Mahyudin Damis: Sulut Tak Perlu Terapkan PSBB

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya usulan untuk ditetapkannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menuai dinamika yang alot. Ada yang pro, ada pula yang kontra agar PSSB tidak diterapkan. Menurut akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, dari posisi geografis Sulut tidak perlu lagi memberlakukan PSBB.

‘’Menurut saya Sulut menerapkan PSBB, tidak penting. Contohnya Gorontalo sudah melakukan itu, berarti dari Sulsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, dan masuk melalui Gorontalo yang sudah memotong posisi Sulut dalam hal menerapkan PSBB. Artinya, dari aspek geografis tidak penting Sulut menerapkan PSBB ini,’’ ujar Damis.

Damis mengatakan pemerintah daerah Sulawesi Utara tentu juga punya kalkukasi yang logis. Akademisi yang dikenal intens berdiskusi dengan aktivis dan kalangan pers itu menilai masyarakat akan menamui problem baru, jika kemudian PSBB diterapkan. Pengajar di Jurusan Antropologi itu secara tegas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberlakukan PSBB di Sulut nantinya.

‘’Tidak perlu Sulut menerapkan PSBB, karena dari sisi angka statistik jumlah pasien yang terpapar Covid-19 di Sulut adalah 45 orang ini tidak berbanding dengan jumlah penduduk kita di Sulut yang banyak. Selain itu, aspek ekonomi juga akan menuai permasalahan nantinya jika PSBB diberlakukan. Kita harus meperhitungkan situasi itu. Saya secara pribadi menolak PSBB diberlakukan di Sulut dengan alasan yang rasional. Saya khawatir, kalau PSBB diberlakukan, maka ekonomi kita akan lumpuh,’’ tutur Damis, Kamis (30/4/2020).

Moda transportasi laut, darat dan udara, tambahnya lagi, sudah di setop beroperasi di Sulut. Ini bertanda pencegahan anti penyebaran Covid-19 telah serius dilakukan Pemprov Sulut. Selain itu, akademisi Unsrat ini segaca tegas menolak pemberlakukan PSBB. Masyarakat menurutnya harus terus diajak untuk menerapkan protokol Covid-19 secara baik dan disiplin. Protokol penanganan Covid-19 harus kita laksanakan sebagimana mestinya, lanjut Damis.

Selain itu, Damis menuturkan, mestinya masyarakat Sulut berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah meminta PSBB terlebih dahulu dan akhirnya disetujui pemerintah Pusat. Pada konteks tersebut Damis melihat posisi Sulut seolah-olah dilindungi Gorontalo.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1