Kunker ke DKI Jakarta, Aleg Manado Nilai Pengadaan Incinerator Bukan Solusi Tepat

Penyerahan cinderamata (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Studi komparasi yang juga biasa disebut kunjungan kerja (Kunker) dari anggota DPRD Kota Manado, Rabu (27/2/2020) ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepertinya perlu diketahui masyarakat. Kali ini, Kunker yang dilaksanakan Komisi III DPRD Manado itu agenda diantaranya terkait mesin incenerator yang sementara ini gencar meramaikan pemberitaan media massa di Kota Manado.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Manado, Ronny Makawatak, Sekretaris Royke Anter, anggota Komisi III DPRD Manado Jurani Rurubua, dan beberapa anggota itu, menurut Lucky Datau, anggota Komisi III DPRD Manado pihaknya mengadakan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hal itu cukup relevan dengan kondisi Kota Manado saat ini yang sedang santer membahas terkait mesin incenerator.

”Sehubungan dengan polemik tentang pemanfaatan alat pembakar sampah (incenerator) yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Manado, maka Rabu 27 Februari 2020 kami Komisi III DPRD Kota Manado mengadakan Kunker ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sejumlah masyarakat pemerhati lingkungan berharap agar hal-hal yang sedikit misterius dari incenerator di Manado ini dipublikasikan ke publik, dan Pemerintah Prop DKI Jakarta adalah salah 1 daerah yang memakai alat incenerator,” kata Lucky.

Anggota legislatif (Aleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Manado itu mengakaui bahwa dari hasil diskusi dan pertemuan bersama pihak pemerintah DKI Jakarta ditemukan kesimpulan kalau ternyata alat incenerator tersebut sudah tidak mereka gunakan lagi. Bahkan Lucky menyebut incenerator tidak relevan dengan peraturan pemerintah.

”Di DKI Jakarta dari tahun 2017 mereka telah menghentikan penggunaan alat incenerator ini dikarenakan ambang batas baku mutu emisi yang dihasilkan sesuai Peraturan Menteri (PERMEN) LHK No 70 thn 2016. Maka dari itu saya pribadi menilai pengadaan alat incenerator oleh Pemkot Manado sangat tidak sinkron dengan PERMEN tersebut,” ujar Lucky.

Komisi III DPRD Manado saat diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta (Foto Istimewa)

Lanjut Lucky sembari mempertanyakan, mengapa alat ini sampai diadakan dengan anggaran yg cukup besar?. Ada apa dengan pengadaan alat ini?. Pengadaan incenerator bukan cara satu-satunya menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Manado karena sangat jelas PERMEN-nya.

”Sebelum ada PERMEN-pun persyaratan penempatan alat ini harus minimal 500m dari pemukiman penduduk, dan sistem pembakarannya bukan seperti yang dijelaskan oleh pihak ketiga yang mana semua sampah langsung masuk, tapi harusnya sampahnya dipilah dulu. Salah 1 contoh sampah plastik kalau masuk dalam mesin incenerator paling banyak 20% karena sampah plastik termasuk sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun),” tutur Lucky tegas.

Selain itu, Lucky secara tegas mempertanyakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan menggunakan uang rakyat yang begitu besar hanya untuk membeli alat incenerator. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1