Hajar Tanpa Kompromi, Kepala BP2MI Siap Bongkar Praktek Gelap

Benny Rhamdani dan Presiden Joko Widodo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bagi yang mengenal Benny Rhamdani, tentu tau tau bagaimana pergerakannya. Keberanian dan keberpihakannya pada rakyat termarginal sukar terbantahkan. Setelah menjadi Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019, hingga saat ini prinsip tegak lurus pada kebenaran itu terus dipegang teguh Brani, sapaan akrab Benny.

Semenjak dilantik sebagai Kepala Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu (15/4/2020), kemudian Sertijab, Benny mengukuhkan sikapnya memerangi segala praktek curang dan ilegal di tubuh BP2MI. Saat diwawancarai Suluttoday.com, Brani menyebut tidak akan mendur selangkah pun dalam tugas mulianya melakukan perbaikan dan memajukan BP2MI.

”Saya mendapati laporan, mencermati dan mengamati data. Amat banyak praktek sindikasi para pekerja imigran yang diselundupkan. Ini tindakan melawan negara. Siapa yang berada dibalik praktek haram itu, akan saya tertibkan. Saya berkomitmen menghentikan, membongkar, kalau ada oknum aparat yang terlibat saya akan tindak tegas,” ujar Brani, yang juga pernah menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Bolaang Mongondow ini, Jumat (17/4/2020).

Sertijab dari Plt Kepala BP2MI, Tatang Budie Utama Razak kepada Benny Rhamdani (Foto Istimewa)

Anggot DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tiga periode (1999-2004-2009-2014), dan dua periode memangku jabatan sebagai Ketua PW Anshor Sulut itu menegaskan akan memegang teguh sumpah janjinya. Brani menilai sikap tegas Presiden Joko Widodo mengilhaminya untuk bekerja keras, dan berdiam diri atau ikut melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang merusak tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

”Kita tidak lantas diam, bila nantinya prkatek sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal jalurnya bagai benang kusut. Wajib kita lawan, bongkar tuntas bila ada yang tidak beres. Rakyat Indonesia saya minta doakan dan ikut support saya yang lagi berupaya kerja menjalankan amanah yang dipercayakan Pak Presiden. Mendiamkan praktek yang salah, berarti sama saja kita ikut-ikutan membuat rusak NKRI tercinta. Kasihan mereka tenaga kerja kita yang melalui jalur ilegal kebanyakan dibiarkan tidak terurus di negara lain,” kata Brani yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK DPP Partai Hanura ini tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1