Kajian Tentang ASN yang Mensosialisasikan Diri sebagai Calon Kepala Daerah

Taufik Bilfaqih, Anggota Bawaslu Manado (Foto Ist)

I. ISU
1. Bahwa di Sulawesi Utara telah ditemukan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi politik;
2. Bagaimanakah aturan di Indonesia terkait dengan ASN yang mensosialisasikan diri untuk mengikuti kontestasi pilkada di Sulawesi Utara;

II. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;

III. KAJIAN
1. Bahwa Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 dengan tegas mengamanatkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen didasarkan prinsip netralitas.
2. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan “Netralitas” artinya pegawai ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, murni professional dan berkinerja dalam memberikan pelayanan public secara adil;

3. Bahwa “Pegawai ASN” menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lain dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini berarti UU tersebut bukan hanya berlaku dan mengikat bagi PNS melainkan juga P3K yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Bahwa secara garis besar beberapa Pasal dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, memberi larangan yang tegas terhadap;
1.) Larangan untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah;
2.) Larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye;
3.) Larangan untuk menggunakan fasilitas Negara dalam mendukung salah satu calon dalam pilkada;
4.) Larangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5.) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pilkada;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 27 Desember 2017 sebagai tindak lanjut atas PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, yang menyatakan;
1.) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2.) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
3.) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
4.) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasalangan calon/atribut partai politik;
5.) PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;

6.) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
7.) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan politik;
6. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan Pasal 7 PP No. 53 tahun 2010 bagi Pegawai Negeri Sipil adalah
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

IV. KESIMPULAN
1. Bahwa sesuai dengan prinsipnya bahwa ASN harus bersikap netral karena pegawai ASN yang terlibat dalam kontestasi politik sangat berpotensi untuk dimobilisasi terutama untuk kepentingan petahana;
2. Bahwa hal tersebut diatas dapat kemudian menjurus terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
3. Bahwa sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut diatas maka ASN terlebih PNS yang mensosialisasikan diri sebagai calon kepala daerah adalah melanggar aturan yang ada dan dapat dikenakan sanksi.

 

————–

Catatan : Bawaslu RI, dan Komisi ASN serta Mendagri

iklan1
iklan1