AMTI Ajak Masyarakat Kawal Penggunaan APBN dan APBD untuk Covid-19

Tommy Turangan, SH (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian Aliansi Masyarakat Trasparansi Indonesia (AMTI) terhadap kucurangan dana dan alokasi bantuan untuk memerangi penyebaran Virus Corona (Covid-19) konsisten dilakukan. Kali ini, Ketua Umum (Ketum) AMTI, Tommy Turangan, SH langsung mengingatkan pemerintah sekaligus mengajak segenap masyarakat mengawal Anggaran Pendapata Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19.

“Mari kita kawal alokasi APBN dan APBD diseluruh Indonesia terkait pembiayaan antisipasi dan penanganan bahaya menularnya Covid-19. Dana yang digeser untuk Covid-19 tidaklah sedikit,” ujar Turangan, jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini, Selasa (7/4/2020) di Kota Manado.

Tidak hanya itu, aktivis yang selalu memberikan kritik pedas dalam pengawasan kebijakan itu memint masyatakat harus berperan serta, dalam melihat berapa persen Kabupaten, Provinsi dan Kota yang telah melakukan kegiatan realokasi anggaran dan refocusing APBD.

“Karena ini penting sekali, jangan sampai ini kita juga terlambat terutama yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat,” ucap Turangan tegas.

Turangan juga berharap agar pemerintah daerah sesuai tingkatannya dapat memaksimalkan anggaran APBD untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dana miliaran bahkan triliunan rupiah yang dialokasikan di tiap daerah menurut Turangan harus tepat sasaran.

“Semoga Pemrov dan Pemkab/Pemkot se-Indonesia tetap pada sasaran sesuai arahan serta instruksi Pak Presiden Ir. Hi. Joko Widodo. APBD benar-benar disalurkan pada masyarakat, penanganan atau pencegahannya harus jelas. Kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Turangan.

Jangan sampai salah menggunakan anggaran, tambah Turangah. Menghindari disalahgunakannya anggaran tersebut Turangan mengingatkab adanya penegak hukum yang segera aktivis mengawasi agar anggaran rakyat tetap tidak dicuri.

“Anggaran ini biasa ada audit BPK. Anggaran Negara Jljangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai Pejabat Derah ada yang akan dipanggil Polisi, KPK , dan Kejaksaan. Saya mengajak kita semua saling mengingatkan demi kepentingan bersama tentunya,” tutur Turangan menutup.

Untuk diketahui, sebagaimana dikutip melalui Tempo.co, Selasa, 31 Maret 2020, melansir bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sudah ada alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun untuk mengendalikan penyebaran virus Corona di Indonesia. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meredam dampak ekonomi dari pandemi virus tersebut.

Jokowi menjelaskan, sebanyak Rp 75 triliun dari anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan. Lalu sebanyak Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1