KPU Sulut dan Kejati Tandatangani MoU

Foto bersama usai penandatanganan MoU (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam semangat merajut kerja sama lintas sektoral dan singkronisasi demi melahirkan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kamis, (30/1/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Sulut.

Melalui kesempatan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH.,M.H, berpesan agar KPU terus meningkatkan harmoni kerja bersama Kajati/Kajari. Disampaikannya pula bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan mereka.

“Tentu momentum penandatanganan MoU ini sangat penting. Bagian dari kita mendorong proses akuntabilitas publik dan kerja bersama lintas kelembagaan. KPU saya berharap tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi kepada pihak Kajati/Kajari untuk dicarikan solusi penyelesaiannya,” kata Arief.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Sulut, Dr Ardiles Mewoh dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kesediaan bekerja sama tersebut. Pilkada Serentak kata Ardiles, merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Potensi sengketa selalu ada, dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses / tata usaha negara maupun sengketa hasil.

“Dalam konteks tersebut KPU menyadari perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang terjalin antara KPU Sulut dan Kejati Sulut yang dibangun. Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada Serentak 2020 Sulut,” ujar Ardiles dalam sambutannya di hotel Aryaduta Manado.

Untuk diketahui, ruang lingkup kerjasama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihk kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama ini adalah di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi kegiatan :

A. Bantuan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai PENGGUGAT dan atau TERGUGAT;

Sambutan Ketua KPU Sulut (Foto Ist)

B. Pertimbangan Hukum, adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) dan/atau Audit Hukum (Legal Audite) dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan atau Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, meliputi:
1). Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang Hukum Perdata atas dasar permintaan dari PIHAK PERTAMA terkait penerbitan/pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha;
2). Pendampingan Hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah);
3) Audit Hukum (Legal Audit) adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara mendampingi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Tindakan hukum lainnya adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMND dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (*/Am)

iklan1
iklan1