Dituding “Bodoh” Oleh JS, Pelleng : Pernyataan Bupati Tidak Pantas

Mitra, Suluttoday.com – Setelah ramai diberitakan disejumlah media kala saling tantang menantang, kali ini episode bergeser ke pernyataan menarik Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap yang mengatakan ada beberapa anggota dewan yang tidak mengerti anggaran dan dikatakan ‘bodoh’.

Sejumlah anggota dewan pun bereaksi, merasa terusik dengan pernyataan Bupati Mitra tersebut. Mereka menilai, sebagai wakil rakyat rasanya tidak pantas dengan pernyataan yang dilontarkan bupati.

“Sebagai wakil rakyat, kami merasa tidak pantas pernyataan bupati bahwa kami tidak mengerti anggaran dan dikatakan “bodoh”,” ungkap legislator Nasdem, Royke Pelleng.

Apa sebab? dibeberkan Pelleng, buku rancangan APBD tahun 2020 sampai saat ini tidak pernah terlihat buku apa lagi isinya. Memang dalam pembahasan menjadi tugas banggar, meski begitu buku RAPBD wajib diberikan kepada non banggar untuk dipelajari anggaran yg ada didalamnya.

“Agar kami bisa memberi saran masukan kepada banggar. Sampai APBD diketuk kami tidak mengetahui isi APBD tahun 2020, seperti di sembunyikan kepada kami teman-teman yang non banggar,” lagi beber Pelleng.

Menurut politisi partai Nasdem ini, pada waktu APBD 2020 diketuk, sudah sempat diingatkan kepada Sekwan untuk buku APBD tahun 2020. Pihaknya pun tidak berhenti mengingatkan dan meminta kepada Sekwan sampai bulan awal Februari, namun jawaban Sekwan, buku APBD 2020 sudah ada.

“Kenyataannya sampai saat hari ini kami yang non banggar tidak pernah melihat buku APBD itu. Jadi kalau bupati berpikiran seperti itu kami duga pemikirannya “Dungu”,” cetus Pelleng.

Meski demikian, Pelleng mengatakan salut kepada Bupati Mitra yang sudah merelokasikan anggaran perjalanan dinas DPRD untuk penanggulangan Covid-19. Namun sangat disayangkan anggaran 16,1 miliar untuk BPJS yang notabene sudah ditata di APBD tahun 2020 untuk bantu rakyat Mitra sekitar 51.900 jiwa di geser.

“Perlu diingat, BPJS itu program presiden ke 5 ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat peduli kehidupan wong cilik. Tapi di Mitra yang terjadi sebaliknya, kadernya sendiri yang menentang program itu,” tuturnya lagi.

Dikatakan Royke, silahkan geser perjalanan dinas dewan, bupati, anggaran rapat-rapat, anggaran proyek dan anggaran dana cadangan lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Tidak masalah sesuai Inpres No 4 Thn 2020, Permendadri No 20 Thn 2020, Edaran Mentri keuangan S-241/MK.07/2020.

“Yang menjadi masalah seandainya benar anggaran BPJS ini tetap direlokasi ke proyek Rumah Sakit tanpa melibatkan pimpinan dewan. Kami menduga ini cara berpikir “manusia serakah”. Apa sebab, ini menari-nari diatas penderitaan orang lain. Ingat, pimpinan dewan Mitra sejajar dengan pemerintah. Catat itu,” tegasnya. (***)

iklan1
iklan1