Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

iklan1
iklan1