Archive for: Maret 2020

Pelleng Cs Desak BSG Tindak Tegas Pemilik Akun Meylani Tumbelaka

Ratahan, Suluttoday.com – Sehubungan dengan data nasabah Bank Sulut yang dipublikasikan lewat sosial media facebook tepatnya di group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) dengan jumlah anggota sebanyak 35.000 ribu orang oleh pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77”, sangat meresahkan nasabah.

Pasalnya, data nasabah adalah kerahasiaan yang harus dijaga dan dihormati oleh pihak bank. Dimana nasabah percaya kepada bank sebagai partner pengelolaan keuangan dan pendanaan. Untuk itu, bank harus menghormati data nasabah baik itu penabung maupun peminjam.

“Semua menyangkut kehormatan nasabah dan juga kredibilitas Bank SulutGo. Sebagai nasabah Bank SulutGo, kami sangat dirugikan dengan postingan tersebut. Untuk itu kami minta manajemen Bank SulutGo mengambil tindakan tegas terhadap pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77″, oknum penyebar data nasabah di media sosial facebook,” desak Legislator Royke Pelleng, Vanda Rantung serta Amar Kosoloi.

Menanggapi hal itu, pimpinan cabang Bank SulutGo Ratahan, Nolvy Kilanta, melalui keterangan persnya menyebutkan, dari hasil kroscek yang dilakukan tidak ada pegawai yang berhubungan pun juga membeberkan data nasabah seperti yang diposting pemilik akun Meylani Tumbelaka.

“Kalau memang benar ada oknum pegawai BSG yang terlanjur berbicara demikian, pasti akan dikenakan sanksi. Tapi jika tidak benar, maka pemilik akun tersebut akan kami laporkan ke pihak yang berwajib karena sudah mencemarkan nama institusi Bank SulutGo,” tegas Kilanta, Selasa (31/03/2020).

Lebih lanjut, Kilanta menyampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan yang terjadi bahkan yang dialami nasabah karena adanya postingan tersebut. “Atas nama institusi memohon maaf kepada seluruh nasabah, kreditur serta seluruh masyarakat atas postingan tersebut,” tutupnya.(***)

Proyek Asal Jadi di Mitra, LSM Serang Balai Jalan Nasional Sulawesi Utara

Papan proyek yang dikerjakan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai pengerjaan asal jadi proyak pelebaran jalan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat sorotan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kali ini, LSM Transparansi Sulut menyampaikan kritik kerasnya atas proyek yang diduga kuat abal-abal tersebut.

“Pekerjaan proyek Pelebaran Jalan pontak Kalait Lobu Di kabupaten minahasa tenggara Tahun 2019 dari Balai pelaksanaan Jalan nasional BPJN XV Wilayah Sulawesi Utara, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2019 yang dikerjakan oleh Perusahan Kontraktor PT. Dayana Cipta dengan anggaran Rp.18.570.147.000 (delapan belas milyar Lima ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu) kami menilai asal-asalan dikerjakan. Selaku warga Mitra kami mempertanyakan pengerjaannya. Duit sebanyak itu tidak sebanding dengan hasil kerja yang ada,” tutur Donald Pakuku, S.IP, Ketua LSM Transparansi Sulut, Selasa (31/3/2030).

Menurutnya pihanya tengah melakukan investigasi terkait proyek tersebut. Dan berencana membawa laporan ke pihak berwajib untuk menindaklajuti adanya temuan yang mereka dapatkan.

“Uang rakyat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat. Proyek jalan yang dibangun itu diduga sarat penyimpangan dan aroma korupsi, karena dikerjakan tidak sesuai dengan standar spesifikasi teknis yang Ada didalam kontrak Sehingga hasil pekerjaan banyak yang tidak berkualitas atau mudah rusak. Kami juga berencana melaporkan temuan ke pihak Kepolian agar diusut tuntas,” ujar Donal menutup.

(*/Bung Amas)

Antisipasi Kegaduhan, Senator Asal Sulut Minta Presiden Segera Buatkan PP

Senator Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mewabahnya Virus Corona memang membawa beragam dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia. Tidak hanya cemas, takut dan kepanikan, bermunculan pula soal tafsir berbeda tentang Karantina Wilayah. Tentu tujuannya adalah agar mengamankan suatu wilayah sehingga tidak meluasnya penyebaran Corona.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Djafar Alkatiri, Selasa (31/3/2020) angkat bicara. Menurut Djafar perlunya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tafsir atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Jika itu dilakukan, akan dengan sendirinya meredam perdebatan.

“Bisa berujung ketidakpeecayaan publik pada pemerintah. Bentuk protes dan lain-lain jika dalam kondisi seperti itu UU tentang Karantina Kesehatan itu tidak didukung Peraturan Pemerintah. Atas alasan itu, saya mengusulkan Pak Presiden Ir. Joko Widodo segera mengeluarkan PP. Kita menghindari salah tafsir, dan bias lainnya,” kata Senator Djafar.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu mengaku bahwa saat ini terjadinya pengaduan dan keluhan masyarakat yang juga disampaikan kepada dirinya, terkait pembatasan sosial dan karantina wilayah. Disampaikannya pula bahwa harga menangani penyebaran Covid-19 begitu berarti, dan sepadan dengan pemerintah menjaga kenyamanan masyarakat.

Senator Djafar kunker dengan Kapolda Sulut (Foto Suluttoday.com)

“Ini semuanya saling terkait. Jika masyarakat dalam situasi panik, karena kondisi penerapan aturan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka yang terjadi juga ketidaknyamanan bersama. Kita menginginkan penanganan Covid-19 tertib, tidak muncul resistensi atau pertanyaan-pertanyaan pesimisme dari masyarakat. Kita memerangi Covid-19 dengan mengajak masyarakat bersama, penuh kesadaraj dan edukasi,” ujar Djafar, Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan agar Presiden secepatnya mengeluarkan PP guna memberi solusi atas cara kerja karantina wilayah. Bagi Senator Djafar, penanganan Covid-19 dilaksanakan secara terintegrasi, tidak sekedar menunaikan kewajiban tugas saja. Melainkan sisi kemanusiaan juga penting dipertimbangkan.

(*/Bung Amas)

Senator Djafar Desak Pemerintah Relokasi Anggaran Pindah Ibu Kota, Tangani Covid-19

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Hi. Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tindakan pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia, terus digenjot pemerintah. Mendukung hal tersebut, Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hi. Djafar Alkatiri mengusulkan agar Presiden Ir. Joko Widodo mengambil langkah menahan sejenak rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Kemudian, anggarannya dialokasikan untuk perang melawan Covid-19. Djafar menyebut, dana Triluan rupiah itu akan membantu masyarakat dan bermanfaat demi kemanusiaan.

“Saya mengusulkan rencana pindah Ibu Kota Negara kita pending dulu. Lalu anggarannya dialokasikan untuk misi kemanusiaan, memerangi Covid-19. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mari kita jadikan pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagai program prioritas,” ujar Djafar kepada sejumlah wartawan di Manado, Selasa (31/3/2020).

Djafar menyebut, dalam APBN 2020, anggran perencanaan dan infrastruktur pindah ibu kota sebesar Rp. 466 Triliun. Angka tersebut akan membantu penanganan Covid-19 bila diarahkan untuk itu. Dikatakannya, soal karantina wilayah terbatas perlu dipertimbangkan pemerintah untuk dilakukan dengan kalkulasi yang utuh.

Senator Djafar dan Pangdan XIII Merdeka Mayjen Santos Gunawan Matondang (Foto Istimewa)

“Bahwa dalam implementasi aturan kita merujuk dari proses hulu hingga hilir. Agar masyarakat merasa ada kepastian hukum. Saya kira soal karantina wilayah terbatas penting diperhatikan. Semua potensi dikerahkan dan dilakukan demi keselamatan masyarakat. Kita sejukkan masyarakat, jangan ada kesan kebijakan melahirkan kegaduhan dibawah. Tak boleh kita pungkiri, di tengah masyarakat masih ada kecemasan, soal kebijakan negara tentang pembatasan sosial. Jangan sampai keliru mengartikannya, kita tentu tak mau adanya keresahan dan kepanikan masaal. Itu sebabnya, diperlukan kebijakan yang tepat, jelas dan efektif,” kata Djafar yang juga mantan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Senator dari Dapil Sulawesi Utara itu tak lupa menyoal terkait Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disampaikannya perlu diberikan penguatan dalam tahap aktualisasi di lapangan. Perlu koordinasi dan penerapan yang benar serta konsisten.

“Kita mendorong Gusus Tugas cegah dan penanganan Covid-19 bekerja cepat. Tentu didukung sumber daya yang memadai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terus tingkatkan koordinasi. Jangan dianggap remeh, kita butuh stok pangan untuk pertahanan ekonomi masyarakat. Anggaran untuk Ibu Kota baru segera digeset guna membantu perang terhadap Covid-19 ini,” tutur Senator yang dikenal warga Sulut sebagai singa podium itu tegas.

(*/Bung Amas)

Rapat Forkompimda Kota Manado Melalui Video Conference, Ini Penyampaian Wawali Mor Bastiaan

Rapat melalui Video Conference (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Senin (30/3/2020), pemerintah Kota Manado melaksanakan Ralat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang dipimpin Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut. Kepada Wakil Wali Kota (Wawali) Mor Dominus Bastiaan, SE, usai rapat diwawancarai Suluttoday.com, melalui WhatsApp menyampaikan apa saja agenda dan materi yang dibahas dalam rapat online tersebut.

“Kami menggelar Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Manado melalui Video Conference dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut. Dalam rapat yang berlangsung selama hampir 3 jam ini pada bagian awal kami membahas ketahanan ekonomi warga melalui kebijakan jaring pengaman sosial sebagaimana Inpres 4 Tahun 2020, kemudian kami juga membahas isu penting ‘kemampuan para debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kredit’, dimana sebelumnya kami menerima pertanyaan dari berbagai pihak dan warga masyarakat tentang bagaimana mengenai relaksasi kredit sebagaimana penyampaian bapak Presiden Jokowi, maka isu ini menjadi salah satu materi dalam rapat Forkompimda,” ujar Wawali Mor.

Tambahnya lagi, bahwa Pengurus Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Sulut yang diwakili, Yermi Pandoh sebagai Ketua (turut bergabung dalam video Conference) menyampaikan 10 poin pernyataan resmi APPI yang ditandatangani oleh Suwandi Wiratno sebagai Ketua dan Sigit Sembodo sebagai Sekretaris.

“Pada prinsipnya baik APPI Sulut maupun pihak OJK siap melaksanakan instruksi Presiden soal relaksasi kredit. Terhadap 10 butir yang bacakan Ketua APPI, kami Pemerintah Kota Manado berharap agar perangkat daerah terkait mensosialisasikan kepada masyarakat agar para debitur dapat mengetahui hak dan kewajibannya,” tutur Mor yang juga Bendahara DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara ini.

Tidak hanya itu, kata Mor, pihak Polresta sendiri yang mendapatkan mandat untuk melakukan pengawasan melalui Kapolresta Kompol Benny Bawensel juga menyatakan siap mengawal dan mengamankan kebijakan Presiden ini.

“Semoga apa yang dibahas dan diputuskan dalam rapat hari ini bisa memberikan solusi dalam mengatasi masalah atas dampak pendemi Covid-19,” ujar MDB, yang juga dipakai dengan kepanjangan ManadoDiBerkati ini.

Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota Manado Mor Bastiaan, Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Margono, Ketua Pengadilan Negeri Manado, Kapolresta Manado, Dandim 1309 Manado, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut dan Malut, Kepala Perwakilan BI Manado, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Lakat serta Pejabat Pemerintah Kota Manado.

(*/Bung Amas)

iklan1