GERAK Sulut Siap Laporkan Pelaksana Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Talaud

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan investigasi yang dilakukan Tim dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini. Akhirnya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang akan dibeberkan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim R. Tindi terkait proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kebupaten Kepulauan Talaud Sulut. Tindi menemukan sejumlah indikasi ketidakberesan kerja kontraktor dan stakeholder terkait dalam proyek bernilai Rp. 1,5 Miliar tersebut.

Menurut Tindi ada dugaan kuat kerugian negara terjadi dari pelaksanaan proyek yang terlambat penyelesaiannya itu. Tindi yang juga putra Talaud, kini menjabat Ketua PRD Sulut telah menyiapkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Aktivis vokal itu menyebutkan bahwa tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang disinyalir menyalahgunakan uang rakyat.

”Sekedar diketahui, Proyek Tambatan Perahu berbandrol 1,5 Miliar ini di duga asal jadi. Proyek yang berlokasi di Pulau Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud itu, pengerjaannya sudah lewat waktu. Di tambah dengan pengrusakan terumbuh karang dan rumput laut. Serta menggunakan material hasil urukan laut sebagai timbunan pada proyek. Terindikasi kuat penuh kejanggalan,” tutur Tindi tegas, Rabu (27/1/2020).

Kondisi proyek yang belum rampung (Foto Suluttoday.com)

Proyek yang menggunakan anggara 2019 diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Talaud sampai saat ini belum juga rampung. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10/SP/PPK/PTPDK-KT/DISHUB/-DAK/2010 tertanggal 18 Juli 2019, dikerjakan oleh CV Anugerah Putra Pratama sebagai pelaksana. Kejanggalan lain kata Tindi adalah proyek tersebut tanpa menggunakan papan informasi.

”Proyek juga tidak memiliki Papan informasi kepada masyarakat. pihak pekerja hanya menjalankan instruksi via telephone. GERAK akan segera membawa kasus ini di Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut. Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karatung, Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud harusnya sudah selesai, karena masa kerjanya sudah lewat,” kata Tindi.

Lanjut Tindi, dalam Pasal 35 (i) UU Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tegas menyatakan bahwa, “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Namun sayangnya, hal tersebut seperti diabaika.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti pelaksana proyek belum juga terkonfirmasi. Beberapa pihak yang terlibat yang ikut menjadi pekerja proyek pun tak mau memberikan komentar perihal apa yang ditanyakan wartawan. (*/Am)

iklan1
iklan1