Soal Rencana Bebaskan Koruptor, AMTI Desak Menkumham Dicopot

Tommy Turangan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rencana membebaskan narapidana (Napi) koruptor, teroris dan bandar narkoba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D dengan alasan memotong mata rantai penyebaran Virus Corona, mendapat protes LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Minggu (5/4/2020), Tommy Turangan, SH, Ketua Umum (Ketum) AMTI saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut. Menurut Turangan alasan kemanusiaan bukan berarti dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak berperikemanusiaan seperti para pencuri uang rakyat (koruptor).

“Jangan kemudian Virus Corona dijadukan pintu masuk membebaskan para koruptor. AMTI secara tegas menolak rencana Menteri Yasonna Laoly untuk membebaskan koruptor. Bagi para penjahat hak-hak rakyat tak perlu dikompromikan dengan alasan apapun. Mereka selayaknya dihukum,” ujar Turangan.

Lanjut dikatakannya, wabah Corona bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Posisi rakyat yang taat hukum, tambah Turangan perlu dihormati pemerintah dengan tidak mengkompromikan hukum yang berlaku. Koruptor salah satunya sebagai rakyat yang mengabaikan dan melabrak hukum. Tegas, Turangan juga mendesak Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkumham, jika memaksakan membebaskan koruptor.

“Rupanya Corona mau digunakan untuk membahwa keberuntungam bagi mereka para bandit-bandit uang rakyat. Sementara warga negara yang taat aturan di himbau jangan keluar rumah. Lalu Negara bisa kasih apa?. Warga di krangkeng. Itu sebabnya, rakyat juga menuntut keadilan hukum. Ketaatan hukum, seharusnya mereka para koruptor yang dipenjara buarkan saja dalam trali besi. Jika Menteri Yasonna tetap memaksa membebaskan koruptor, maka kami mendesak Pak Presiden segera mencopot beliau dari jabatan Menkumham,” kata Turangan.

Aktivis vokal asal Minahasa Selatan yang berkarir di DKI Jakarta itu mengharapkan agar ungkapan dan stigma buruk tentang hukum tidak lagi dibenarkan penegak hukum. Cara yang dilakukan, tambah Turangan adalah dengan konsisten para penegak hukum dan stakeholder menjalankan aturan yang ada. Jangan melakukan standar ganda dalam aktualisasi nilai-nilai hukum.

“Jangan sampaj menjadi benar yang disebut keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Sedih rasanya kalau hal itu terjadi, sama saja kita menjatuhkan marwah hukum kita. Pemerintah juga kami ingatkan, jangan sampai rakyat kecil yang taat hukum diabaikan. Seharusnya, rakyat kecil diurus Negara, bukan mereka-mereoa pembangkang hukum dibebaskan saat melakukan perampokan uang rakyat,” ujar Turangan.

Turangan yang juga Advokat itu mengajak Menkumham membantu Presiden Ir. Jokowi dalam memerangi penyebaran Virus Corona melalui Menteri Kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Tahanan.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1