AMTI: KPK Lemah, Dewan Pengawas Seperti Tembok Pembatas

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttodya.com – Aktivis anti korupsi satu per satu mulai angkat bicara. Mereka mulai resah dengan perilaku penegak hukum yang terkesan melempem dalam penanganan kasus, ada tumpang tindih dalam memerangi praktek korupsi. Salah satunya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mengaku ada perbedaan di era Presiden SBY dan Jokowi perihal keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Perbedaan yang nampak dan terasa kita saksikan di publik adalah soal penanganan kasus yang menyentuh dengan partai politik yang berpihak atau bersama penguasa.  Coba dibedakan, kita melihat sisi keadilan dan ketegasan KPK di era Presiden SBY, para petinggi partai Demokrat tertangkap KPK, ini bagian dari keteladanan hukum,’’ kata Turangan, Kamis (30/1/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengharapkan agar Komisioner KPK saat ini perlu meneladani, meniru dan mengambil kebaikan, serta keberanian dari KPK sebelumnya yang tegak lurus menghandam seluruh koruptor. Dikatakannya lagi, akan ada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap KPK, bila cara penindakan kasus dugaan korupsi masih tebang pilih.

‘’Yang membedahkan KPK di jaman SBY dan jaman sekarang adalah ketidakberanian. Ada tembok kekuasaan SBY di sikat oleh KPK waktu itu. Sekarang apa berani KPK begitu?. Kan kita masih mengingat bahwa KPK era SBY Ketua partai politik yang disinyalir korupsi di tangkap, Bendahara Partai di Tamgkap. Anggota DPR RI. Nah, sekarang KPK harus minta ijin Dewan pengawas, keberadaan Dewas pun seperti menciptakan tembok pembatas. Kalau tidak mengoreksi ini dan memperbaiki ini, maka KPK akan mengalami distrust dari masyarakat,’’ tukas Turangan tegas. (*/Am)

iklan1
iklan1