Archive for: Januari 2020

AMTI: KPK Lemah, Dewan Pengawas Seperti Tembok Pembatas

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttodya.com – Aktivis anti korupsi satu per satu mulai angkat bicara. Mereka mulai resah dengan perilaku penegak hukum yang terkesan melempem dalam penanganan kasus, ada tumpang tindih dalam memerangi praktek korupsi. Salah satunya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mengaku ada perbedaan di era Presiden SBY dan Jokowi perihal keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Perbedaan yang nampak dan terasa kita saksikan di publik adalah soal penanganan kasus yang menyentuh dengan partai politik yang berpihak atau bersama penguasa.  Coba dibedakan, kita melihat sisi keadilan dan ketegasan KPK di era Presiden SBY, para petinggi partai Demokrat tertangkap KPK, ini bagian dari keteladanan hukum,’’ kata Turangan, Kamis (30/1/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengharapkan agar Komisioner KPK saat ini perlu meneladani, meniru dan mengambil kebaikan, serta keberanian dari KPK sebelumnya yang tegak lurus menghandam seluruh koruptor. Dikatakannya lagi, akan ada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap KPK, bila cara penindakan kasus dugaan korupsi masih tebang pilih.

‘’Yang membedahkan KPK di jaman SBY dan jaman sekarang adalah ketidakberanian. Ada tembok kekuasaan SBY di sikat oleh KPK waktu itu. Sekarang apa berani KPK begitu?. Kan kita masih mengingat bahwa KPK era SBY Ketua partai politik yang disinyalir korupsi di tangkap, Bendahara Partai di Tamgkap. Anggota DPR RI. Nah, sekarang KPK harus minta ijin Dewan pengawas, keberadaan Dewas pun seperti menciptakan tembok pembatas. Kalau tidak mengoreksi ini dan memperbaiki ini, maka KPK akan mengalami distrust dari masyarakat,’’ tukas Turangan tegas. (*/Am)

Donal Pakuku: Selamat untuk Bapak David Harrywan Lalandos

David Harrywan Lalandos (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terjadinya pergantian posisi penting di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang jabat Robby Ngongoloy kepada David Harrywan Lalandos mendapat tanggapan positif tokoh masyarakat Mitra. Kamis (30/1/2020), Ketua Asosiasi Penambang Wilayah Ratatotok, Donal Pakuku yang didampingi sejumlah aktivis asal Mitra menyampaikan selamat kepada David, sang Sekda baru.

”Kami dari Asosiasi penambang Wilayah Ratatotok menyampaikan selamat kepada Bapak David Harrywan Lalandos yang baru saja diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Bupati Mitra, Bapak James Sumendap. Semoga dapat menjalankan tanggung jawab yang diemban dengan maksimal,” ujar Donal.

Jebolan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado itu menuturkan bahwa masyarakat mengharapkan agar segala tugas-tugas birokrasi di Kabupaten Mitra berjalan lancar dibawah kendali David. Donal pun optimis dengan sepak terjang David sebagai birokrat berprestasi akan mampu mengimbangi kerja-kerja Hebat Bupati James.

”Kabar gembira tentu bagi warga Mitra atas kehadiran Pak David. Kami juga menilai rekam jejak beliau ini sangat baik, sehingga menjadi catatan positif bagi bagi masyarakat kalau beliau ini punya pengalaman di dunia birokrasi yang tak lagi kita ragukan lagi. Kami sekali lagi menyampaikan selamat Kepada Pak Sekda Mitra yang baru,” kata Donal yang diaminkan Sekretaris Asosiasi, Jefry Pangerapan, Berry Betrandus, Boy Taroreh dan Erwin Tumbel. (*/Redaksi)

Ngongoloy Mundur, Lalandos Jabat Plh Sekda Minahasa Tenggara

Bupati James saat menerima surat pengunduran diri dari Robby dari Sekda (Foto Suluttoday.com)

Ratahan, Suluttoday.com – Keputusan mengejutkan diambil Robby Ngongoloy. Salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ini memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mitra, Marie Makalow, menerangkan bahwa Robby Ngongoloy secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Sekda Mitra sejak tanggal 29 Januari 2020.

“Alasannya pindah ke Provinsi Sulawesi Utara untuk menambah wawasan sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan keluarga,” terang Makalow, Kamis (30/01/2020).

Lanjut dikatakan Makalow, untuk mengisi kekosongan, Bupati James Semendap menugaskan Kepala Inspektorat Mitra, David Lalandos, sebagai pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Bagi saya sebagai seorang birokrat pengabdian yang utama dan bekerja sesuai dengan aturan,” ungkap David Lalandos.

Sementara Bupati James Sumendap pada kesempatan itu mengatakan, penyampaian pergantian jabatan Sekda adalah salah satu administrasi normal. Disisi lain, penyampaian pengisian jabatan ini tak dihadiri mantan pejabat Sekda Robby Ngongoloy. (Egi)

KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

Optimalkan Sinergitas KPU Sulut Laksanakan Media Gathering

Berlangsungnya dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Keseriusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2020 terus diperlihatkan. Rabu (29/1/2020), KPU Sulut yang dipimpin DR Ardiles Mewoh melaksanakan Media Gathering. Tema yang diusung adalah “Bersama Media Sukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020”.

KPU Sulut mengundang Dewan Pers, Agus Sudibyo sebagai narasumber. Menurut Ketua KPU Sulut sebagaimana yang dipaparkan Ketua Divisi SDM dan Hupmas, Salman Saelani bahwa KPU Sulut mendorong sinergitas kerja bersama pers guna mewujudkan partisipasi pemilih di Sulut.

“Media gathering dimaksudkan untuk menyatukan sinergi antara KPU Sulut dengan rekan-rekan pers. Kami telah mengevalusi ada progres yang positif dalam kebersamaan kita selama ini. Semoga sosialisasi tentang agenda KPU Sulut terus dipublikasikan dan masyarakat mendapatkan informasi yang proporsional,” ujar Saelani.

Sementara itu, Agus menuturkan pentingnya wartawan memahami tentang kerjanya secara profesional. Disisi lain, akselerasi informasi yang cepat saat ini mengharuskan para wartawan lebih meningkatkan kualitasnya.

Agus saat memaparkan materi (Foto Suluttoday.com)

“Ini era kompetisi terbuka. Sehingga penting membangkitkan semangat membangun bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya. Jurnalis dan media perlu memperhatikan kualifikasinya, ya tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pers. Tantangan media konfensional yaitu bukan berada di internal, melainkan pada Google, Facebook, Twitter dan lainnya. Kita perlu mewujudkan inovasi, karena kita kalah bersaing media jurnalistik ditinggalkan pembacanya,” kata Agus yang didampingi Ardiles, Salman dan moderator Amanda Komaling.

Sekedar diketahui, Ketua KPU Sulut juga menyebutkan akan dilaksanakan festival anggaran pada tanggal 31 Januari 2020 yang akan membuka secara umum anggaran Pilkada Serentak 2020 di Sulut yang berjumlah Rp. 2.20 Miliar. Selain itu, kegiatan ini dihadiri kurang lebih ratusan jurnalis yang ada di Sulut. Media gathering ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Manado. (*/Am)

iklan1