Lahirkan Kepala Daerah Bermoral, DR Ferry Anjurkan Lakukan Hal Ini

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek politik di era demokrasi modern memang kurang mencerminkan etika dan moralitas. Begitu liberalnya praktek pemilihan umum. Pasalnya, para politisi kebanyakan mengandalkan politik uang. Menggadaikan kewibawaan, reputasi demi meraih suara dengan bermodalkan politik transaksional. Hal itu mendapat tanggapan pengamat politik pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando.

Menurut Ferry yang juga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu bahwa dalam Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. UU Pilkada yang bermuara dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur tentang larangan politik uang atau pemberian gratifikasi dan sebagainya.

”Dalam UU Pilkada Pasal 41, jelas menerangkan soal Parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah. Bagi yang pengurus partai politik yang terbukti menerima imbalan dan memberi yang memberi akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 Bln dan paling lama 72 Bln dan denda paling sedikit Rp300 jt ,dan paling banyak Rp 1 Miliar,” ujar Ferry yang juga pengurus AIPI Cabang Manado ini.

Dalam rangka menyelamatkan demokrasi dari gelombang rekayasa, pelemahan dan parktek-praket curang, kata Ferry para politisi perlu diberikan pemahaman yang lengkap. Kondisi politik yang menurutnya memprihatinkan ialah kian tumbuhnya politik uang yang dilakukan oknum kader-kader partai politik. Akademisi yang akrab dengan jurnalis ini menawarkan agar dilakukannya pemangkasan tradisi destruktif dalam politik tersebut.

”Politik uang itu ada yang menciptakan. Cara untuk mengatasi politik uang bukan UU atau Bawaslu, tapi dari calon Kepala Daerah itu sendiri. Sebab, yang menciptakan politik uang adalah calon. Jadi, jika semua calon bermoral, maka tak akan mungkin ada politik uang,” tutur Ferry, Rabu (12/2/2020). (*/Am)

iklan1
iklan1