Tatap Pilkada, Perbaiki Mindset Tentang Politik

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Jurnalis dan Alumni FISPOL Unsrat

Mendeteksi kemauan dan harapan publik soal politik, pada umumnya mereka menghendaki perubahan signifikan. Minimalnya perubahan yang berjenjang, simultan, berurut dan berkelanjutan. Dalam menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 kompenen penting yang kiranya menjadi perhatian serius, perlu digarap semua stakeholder adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat tentang politik. Karena kedaulatan berdemokrasi letaknya berada pada pilihan masyarakat.

Mau disulap, dipaksakan dan dimutilasi seperti apapun masyarakat tetaplah pemilik sah kedaulatam. Manakala masyarakat sudah sempurna, rasional, maju cara berfikirlah, kemajuan peradaban kita secara otomatis membaik. Kemajuan akan kita dapati jika masyarakat memiliki kesadaran penuh tentang hak-haknya dalam demokrasi. Trik kita membangunkan kesadaran demokrasi itu yakni melakukan literasi politik.

Partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Parpol perlu menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Kemudian usaha serius pemerintah dalam melakukan recovery demokrasi. Seperti itu pula lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, dan lembaga pengawasa Pemilu, secara berjenjang sistematik bekerja kompak, mandiri serta profesional.

Tak usah malu mengakui kalau demokrasi kita sedang sakit. Bukan akibat ulah virus Covid-19, melainkan soal mentalitas. Nah, dari tiga komponen penting di atas, jika diperkuat, ada kesesuaian, harmonisasi diciptakan dengan begitu kualitas kesadaran berpolitik masyarakat dan kesadaran demokrasi yang dipegang teguh masyarakat akan mampu diperbaiki. Kebutuhan kita masyarakat Indonesia, maupun khususnya Sulawesi Utara adalah pada kemajuan bersama.

Pilihan memperbaiki kualitas Pilkada 2020 yaitu dengan memperbaiki mindset (pola pikir). Disitulah pangkalnya, yang membuat demokrasi kita menurut derajatnya karena kualitas berfikir kita yang kurang matang. Tidak perlu saling menggeneralisir bahwa ini salahnya siapa?, tapi mari dijadikan tanggung jawab bersama. Instansi dan pihak yang diberi amanah mengendalikan sistem atau perangkan dalam penyelenggaraan Pilkada, silahkan bekerja konsisten.

Masyarakat tentu akan mendukung penuh kerja-kerja yang sesuai regulasi. Menatap Pilkada 2020 bukan sekedar mengenakkan kita, membuat kita saling berharap, lalu pasif dalam melakukan literasi demokrasi. Semua elemen masyarakat yang berpeluang memberi kontribusi sesuai kemampuan, dan tentu yang lebih penting sesuai kapasitas kewenangan agar menjadi panutan. Berbuatlah untuk kebaikan bersama. Masyarakat di belakang akan siap mati-matian mengawal kalian.

Parpol yang bertugas menyeleksi calon pemimpin untuk direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga kita doakan agar diberikan kebijaksanaan dan kearifan. Agar mereka tetap berfikir demi kemaslahatan umat manusia. Mereka yang berwenang melakukan sayembara politik, memilih bakal calon Kepala Daerah sudah pasti adalah orang-orang terpilih. Karena akan bermula dari penentuan itu, ketika pemimpin Kepala Daerah kedepan adalah figur yang ternyata rakus, maka parpol bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kita telah luas membaca realitas politik saat ini, dimana politik dagang sapi dan kompensasi menjadi trend kita. Dianggap sebagai praktek yang lumrah dalam demokrasi, padahal itu merusak tatanan demokrasi. Karena wajah demokrasi nantinya disetting seperti ruang pasar gelap. Disana ada elit parpol yang merawat praktek politik jual-beli, seperti jual Surat Keputusan (SK), jual Rekomendasi dan lain sebagainya dengan kepentingan pragmatis.

Selaku masyarakat kecil kita mengharapkan posisi dan cara pandang elit politik kita tetap normal, dan tidak mengalami disruption. Mereka waras dalam berdemokrasi, mendahulukan kualitas dan mutu kepemimpinan, ketimbangkan mempertontonkan cara-cara kapitalis. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu dan pengawas penyelenggara Pemilu juga tetap berpegang pada khittah konstitusional. Tidak berpihak pada selera pemodal atau pun elit politik yang dianggap perkasa.

Bagaimana kita sukses meraih positioning Pilkada yang bermartabat, kalau jalan menuju ke arahnya kita bertikai. Masyarakat perlu percakapan yang menyejukkan, tema kampanye politik, visi misi dan adu program yang bernas. Tidak untuk saling mendiskreditkan di media sosial. Politik memerlukan strategi untuk menang, itu ia dan benar adanya. Namun bukan demi memenangkan pertarungan politik, kita menjadi menghalalkan segala cara. Berpolitiklah dengan cara-cara yang beradab, adil, jujur dan taati aturan main.

Siklus politik lima tahunan memang menarik untuk ditelaah. Disana tak hanya ada pertarungan merebut kekuasaan ada juga usaha keras dilakukan guna melanggengkan kekuatan politik dinasti. Kelangsungan dan eksistensi kepentingan publik, sering kali hanya menjadi bagian pelengkap. Walau begitu, tidak semua juga Kepala Daerah seperti itu dapat menyeret masyarakat. Konstrusi berfikir masyarakatlah yang akan menjadi pemenang Pilkada. Jika lemah, gagal menyelamatkan kepentingan jangka panjang, maka pilihan politik mereka gadai. Ketika masyarakat kuat, berarti politisi doyang beli suara masyarakat akan dikalahkan.

iklan1
iklan1