Bung Richard, Peradaban Demokrasi, dan Pilkada Serentak 2020

dr Richard Sualang (Foto Istimewa)

ORIENTASI politik bukan pada usaha merebut kekuasaan. Tapi lebih dari itu, adalah mensejahterakan masyarakat. Realitas hari ini yang tersaji, tidak sedikit politisi kita disibukkan dengan kepentingan sesaat. Mereka fokus pada interest jangka pendek seperti perebutaan kekuasaan, lalu menutup mata, atau mengabaikan kepentingan publik. Aspirasi masyarakat ditanggapi mereka dengan sekedar memenuhi ketentuan prosedural, menunaikan tanggung jawab karena telah dipilih.

Tidak lebih, pada wilayah merasa senasip dan sepenanggungan dengan masyarakat. Politisi, utamanya mereka yang menjadi wakil rakyat belum memahami sepenuhnya keberadaan dan posisi mereka. Alhasil, seperti yang pernah dibahas Antonio Gramsci, terlahirlah perang posisi. Masyarakat yang menjadi pemberi kedaulatan demokrasi malah dimanfaatkan, sehingga kemudian masyarakat berperang atau beroposisi dengan politisi. Di titik inilah hegemoni politik terbangun.

Politisi yang sederhana seperti Bung Richard menilai ruang dialog perlu dihidupkan. Minimkan dominasi berlebihan, kemudian lahirkan kerja bersama. Demokrasi yang meletakkan masyarakat sebagai bagian tertinggi perlu mendapat perhatian serius. Nilai demokrasi jangan dipahami dengan tafsir terbatas, melainkan interpretasi yang universal dan juga terbuka. Demokrasi membawa agenda kesejahteraan, bukan memiskinkan masyarakat. Itulah cita-cita suci demokrasi yang perlu dimaterilkan.

Situasi tarung persepsi politik kini selalu menyeret perhatian politisi. Hingga membuat politisi terbawa arus benturan kepentingan. Waktu dan energi mereka tersita pada dinamika yang tidak substansial. Mestinya politisi itu sadar posisi. Ia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, tanpa mengajukan dalil apapun. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya, politisi populis juga masih ada. Tidak boleh juga kita melakukan generalisasi, bahwa semua politisi mis-realitas. Kehadiran politisi yang peduli pada keperluan dan kebutuhan masyarakat umumnya dapat dicirikan dari cara mereka berkomunikasi, menempatkan diri ditengah masyarakat dan mengawal, bekerja maksimal jika menjadi wakil rakyat.

Tiga tugas pokok politisi sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang, membahas atau memberikan persetujuan terkait anggaran dan mengawasi undang-undang tersebut. Jika tiga hal itu dijalankan secara konsisten, maka kemuliaan wakil rakyat akan dapat dipertanggung jawabkan. Mereka layak dipilih. Dijadikan panutan oleh masyarakat. Jangan menjadi wakil rakyat yang tertular penyakit 4D (Datang, Duduk, Diam dan Duit). Melainkan, jadilah wakil rakyat yang produktif, progresif, aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Tidak menjadi masa bodoh.

Diantara politisi yang mempunya kepedulian terhadap masyarakat adalah Richard Sualang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu tidak mau menjadi politisi yang sesat. Menurutnya sebagai politisi, tugas suci yang harus dilakukan yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat. Selain menginternalisasi tiga tugas penting tersebut, Bung Richard juga terlibat di depan sebagai agen yang ikut memperkuat spesi integrasi kebangsaan. Baginya politisi itu menyatu penyatu, bukan pemecah kerukunan masyarakat.

Indahnya Peradaban Demokrasi

Peradaban demokrasi haruslah dikonstruksi. Upaya ke arahan itu dipelopori para politisi, tentu politisi yang berwawasan nasionalis. Politisi yang rindu dan mempunyai akal sehat, mereka yang memimpikan kemajuan bersama. Peradaban demokrasi tidak akan termanifestasi, bila politisi diam. Atau pula bertindak merusak tatanan nilai demokrasi, menampilkan peran saling menjatuhkan. Investasi membangun peradaban yaitu dasarnya kasih sayang, dari situlah muncul kejujuran, keadilan, egaliter, saling menghormati, kemanusiaan akan lahir, sehingga bertumbuhlah kemakmuran masyarakat.

Dari sejumlah hal menarik dalam diskursus politik, rupanya tantangan politisi yakni menghidupkan kembali kesadaran konstruktif. Teridentifikasi yang melemahkan nilai demokrasi juga tak lain hadir dari kontribusi para politisi. Mereka yang memelihara politik pragmatis transaksional atau politisi yang malas mikir, malas baca buku, lalu mudah termakan isu-isu sentimental, propaganda dan hanya memikirkan diri sendiri. Harusnya politisi memberi teladan. Menenangkan, menjadi cahaya penunjuk arah dan melalui perilakunya terpancarlah kebijaksanaan.

Tidak tepat jika politisi menjadi pemantik keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Bung Richard. Atas dasar melahirkan ketenangan itu, ia merekomendasikan pandangan revitalisasi demokrasi dalam istilah mengikat peradaban demokrasi yang sejuk. Demokrasi itu menjadi jembatan, pintu masuk dan wadah yang mempersatukan masyarakat dari beragam kepentingan atau perbedaan. Jangan menjadi politisi yang meresahkan masyarakat, perilaku toleran dan kompromi itu telah berhasil ditunjukkan Bung Richard.

Menurutnya politis bertugas sebagai jarum dan benang. Bukan seperti gunting yang memisahkan. Politisi perlu memperkuat soliditas, bukan melemahkan, apalagi membelah, menciptakan polarisasi. Formulasi itulah yang efektif menjadi pegangan politisi dalam mengupayakan sebuah proses pembangunan yang komprehensif. Baginya satu musuh dalam politik terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Selaku mahluk sosial, manusia harus menjaga kekerabatan, relasi sosialnya dimantapkan.

Jika ada politisi yang akrab dengan pertengkaran dan konfrontasi, kata Bung Richard capaiannya sebagai politisi patut diragukan. Karena politisi negarawan tidak pernah mengenal dendam, musuh, permusuhan abadi. Disebutnya cermin diri politisi itu ada pada adaptasi sosial, pergaulannya yang luas, sejauhmana ia bertahan hidup, dan fleksibel dalam mengkomunikasikan kepentingan politiknya. Politisi tidak mengenal musuh abadi. Sehingga dalam Pilkada Serentak 2020, kompetisi demokrasi perlu dilandasi dengan semangat kebersamaan dan sportifitas.

Richard saat mengikuti kegiatan PDI Perjuangan (Foto Istimewa)

Politisi perlu punya keberanian berdialog. Melalui dialog pula, tambah Bung Richard semua problem dan kepentingan dapat dibuatkan kanal sebagai solusi. Melalui komunikasi politik semua politisi akan belajar dewasa berpolitik dan menghormati antar sesama. Demokrasi akan tumbuh subur bila disuplay dengan dialog yang bermutu. Bukan konfrontasi kepentingan terus-menerus, tanpa henti. Belum lagi percakapan publik didesain untuk menjadi panggung atau lapak yang representative bagi semua golongan masyarakat, cara tersebut lebih bersifat mengedukasi, dan tentunya sangat tepat.

Era Demokrasi Digital, Dimana Politisi?

Setelah diskusi dengan Bung Richard yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado, tergambar tentang gagasan besar dalam soal politisi di era demokrasi digital dimaknai Bung Richard secara baik. Selaku politisi ia memberi distingsi atau batasan terkait peran politisi di ruang media sosial. Bahwa politisi wajib menjadi corong kebaikan saat menggunakan media sosial. Pengetahuan, pengalaman dan pikiran-pikiran bernas dari politisi jangan dibuat mangkark, tapi disalurkan.

Demikianlah era demokrasi digital, bila terlambat beradaptasi dengan percepatan informasi dan ilmu pengetahuan, maka kita ketinggalan. Segala pergerakan menjadi deras di era ini, demokrasi mendapatkan peluang, sekaligus tantangan. Politisi juga tak boleh menyepi dari ramainya hiruk-pukuk dunia digital sekarang ini. Silahkan menjadi penyejuk, pemberi pencerahan. Menjadi politisi tidak boleh alergi dengan perbedaan pandangan, kritik, hinaan dan juga sanjungan. Semua itu menjadi satu paket dalam pelajaran demokrasi politik di tahan air Indonesia.

Kemudian ada tata caranya menghadapi semua itu sebagai politisi. Jangan emosional, santun dan menunjukkan level sebagai politisi negarawan, bukan politisi anak bawang yang abal-abal. Melalui dialektika yang dewasa, bermartabat di raung sosial media, maka simpati publik juga mengalir. Dukungan masyarakat menjadi kuat, walau bukan keharusan seorang politisi hendaknya menjadi penganut atau budak di era digitalisasi. Politisi ikut membagikan sampah-sampah peradaban. Memposting atau melakukan share terhadap informasi yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat, hindarilah hal-hal tersebut. Berusahalah menjadi politisi santun, tidak reaktif, tidak pula menjadi tukang menghakimi orang lain.

Membendung arus informasi yang gencar memang memerlukan kiat-kiat. Bukan asal melontok, asal melawan dan melakukan konter isu dengan cara-cara saling menebarkan kecaman. Lebih dari itu, politisi harus memberi solusi yang menyejukkan. Hadir mematikan api yang menyala-nyala kencang, bukan sebagai pemacu, ikut membesar-besarkan masalah. Jadilah politisi yang memancarkan kasih sayang.

Politisi harus mempertegas diri di era demokrasi digital ini, tentu sebagai agen yang aktif. Ia aktif melakukan pencerahan politik, minimalnya tidak gaptek. Selain itu, politisi perlu mengikuti informasi, tidak terlambat menyesuaikan akselerasi pembangunan di sektor digitalisasi. Melalui penyesuaian itu, politisi kita tidak ketinggalan. Ada problem yang bersifat jangka panjang juga bisa mampu diatasi atau diantisipasi politisi kita kedepannya.

 

________________________

Oleh : Amas Mahmud, S.IP, Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1
iklan1