Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1