pun cukup mudah dilakukan. Dengan menarik simpul-simpul penyumbang dana, konsolidasi massa gampang dilakukan dengan mengerahkan jajaran pemerintahan sampai ke Lingkungan terkecil.

Para tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan Ormas dikanalisasi melalui bantuan dana hibah. Para Imam, Pendeta atau pemuka agama lainnya diberikan santunan atau insentif dengan alasan uang operasional. Tentu itu tidak gratis, ada balas budi politik. Modus operandinya seperti itu adanya, take and give. Kemenangan petahana memang bergantung pada instrument birokrasi. Para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan diberi target politik. Ketika tidak mecapai target, akan diberikan sanksi. Dicopot dari jabatannya.

Inilah riskannya wilayah birokrasi yang dimainkan petahana. Dampak lain yang muncul yaitu sesama birokrat saling curiga. Mereka bekerja untuk tebar pesona kepada pimpinan. Para pimpinan organisasi perangkat daerah hanya fokus pada bagaimana cara memenangkan sang petahana. Jelang Pilkada 2020 di Sulawesi Utara pun hal itu berpeluang dilakukan. Semua tergantung kreativitas dan kelihaian petahana dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Semoga tidak dilakukan.

Kondisi itulah yang mengharuskan penyelenggara Pemilu bekerja ekstra dan optimal. Bawaslu sampai jajaran paling bawah yakni Panwaslur jangan diam. Tak boleh kompromi terhadap praktek-praktek yang melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Silahkan ditindak tegas, yang salah wajib ditertibkan. Bila perlu potensi dan energi Badan Pengawas Pemilu difokuskan benar pada pergerakan petahana. Melalui ‘jurus mabuk’ mengintervensi birokrasi para petahana secara elektoral akan lebih berpeluang menang. Jangan menganggap kekeliruan ini sebagai hal lazim dalam demokrasi. Mengaduk-aduk bangunan birokrasi dengan kepentingan politik praktis, adalah bentuk kecurangan Pemilu, harus ditindak.

Sebagai pembelajaran juga, bahwa non petahana perlu mewaspadai segala kebijakan-kebijakan kejutan yang diambil petahana. Perlu bersama masyarakat untuk memproteksi kebijakan pemerintah, mencurigai. Jangan dikait-kaitkan kebijakan publik dengan urusan kampanye politik sebagai calon Kepala Daerah. Harus mampu memisahkan hal itu. Ketika pergerakan petahana dalam kendali pengawasan ketat, maka potensi pelanggaran hukum akan terminimalisir. Sekecil apapun praktek deviasi dalam Pilkada harus diberikan sanksi secara adil.

Para competitor di Pilkada juga jangan ikut-ikutan pola permainan petahana, karena selain membahayakan. Cara demikian merusak nilai demokrasi kita yang Luber-Jurdil dan taat regulasi. Biarkan masyarakat memilih tanpa adanya intimidasi, bujukan atau intervensi dari manapun. Jika masyarakat diberi peluang memilih dengan pilihan sadar, insya Allah demokrasi kita akan lebih baik. Memang harapan kita akan ada progress dari satu momentum Pilkada ke Pilkada selanjutnya.

Dalam segmentasi politik elektoral, tentu petanaha punya beberapa keunggulan. Atas keunggulan itu, menjadi modal petahana sehingga lebih mudah meraih kemenangan. Paling tidak, prestasi atau kerja kerakyatan yang populis dari petahana menjadi magnet. Investasi politik dan kekuatan dahsyat bagi petahana agar terpilih kembali adalah memperkuat kinerja saat memimpin. Bingkainya seperti itu, ketika kerja petahana baik, maka ia tak perlu khawatir dan takut kalah. Pasti menang dan tidak perlu mengambil jalan menghalalkan segala cara dengan money politik. Yang perlu diunggulkan petahana adalah karya nyata yang telah diperbuatnya. (**)

iklan1
iklan1