Archive for: April 2020

Tertibkan Penjual Takjil, Kasat Pol PP Manado Minta Masyarakat Door to Door

Kasat Pol PP Manado saat penertiban penjual Takjil Ramadhan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat diwawancarai terkait insiden pembongkaran dan bentrok warga bersama SatPol PP Kota Manado, belum lama, Kepala Satua Polisi Pamong Praja Kota Manado, Hannya Waworontu.menyampailan sikapnya. Menurut Hanny pihaknya telah melakukan penertiban secara persuasif kepada para penjual takjil Ramadhan di Kelurahan Wawosana Kecamatan Singkil Kota Manado.

“Intinya sejak awal Satpol lakukan penertiban secara persuasif dan humanis, hingga tiba-tiba ada oknum warga yg melempari batu besar dan mengenai Anggota kita,” kata Hanny, Rabu (29/4/2020).

Mantan Kadis Perhubungan Kota Manado itu menegaskan bahwa pihaknya bertujuan mulia. Yang dilakukan pemerintah Kota Manado melalui SatPol PP adalah menjalankan ketentuan social distancing. Apa yang mereka lakukan demi keselamatan masyarakat Kota Manado.

“Kami Satpol bermaksud dan bertujuan baik, yaitu untuk keselamatan semua warga, dalam rangka menghindari kerumunan orang banyak saat beli takjil tersebut. Mengingat protokol kesehatan dalam upaya percepatan penanganan penyebaran Covid-19,” ujar birokrat yang murah senyum itu.

Hanny menambahkan pihaknya telah memberikan saran agar masyarakat jual takjil melalui cara door to door, berjalan dari rumah ke rumah. Bukan statis berdiam disuatu tempat, terlebih di trotoar/pinggir jalan yang berpeluang dan berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

“Dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, kita lakukan ini. Jado peringatan sudah disampaikan sblumnya oleh aparat pemerintah setempat, baik Camat, Lurah ataupun Pala. Ditambah juga oleh Satpol sehari sebelum penertiban kemarin sudah mengingatkan masyarakat bahwa besok tidak doperkenankan lagi untuk berjualan takjil dilokasi tersebut,” tutur Hanny pada media ini.

Menurut Hanny lebih baik menderita atau siksa sekarang, daripada menyesal kemudian. Dalam konteks penertiban, Hanny menyebut bila dalam kondisi normal pemerintak akan memberikan ijin berjualan takjil. Tak hanya itu, Hanny menyampaikan kronologis soal peristiwa bentrok tersebut dimana ada oknum yang melempar batu besar dan mengena pada anggota SatPol PP Manado atas nama Melki Mokoginta, sehingga pihaknya masuk ke lorong untuk mengejar oknum pelempar tersebut. Namun dihalangi oknum warga, demikian yang terjadi, tambah Hanny.

(*/Bung Amas)

Gagal, Ketum AMTI Minta Presiden Copot Menteri Desa PDTT

Tommy Turangan SH, Ketum AMTI (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dinilai tidak peka dan lamban dalam menterjemahkan perintah Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Hi. Joko Widodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar disoroti  LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI). Menurut Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan SH, bahwa aturan dan kebijakan Mendes terkait penanganan Covid-19 melalui anggaran dana desa melahirkan polemik di tengah-tengah rakyat.

Turangan mengatakan, dimasa pandemi Covid-19 masyarakat sangat terpukul dengan menurutnya pemasukan ekonomi mereka akibat wabah Covid-19. Aktivis vokal itu menyebutkan, pemerintah melalui Kemendes-PDTT tidak mengeluarkan aturan atau kebijakan yang membuat bingung pemerintah daerah, terlebih para pemerintah desa dalam mengelola anggaran Dandes untuk penanganan Covid-19.

”Harusnya Mendes-PDTT, tidak membuat aturan atau mengeluarkan surat edaran yang hanya membuat bingung pemerintah daerah, dimasa pandemi Covid-19 saat ini, Mendes-PDTT Pak Abdul Halim Iskandar harus peka dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat, rakyat pada lapar dan marah, namun oleh aturan tak bisa mendapatkan bantuan BLT-Dandes,” ujar jebolan Fakultas Hukum Unsrat Manado ini saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (29/4/2020).

Tidak hanya, Turangan menyentil perihal aturan yang dikeluarkan oleh Mendes-PDTT sangat membuat rakyat pusing, dan membuat pemerintah bingung dalam menerapkan aturan yang ada dalam mengelola dandes untuk penanganan Covid-19.

”Sangat disayangkan Menteri Abdul Halim malah membuat runyam situasi. Atas realitas tersebut, kami minta agar Pak Presiden Joko Widodo segera mencopot Pak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, karena bikin rakyat pusing dan membingungkan pemerintah daerah dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mendes-PDTT, saat ini banyak warga yang membutuhkan bantuan karena dampak Covid-19. Menteri yang satu ini gagal,” kata Turangan tegas.

(*/Fahri)

BOBY DAUD Minta SatPol PP Fokus, Jadilah Pamong

Boby Daud (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Adanya insiden pelarangan terhadap masyarakat yang berjualan kue (takjil) di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (28/4/2020), berbuntut terjadinya bentrok antara Pol PP dan masyarakat setempat. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Manado, Boby Daud menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap Pol PP yang dinilainya tidak fokus memutus mata rantai penyebaran Corona Virus (Covid-19).

“Pol PP dalam situasi saat ini sebaiknya fokus. Mereka fokus memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Bukan masuk pada urusan mencampuri dan membatasi warga yang sedang berjualan kua. Ingat, ekonomi masyarakat sedang terpuruk. Saya prihatin, Pol PP tindak menggunakan pendekatan edukasi,” ujar Boby, yang juga Ketua DPD PAN Kota Manado ini.

Menurut Boby pemerintah Kota Manado harus adil dan jujur melihat kebutuhan ekonomi masyarakat yang tengah sekarat. Itu sebabnya, politisi vokal asal Singkil ini mengkritisi pendekatan yang digunakan Pol PP saat menyampaikan maksud mereka kepada para penjual takjil. Boby menganggap lebih tepatnya Pol PP bersikap seperti duta Corona yang konsen pada sosialisasi pencegahan penularan Corona.

“Ekonomi masyarakat sedang porak-poranda, mari kita jujur melihat ini. Tak mungkin masyarakat berdiam diri di rumah, lalu kemudian mereka kelaparan. Kan boleh diatur teknisnya bagaimana masyarakat berjualan kue sesuai protokol kesehatan. Jangan dilarang mereka. Saya menyarankan Pol PP perkuat saja sosialisasi, mengajak masyarakat mencegah dan menghindari wabah Corona. Jadilah mereka duta Corona,” kata Boby tegas.

Boby mengatakan Pol PP harus menjadi pemong yang mengayomi masyarakat. Bukan membuat masyarakat kesulitan dengan apa yang dilakukannya. Untuk itu, legislator dari Dapil Singkil-Mapanget ini mengajak pemerintah Kota Manado memberi kebijakan yang cerdas pada masyarakat.

“Polisi Pamong Praja, jadilah pamong bagi masyarakat. Ayo mereka, bukan membentak-bentak atau bertindak kasar pada masyarakat. Apapun itu, masyarakat adalah tuan bagi pemerintah, jangan kita beratkan dan tutup mata pencaharian masyarakat. Saya meminta Pak Wali Kota Manado agar di bulan suci Ramadhan ini beliau dapa mengeluarkan kebijakan yang cerdas dan pro pada masyarakat kecil,” ujar Boby.

Selain itu, Boby juga berharap ada sinergitas yang diciptakan pemerintah dan masyarakat. Kekompakan itu diperlukan, tambah Boby, bukan saling menyalahkan atau melarang dalam urusan-urusan yang sebetulnya positif untuk kemajuan Kota Manado. Boby mengingatkan agar Pol PP Kota Manado tidak misorientasi dalam menjalankan tugasnya di era Corona saat ini.

(*/Bung Amas)

Pemkot Manado Sediakan Dapur Umum untuk Warganya

Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat turun memantau kesediaan Dapur Umum (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pencegahan Corona Virus (Covid-19) intens dilakukan pemerintah Kota Manado. Selain menyediakan fasilitas cuci tangan, membagikan Alat Pelindung Diri (APD) pada masyarakat, mendistribusikan paket Bansos, kini Pemkot Manado membuka Dapur Umum. Menurut Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH, pihaknya selalu memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Pemkot Manado sekarang telah membuka Dapur Umum untuk melayani masyarakat. Tadi siang saya memantau langsung kesiapan Dapur Umum Dinsos Pemkot Manado, yang berlokasi di samping kantor Dispar,” ujar Micler, pada wartawan.

Selain itu, Sekda Kota Manado mengatakan bahwa dalam rangka membantu pencegahan penanganan Covid-19 di Kota Manado pemerintah terus bergerak memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terutama pelayanan Dapur Umum diprioritaskan kepada masyarakat yang paling terdampak Covid-19.

“Untuk Dapur Umum disiapkan makanan siap saji, setiap hari 100 bungkus untuk tiap Kecamatan. Nah, ini akan diberikan kepada tukang-tukang Ojek dan sopir-sopir yang butuh makan siang. Begitu juga kepada masyarakat kurang mampu yang perlu dibantu ditiap-tiap Kelurahan, yang butuh makanan melapor ke Lurah dan Camat setempat,” kata Micler.

Untuk diketahui, yang dilakukan Pemkot Manado ini tidak lain adalah upaya memback-up Sembako yang sedang dibagikan. Dimana sedang dilaksanakan bergilir tiap hari dari satu Kecamatan ke Kecamatan berikutnya. (*/Bung Amas)

Jika Saja Kalian Mau Bertukar Tempat

Senator Djafar Alkatiri saat diwawancarai wartawan (Foto Istimewa)

Sahabat baik saudara Kasat Pol PP

Saya faham ini tugas saudara tapi setiap program dan tugas negara selalu untuk kepentingan rakyat.

Jika boleh saya ingin menyakan kalimat yang sama juga yang saudara ucapkan seperti saudara sampaikan kepada penjual takjil, disampaikan juga kepada pemilik Alfamart, Indomaret dan mart-mart yang lain agar mereka tidak menunggu orang datang membeli. Jajankan dagangan mereka dari rumah ke rumah. Kenapa? Krna kelompok Alfa maret dan Indomaret jauh banyak jumlahnya, jauh banyak pembelinya, jauh banyak dagangannya, jauh banyak jam jualan yang dipakai.

Karena mereka sama-sama penjual dan mungkin bahkan dipertanyakan asal usul kewarganegaraanya. Sementara penjual takjil hanya menjual sebulan saat buka puasa hanya 3 minggu itupun cuma 3 jam jualannya. Dan mereka jelas warga manado yang sah.

Kehadiran Pol PP yang ramai-ramai naik mobil dinas tanpa jarak dan berkumpul gerombol bukankah jauh lebih berbahaya dari mereka yang jualan yang orang datang membeli hanya satu dua orang saja yang dilayani. Saya kira perlu ada edukasi dan komunikasi cara-cara penanganan yang baik.

Masyarakat hari ini terjepit dan serba salah akibat wabah covid-19. Mereka tak ingin hidup seperti ini. Begitu juga kita semua. Sementara kemampuan kelompok miskin, PKH dan prasejahtera hanya bisa saving kebutuhan dasar selama 2 minggu. Selebihnya mereka harus keluar rumah mencari penghidupan yang rill dengan cara apapun. Bantuan pemerintah tak ada kalau ada hanya bisa dipakai untuk 1 minggu. Itupun bukan uang kepala daerah dan bukan kebaikan kepala daerah tapi tuntutan dan kewajiban UU otomatis harus diberikan.

Hari ini mungkin Pol PP masih menemukan dilapangan kesabaran warga tapi ingat besok atau lusa jika pemerintah masih gagal memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka sbgmana amanat UUD dan amanat UU 16 2018 tentang karantina kesehatan, maka kalian akan menemukan mereka dilapangan sdh kehilangan akal sehat dan keberanian yang tiada batas karena lapar dan kehilangan kesabaran.
Ini yang harus kita hindari.

Ayooo kita berpikir sebab akibat, ayoo kita ambil langkah persuasif dan jauh dari kesan penertiban karena mereka tidak berdosa dan rakyat kecil tak digaji.

“Jika kita mau saja bertukar tempat dengan mereka maka kita mungkin akan jauh lebih beringas dan gagal memahami makna hidup.”

Yang pasti semua kejadian ini akan saya bawa ke rapat paripurna DPD dan MPR RI dengan segala pernak perniknya agar bangsa Indonesia menyaksikan sebuah situasi yang tak patut dan perlu solusi bagi rakyat kita.

Semoga mereka dan saya yang diberi amanah dengan gaji dari negara dan uang rakyat tidak pongah dan berdiri adil dlm penyelesaikan masalah.

Semoga epedemi covid-19 ini cepat berlalu dan kita semua kembali hidup normal. Yakin Allah SWT akan menjadi penolong dan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman.
Selamat berpuasa…!
Afwan.
🙏🙏🙏

Penulis Djafar Alkatiri, Anggota DPD RI

(Tulisan ini saya kirim kepada Sahabat Franki Mocodompis yang sangat kenal Kasat Pol PP)

iklan1