Pilkada Serentak, Kemenangan Masyarakat dan Kerakusan Politisi

Ilustrasi, politisi rakus (Foto Istimewa)

Oleh : Amas Mahmud, jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

TIDAK semudah mengedipkan mata, bagaimana para politisi membumikan narasi besar yang diperjuangkan. Bentuk narasi yang direpresentasikan melalui jargon, visi misi dan perencanaan program juga begitu penting dirumuskan. Selain berfungsi sebagai penanda bahwa politisi tersebut punya visi, ada identitas pikiran yang dipromosikan ke masyarakat. Politisi tanpa gagasan, itu mustahil dipilih masyarakat. Hanya masyarakat yang hilang kewarasan dan masyarakat putus asa yang memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan visi perjuangan.

Fenomena kekinian, demokrasi kita menyajikan itu. Bahwa dimana masih ada segelintir masyarakat yang kurang optimis, karena skeptis terhadap politisi, akhirnya tidak melihat program dan visi sebagai indikator penting. Masih ada masyarakat yang pasrah, sehingga kurang percaya lagi terhadap politisi. Hasilnya, yang mereka kedepankan hanyalah pilihan-pilihan pragmatis. Memilih politisi dengan mengandalkan ukuran uang. Bagi politisi yang punya uang, mereka menjadi sasaran dikeroyok masyarakat untuk dipilih tentunya.

Rumah politisi berduit biasanya ramai saat musim politik tibas. Seperti dalam agenda Pilkada Serentak 2020, masyarakat yang ragu terhadap kemampuan politisi melakukan perbaikan ekonomi mulai menyasar, membuat list siapa politisi berduit yang akan mereka jadikan tempat mereka bersandar. Tentu, bersandar dalam konteks politisi yang dinilai memiliki modal finansial tersebut akan mendapat banyak tawaran dari masyarakat untuk menjadi tim sukses. Cukup dengan pendekatan, politisi punya banyak uang saja, masyarakat dengan sendirinya merapat. Walau logika politik ini sangat berbahaya.

Tak sejalan dengan semangat kita membangun demokrasi. Sejatinya, demokrasi itu memberi penghargaan pada masyarakat sebagai pemegang kendali terhadap kedaulatan. Bukan malah suaranya diobral, terjadi perdagangan elektoral. Ini sangat memalukan, menggambarkan bahwa seolah-olah martabat kita sebagai manusia hanya dihargai dengan sebongkah uang. Semestinya, masyarakat berhijrah dalam menilai calon pemimpin. Baik mereka calon Kepala Daerah (pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota) yang diperiksa utama adalah kemampuan berjuang untuk masyarakat.

Komitmen, kesetiaan, kemudian keberpihakan pemimpin tersebut kepada masyarakat. Kompetensi dan integritas pemimpin itu lebih penting, bukan uang atau materi yang dipamerkan. Untuk konteks Sulawesi Utara, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dihelat. Yang dalam waktu bersamaan juga akan dilakukan pemilihan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Manado, masyarakat sudah harus selektif memilih. Menjadikan Pilkada sebelumnya sebagai cerminan.

Apakah pemimpin yang mereka pilih, contohnya di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado sudah amanah berpihak pada masyarakat sesuai master plan dan program prioritas?. Ataukah, malah semua yang dijanjikan pada masyarakat, nihil dalam realisasinya. Realitas hari ini rasanya cukup menjadi referensi bagi masyarakat. Memilih bertahan dengan pilihannya, atau berpindah memilih figur lain. Tergantung hasil renungan masyarakat terhadap kondisi sosial saat ini. Tidak ada paksaan dalam milih.

Pilkada Serentak 2020 seyogyanya menjadi fondasi bagi kemenangan masyarakat. Menjadi tapal batas terhadap kelahiran pemimpin yang populis. Seluruh keputusan itu berada pada pilihan masyarakat di tanggal 23 September 2020 nantinya. Masyarakat jangan lagi memberi ruang terhadap para bandit perusak demokrasi. Jangan sampai Pilkada Serentak dikapitalisasi menjadi kemenangan para politisi. Itu artinya, masyarakat jangan lagi menjadi pikun.

Kita dihebohkan dengan virus Corona, biarkan saja isu itu meluas. Toh, nantinya akan berhenti sendiri. Tapi, jangan biarkan para penjahat demokrasi bermain, kemudian mesra mengepung kepentingan masyarakat. Kemudian, diakhir dari Pilkada Serentak, masyarakat menderita 5 tahun lagi. Masyarakat harus menjadi pemenangnya di Pilkada Serentak 2020. Pendekatan kemenangan masyarakat itu terlihat dikala masyarakat tidak lagi salah memilih pemimpinnya. Jangan biarkan demokrasi mati di atas tangan-tangan kaum kapitalis. Demokrasi harus terus hidup dalam ruang dialektikanya.

Tentu kita semua tidak mengharapkan kehidupan ini berjalan mundur. Masyarakat juga tidak mau membiarkan para perusak memimpin daerah, maupun Negara Indonesia tercinta. Lantas, kita berdiam saja?. Diam bukanlah solusi. Sikap kita adalah bergerak, membuat hal-hal positif yang konstruktif. Kesadaran membangun yang bersifat universal perlu kita gerakkan terus, tanpa henti. Masyarakat bisa terlibat aktif dalam mengawasi proses Pilkada agar tidak terjadi kecurangan. Janganlah sekali-kali masyarakat pasif, apalagi Golput dalam Pilkada Serentak 2020. Silahkan menjadi pelopor dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, berkeadilan, maju dan profesional.

Agenda mendesak yang patut diselamatkan masyarakat yaitu merebut kemenangan. Tidak termakan bujuk rayu, lalu memilih para calon pemimpin yang sepantasnya tak layak dipilih sebagai pemimpin. Kedepan pemimpin kita punya banyak tugas yang perlu ia buat, bukan sekedar memasang slogan politik. Pemimpin kita harus menjadi pembeli ide publik, pihak yang ragus dalam bekerja demi kepentingan banyak orang. Mereka pemimpin yang mampu menjawab kecemasan publik, bukan malah menjadi pemicu dan aktor penyebar kecemasan di tengah masyarakat. Hentikan gesitnya manuver para politisi rakus yang punya kepentingan memperkaya diri sendiri.

iklan1
iklan1