Kepala BP2MI: Perkuat Satgas, Kerja Sama dan Pola Operasi Melawan Sindikasi

Benny Rhamdani, Kepala BP2MI (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Selasa (19/5/2020) memimpin rapat melalui video conference (Vidcon) dengan 23 Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP2MI seluruh Indonesia. Rapat media daring yang dilaksanakan pukul 18.80 waktu Jakarta itu berjalan lancar, Benny menegaskan kepada jajarannya agar terus intens melakukan edukasi pada masyarakat dan rencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) serta kerja sama.

‘’Kemudian kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Semangat ini harus terus digenjot. Lalu kita membentuk Satgas, itu pasti. Karena tanggung jawab sepenuhnya atas perang melawan sindikasi adalah Satgas. Kerja sama (Mou) dengan Kementerian (Lembaga) akan kita lakukan, ditentukan kemudian. Polri, TNI, Kumham, Imigrasi, BIN, Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk melawan sindikasi penjualan manusia terhadap manusia secara illegal,’’ kata Benny, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulwesi Utara  (Sulut) dua periode itu.

Politisi yang mengawali karirnya dari daerah Bolaang Mongondouw Raya (BMR) Provinsi Sulawesi Utara tidak segan-segan mengajak perang terhadap praktek penjajahan gaya baru yang dilakukan untuk memperbudak anak bangsa sendiri. Memerangi Sindikasi merupakan perjuangan mulia, tanpa mentolerir, meski sekalipun pelakunya ada di dalam pemerintahan sendiri.

‘’Sebagai yang mengeksploitasi rakyat, melakukan perbudakan modern, maka itulah lawan kita. Dukungan semua pihak, Bapak dan Ibu BP2MI di daerah agar sama-sama kita bekerja serius dan kompak. Saya tak main-main dalam urusan ini. Mereka para bandit, para penghianat Republik, para penghianat Merah Putih, sekali pun hari ini mereka menggunakan atribusi kekauasaan, akan kita lawan. Meski berada di rumah kita sendiri, tak ada toleransi, saya mengambil sanksi tegas,’’ ujar Benny, sambil menitikberatkan pada kerja bersama, Benny mengaku tak akan mampu berbuat banyak jika bekerja sendiri tanpa ditopang jajarannya.

BP2MI juga, tambah Benny akan menyurat kepada para Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk mewujudkan sinergitas dalam tugas dimaksud. Selain itu, Kepala Badan menyentil perusahaan brengsek yang sering kali bermain dalam urusan Sindikasi. Yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku. Benny berharap semua pihak bisa menyongsong perubahan di BP2MI.

‘’Nah, saya juga akan menyurat ke suluruh Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia untuk bisa bersinergi kita perangi Sindikasi. Selanjutnya, saya minta para pekerja Migran Indonesia (PMI) kita lindungi, jangan sampai ada kekuatan yang mengeksploitasi mereka. Pekerja-Pekerja kita punya kompetensi, apalagi diperkuat dengan pelatihan-pelatihan. Yang menolak pembebasan pembiayaan penempatan ini pasti perusahaan-perusahaan brengsek, yang model operadandinya Bapak/Ibu pasti tau. Kita berantas monopoli pembodohan terstruktur yang dilakukan,’’ tutur Benny, politisi Partai Hanura ini tegas.

Dalam Vidcon yang berakhir pukul 23.00 WIB itu, jebolan Aktivis ’98 ini menyebut telah mengetahui praktek-praktek buruk yang harus diselamatkan. PMI menurutnya adalah anak-anak bangsa, Benny mengajak jajarannya jangan takut dengan para perusahaan brengsek yang melakukan tindakan standar ganda. Benny mengajak seluruh jajarannya di Indonesia untuk taat dan patuh terhadap Pasal 30 dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia, yang lebih spesifik berkaitan dengan tidak adanya pembebanan penempatan terhadap PMI.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1