Mesin Incinerator di Manado Minta Tumbal, Proses Hukum Tengah Berjalan

Mesin incinerator saat beroperasi, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut ikut meninjau (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Riuh soal mesin Incinerator di Kota Manado akhirnya berujung ke proses hukum. Kini bergulir dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan 4 unit Incenerator, semakin menguatkan indikasi pelanggaran hukum. Dari dugaan pelanggaran tersebut menyeruak kabar sejumlah oknum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado termasuk dalam kategori berwenang dan paling bertanggung jawab.

”Kuat dugaanya terdapat motif kurang baik pada penetapan harga perkiraan sendiri (HPS),” kata sumber kuat media ini di lingkup Kejari Manado.

Bahkan menurut dia, kemungkinan oknum yang bakal terseret masalah tersebut lebih dari satu orang.

”Kemungkinan besar ada lebih dari satu oknum calon tersangkanya,” ujar sumber.

Meski begitu, harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada. “Kalau calon tersangka sudah jelas ada, tapi ada bukan hanya satu orang yang memiliki indikasi pelanggaran,” bebernya.

Pihak penyidik Kejari Manado melalui Kasie Pidsus, Parsaoran Simorangkir, SH, MH belum dapat menanggapi rincian di atas. Dengan nada mengelak, putra Sumatera Utara ini menjelaskan tahapan penanganan perkara berbandrol Rp 9,8 miliar itu.

”Saya minta maaf tidak dapat menjelaskan perkara ini, karena masih di tahap penyelidikkan,” ujar mantan Jaksa intelijen ini.

Hanya saja Simorangkir meyakini perkara yang bakal menyeret beberapa oknum itu tetap berjalan sesuai prosedur dan seprofesional mungkin.

Selain itu, Plt Kadis LH, Thresje Mokalu, S.Pd belum dapat memberikan penjelasan. Ketika dihubungi via whatsapp tidak menjawab.

Di tempat terpisah, Lucky Datau, Anggota Komisi III DPRD Kota Manado saat dimintai tanggapan menyampaikan bila proses hukum tengah berjalan pihaknya yang sejak awal konsen mengawal soal Incinerator ikut menyerahkan pada proses yang berjalan. Datau menilai upaya hukum juga merupakan hal yang tepat.

”Kalau sudah dalam proses hukum, berarti ini langkah tepat. Jika ada yang meminta kepastian hukum dan menempuh jalur tersebut, selaku wakil rakyat kita tak punya kuasa melarang. Mari kita sama-sama mengawal proses yang tengah berjalan,” kata Datau menutup.

(*/Redaksi)

iklan1
iklan1