Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1