Demi Kemanusiaan, THL Sarankan Program BPJS Gratis Dilanjutkan

Tonny Hendrik Lasut

Ratahan, Suluttoday.com – Politisi partai Golkar, Tonny Hendrik Lasut (THL) yang juga wakil rakyat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), angkat suara terkait persoalan BPJS di daerah tersebut.

Pasalnya, pasca Pemkab Mitra mengambil sikap tidak lagi melanjutkan program kerjasama BPJS gratis bagi masyarakat, politisi asal Ratatotok ini sebaliknya menyarankan agar pihak eksekutif tetap melanjutkan program kemanusiaan itu.

“Setelah mendengarkan pendapat dari rekan-rekan dewan, sekretaris daerah dan beberapa kepala dinas, menurut kami kebijakan yang diambil Pemkab Mitra menghentikan kerjasama BPJS gratis belum tepat saat ini. Saya menyarankan kerjasama tetap dilanjutkan demi dan untuk kemanusiaan,” saran THL disela rapat bersama dengan Sekda, Dinkes, Discapil dan Dinsos Mitra, Selasa (04/02/2020).

Sikap Wakil Ketua DPRD Mitra dalam memperjuangkan nasib 50.954 jiwa warga penerima program BPJS gratis untuk tetap dicover Pemkab memiliki alasan yang kuat. Diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli/dokter-dokter belum maksimal di Mitra.

“Kalau alasan eksekutif kekurangan anggaran, DPRD siap melaksanakan pergeseran atau perubahan anggaran. Intinya sebagai wakil rakyat saya minta agar kerja sama ini segera dilaksanakan. Sebab jika tidak, pasti korbannya adalah masyarakat,” tegas THL.

Sebagai contoh diungkapkan Sekretaris Partai Golkar Sulut ini, kasus keluhan masyarakat dari Desa Ratatotok Selatan. Pasien yang sudah dijadwalkan operasi melahirkan hari ini (kemarin), karena tidak tercover lagi oleh BPJS Pemkab Mitra, akhirnya proses operasinya harus tertunda.

Fatalnya lagi menurut THL, setelah pindah ke BPJS mandiri, ternyata tidak seperti apa yang diharapkan pasien dan keluarga. Kenapa? Karena pihak BPJS menyampaikan, sesuai ketentuan, peralihan BPJS dari program Pemkab ke mandiri baru bisa aktif dua minggu kemudian.

“Masalah yang perlu kita pikirkan dari kejadiaan ini, apakah orang yang sudah saatnya melahirkan harus menunggu dua minggu kemudian untuk mendapat tindakan atau penanganan medis? Ini persoalan kemanusiaan yang mesti secara bijak dan arif kita pikirkan untuk mencapai sebuah solusi yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

Dilain pihak, THL mengatakan, Pemkab sendiri menjawab saran pihaknya dan akan segera melakukan kajian dengan pimpinan dalam hal ini bupati selaku kepala daerah. (Egi)

iklan1
iklan1