Kabar Pilkada Bolsel (3)

Kejari saat bersilaturahmi dengan Pemkab Bolsel (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kejari Silaturahmi ke Pemkab Bolsel

RASA keadilan sontak berdegub kencang di dada. Seolah ada dering bising alarm juga di telinga. Itu terjadi saat saya membaca berita ‘’kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu’’ ke Pemerintah Kabupaten Bolsel kemarin hari (18/2) via media daring (online).

Tak sekadar itu, alarm dalam diri saya itu menderu-deru karena terberitakan pihak kejari dalam kesempatan anjangsana silahturahmi itu secara resmi menerima pemberian bantuan mobil operasional dari tuan rumah yang dibesuk itu. Wow.

Meski pemberian itu berbeda dengan terma dan definisi gratifikasi, yaitu karena modus pemberiannya ada pada jalur hubungan institusi ke institusi. Yaitu, pihak eksekutif membantu pihak penyidik. Artinya, pemberian mobil itu tidak terjadi dalam jalur persekot perseorangan kepada pihak yang memiliki kekuasaan hukum, dan pihak yang memberi berharap dapat dibantu agar dileluasakan dari jerat hukum.

Meski demikian, anjangsana antar dua lembaga ini termasuk agak intens ini. Kunjungan terjadi pada dua kali pertemuan dalam waktu yang pendek, yang keduanya dilakukan dalam tema mulia insani ilahi: silaturahmi.

Apakah sekadar dengan cap jenis pertemuan insani semacam itu, saya harus mengakhiri untuk membahas wacana-wacana yng terkembang dari hubungan dua lembaga yang sama-sama dibiayai oleh dana negara ini.

Saya akhirnya memilih untuk membahasnya pendek di sini. Membawanya ke dalam kerangka-kerangka wacana publik secara madya untuk membeber aspek-aspek pendidikan hukum pada masyarakat, sekaligus mengungkap beberapa dimensi yang pantas untuk sedikit dikorek-korek dari dua temu kangen Kejari dan Bupati Bolsel itu. Itulah sekadar diurai pada tulisan panda ini.

Sejujurnya, saya merasa aneh. Bahwa kok Kejari bisa demikian leluasa dan tidak kritis untuk bisa menahan dirinya agar tidak berkunjung ke Pemkab Bolsel di Panango. Soalnya, pihak penyidik negara ini kan pada saat yang sama sedang memeriksa Bupati Bolsel dalam perkara dugaan terjadinya suap menyuap dalam sebuah proyek pembangunan pasar di desa Milangodaa, Bolsel? Bagaimana kejari bisa lepas kendali atas kesadaran ini?

Mungkin memang di situ sisi tidak eloknya dari kunjungan sang kejari, apalagi sampai mau menerima pemberian bantuan mobil itu. untuk bersilahturahmi itu jelas rentan ditafsir sumir oleh publik sebagai ada kaitannya dengan upaya mencari solusi atas kasus Bupati. Ini kesadaran pikir dari publik yang bisa liar ke mana-mana, kejari tentu dapat mengatasinya dengan memberi penjernihan atasnya via ‘statement’-nya.

Keterangan resmi kejari itu untuk menghalau kesadaran pikir publik yang tentu disana-sini potensial diboncengi oleh dugaan negatif, misanya, ‘’…siapa tahu ada kongkalingkong dalam duo temu silahturahmi?…’’.

Untuk itu, saya sebagai ‘public defender’ (pembela publik) yang dulu pernah memperkuat Masyarakat Transparansi International (MTI), sekadar mengharap kejari mau menjernihkan soal ini dengan memberi keterangannya.

Apa yang saya tahu, kasus suap yang (sebagian) sudah diakui oleh pihak-pihak yang dipanggil kejaksanaan ini (di antaranya merupakan hasil dari pemeriksaan dari silahturahmi Bupati Bolsel yang pertama) mestinya didorong ke proses-proses hukum standar yang terukur. Bukan diberi bumbu-bumbu pertemuan di luar kerangka hukum.

Saya sebelumnya yakin Kejari akan disiplin pada mekanisme dan tata penyidikan standar, karena figur ini konon disebut-sebut orang, ‘’…pak kejari pernah bekerja dalam suasana pemberantasan korupsi di KPK…’’. Tapi ruang-ruang silahturahmi yang dibuka kejari sungguh bisa membuyarkan upaya pemberantasan korupsi.

Ataukah ada tekanan-tekanan politik tertentu yang dikerjakan pada pihak kejari agar menempuh jalan-jalan ini. Saya tahu kasus suap itu, masih banyak yang belum terungkap, misalnya ihwal keterlibatan penguasa lain yang dalam kajian saya ikut mendapat cipratan dana suap menyuap itu juga.

Yang jelas bahwa silahturahmi pada saat sang bupati sedang pada posisi terperiksa itu nyata janggal, kalau bukan ganjil. Atasnya kejari mesti membuat beberan akuntabilitasnya. Karena bisa saja berita yang dibeber pihak pemkab Bolsel itu sebenarnya upaya sepihaknya untuk ‘mempercantik tampilan’ saja (‘window screening’) saja, dan kejari sejatinya tetap konsisten melakukan pemeriksaannya pada kunjungan kedua ini, sebagaimana terjadi pada kunjungan Bupati yang pertama di kantor kejaksaaan negeri Kotamobagu.

Publik hanya menunggu keterangan yang transparan, sebab jika ditutup-tutup akan banyak godaan ‘setan’ di sana. Saya baiknya menunggu respon pihak kejari atas masalah yang sudah publik ini. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui sejak awal.

Semoga ada keterangan itu. Semoga, semoga, semoga sekali lagi.

iklan1
iklan1