Kemelut Covid-19, Minimalisir Kontroversi dan Stop Stigma Sosial

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berhasil merubah tatanan sosial kita. Hal tersebut terbukti dengan adanya destruksi kebudayaan dan ritual keagamaan yang dilestarikan selama ini, kini seolah-olah dikesampingkan. Kebiasaan masyarakat Desa dan bahkan yang di Kota dalam merawat keakraban, pratek gotong royong, ”mapalus”, kerja bakti, ”babari” dan prinsip kolektif yang dibangun melalui kesadaran filosofis Bhinneka Tunggal Ika, menjadi tercerabut.

Apalagi terhadap masyarakat yang daerahnya masuk zona merah atau klaster positif Covid-19. Mereka akhirnya tak dikunjungi keluarga, sahabat, serta relasinya yang berada di wilayah lain. Terisolasilah mereka. Covid-19 secara terang-benderang mengacaukan kondisi sosial kita. Polarisasi terjadi dimana-mana, sikap saling menjauh dan dikotomi dibangun. Dengan kalimat yang paling sederhana yakni social distancing, pemerintah mempelopori itu.

Kondisi ini seperti membenarkan kita bahwa gerakan sosial dan kolektifitas, belum diperlukan sekarang. Spirit demokrasi dari, oleh dan untuk masyarakat rupanya dibantah. Rasa senasip sepenanggungan, kering dan dikerdilkan pemerintah sendiri. Menjadi ironis gerak sosial kita hari ini. Belum lagi kebiasaan masyarakat beragama dalam melaksanakan ritual keagamaan.

Shalat berjamaah di Masjid, dilarang. Bagi pemeluk agama lain juga sama, pembatasan dan pelarangan beribadah di rumah ibadah dilakukan pemerintah. Sungguh kejam Covid-19 ini. Sepanjang sejarah, pandemi Covid-19 ini begitu brutal dan merubah mindset pemerintah, masyarakat, terlebih tokoh masyarakat yang menjadi kaki tangan pemerintah. Banyak pandangan soal stigma negatif Covid-19 juga mulai dimurnikan pemerintah, tapi caranya belum efektif diterapkan.

Fenomena penolakan jenazah positif Covid-19 yang dimakamkan mulai meluas di tanah air. Untuk konteks resistensi masyarakat (keluarga) yang tidak mau keluarnya dikuburkan dengan protap Covid-19 juga sedang meningkat eskalasinya. Salah siapa kalau hal ini terjadi?. Berarti pekerjaan rumah pemerintah kita masih bertambah. Ini tantangan sekaligus ujian bagi pemerintah. Respon dengan arif bijaksana dan ramah, jangan marah-marah.

Belum lagi, ada samar-samarnya pemikiran tentang mekanisme penetapan status postif Covid-19 terhadap pasien. Terkuat berbagai kasus yang dihadapi masyarakat, ada yang mengidap penyakit asam lambung, kecelakaan, penyakit jantung, dan penyakit kronis bawaan lainnya, malah ketika masuk ke Rumah Sakit mereka divonis Covid-19. Walau pun semua itu dilakukan dengan diagnosa dokter, tapi sekali lagi dalam perspektif masyarakat awam, hal ini masih perlu direngkan rinci oleh pemerintah dan stakeholder terkait.

Tujuannya meminimalisir simpang siur perbedaan tafsiran yang tajam. Silang dan beda pendapat yang sensitif di masyarakat terkait Covid-19. Menjadi akumulasi, sehingga kemudian membuncah memicu pertentangan. Alhasil terjadikan penolakan masyarakat. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu mulai ada penolakan masyarakat secara massal. Mereka menolak rapid test. Ada yang menolak keluarganya ditetapkan positif Covid-19. Sebagian masyarakat kita juga mengambil keluarganya dari Rumah Sakit yang dinilai memiliki gejala Covid-19, untuk mereka makamkan secara sendiri.

Masyarakat yang menolak penguburan pasien Covid-19 dengan menggunakan peti jenazah juga masih ada, meski tidak banyak. Jangan diabaikan hal ini, boleh saja berpotensi menjadi resistensi massal. Letupan penolakan tersebut menandakan bahwa masyarakat mulai merasa terterror. Kepercayaan mereka terhadap pemerintah menurun. Belum lagi beredarnya berita-berita hoax terkait Covid-19. Pandemi Covid-19 melahirkan keretakan sosial di tengah masyarakat. Tak boleh disepelehkan juga berita-berita soal masyarakat positif Covid-19 yang tiap hari disajikan kepada masyarakat, ini mempengaruhi imun dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Usulannya, pemerintah perlu mengkanalisasi pemberitaan. Rotasi dan intensitas pemberitaan media massa dan media sosial sebaiknya tidak rutin mengekspos tiap hari tentang Covid-19. Sebab, efek lainnya, hal ini dapat menambah kepanikan masyarakat, kegalauan membuncah. Kecemasan masyarakat makin bertambah dengan adanya rilis berita yang tiap harinya disampaikan media massa. Padahal upaya pemerintah menekan kecemasan publik. Meminta masyarakat tenang dan tidak perlu terlalu takut terhadap Covid-19, tapi sayangnya yang dilakukan pemerintah adalah pembiaran, bahkan memimpin untuk mengumumkan pasien Covid-19 tiap hari.

Begitu sangat kontraproduktif. Argumen, tindakan dan dalil-dalil pemerintah malah bertabrakan. Bagaimana jadinya di tengah bencana non-alam yakni darurat kesehatan, masyarakat malah ”diterror” dengan berita-berita yang membuat mereka jadi ketakutan. Pemerintah perlu mempertimbangkan ulang, Jubir Gugus Tugas dari pusat sampai ke daerah-daerah harus mengevaluasi intensitas pres konferens yang dilakukan rutin tersebut.

Harusnya yang diperkuat itu pencegahan dan penanganan. Bukan pengumuman laporan hasil kerja yang lebih cenderung bersifat memamerkan prestasi kerja. Cara yang ditempuh ini malah menjelaskan bahwa Gugus Tugas Covid-19 tidak produktif dalam bekerja. Jika tiap hari ada pasen positif Covid-19, berarti secara terbuka membuktikan kalau Gugus Tugas Covid-19 sedang dilanda penyakit impotensi. Progres kerja Gugus Tugas Covid-19 itu bukan pada pameran pasien positif Covid-19.

Kerenggangan sosial yang terjadi kini bukan karena Covid-19, melainkan anjuran social distancing. Karantina dan isolasi juga menambah bermacam ancaman terhadap kenyamanan masyarakat. Sepertinya pemerintah kita berlebih dalam argumentasi, stok kata-kata yang mereka punya terlalu banyak, banyak over. Dalam level kerja, malah tidak menggembirakan. Meyakinkan publik dalam memberi pernyataan, tapi melemah dalam aktualisasi kerja.

Covid-19 melahirkan banyak kontroversi, juga stigma buruk. Ada juga kasus-kasus tertentu yang tidak sempat dipublikasi media massa, keluarga pasien Covid-19 memprotes kinerja tim medis di Rumah Sakit, karena tidak terbuka. Kejadian di beberapa daerah, tim Astronot (tenaga medis) dengan melibatkan oknum Polisi, lalu demi mengamankan mayat yang dianggap Covid-19 untuk dikuburkan dengan protap Covid-19, maka pihak keluarga diperlakukan kasar. Sungguh menyayat hati insiden tersebut.

Hal itu mengundang kebencian di tengah masyarakat. Tak hanya itu, stigmatisasi tentang keluarga yang pesien Covid-19 sering kita temui di masyarakat. Mereka dimarginalisasi, dikucilkan dan dijauhkan dari aktivitas bermasyarakat. Bagi saya, peristiwa seperti ini terjadi disebabkan lemahnya kerja pemerintah. Tentu bersama tim Gugus Tugas dalam mengedukasi masyarakat.

Kegiatan ritual bagi umat Islam misalnya disaat keluarganya yang meninggal. Kini di musim pandemi, karena menghindari kerumunan, maka tak ada lagi Takziyah. Meski ada argumentasi yang berkembang bahwa bagi pasien terpapar Covid-19 dan telah meninggal, maka virusnya tidak lagi menyebar, virus pun ikut mati. Namun, itu rupanya tidak berlaku, di Indonesia meski pasien yang meninggal Covid-19, tetap dijauhkan dari proses penguburan seperti yang biasanya dilakukan. Akhirnya Almarhum/Almarhumah tidak didatangi keluarga besarnya, teman, tetangga dan suadaranya.

Dapat dikatakan, kinerja Gugus Tugas Covid-19 harus dibenahi. Apalagi mereka bekerja dengan imbalan. Wajiblah mereka bekerja serius. Jangan alergi kritik, jangan manja. Karena mereka tentu mendapat dana yang datangnya juga dari masyarakat. Gugus Tugas Covid-19, bukan menjadi relawan dan bekerja gratisan. Sehingga kemudian, bila kerjanya kurang maksimal, masyarakat layak marah dan mempertanyakan kerja mereka. Beda situasinya jika Gugus Tugas Covid-19 ini kerja swadaya dan tidak diberi upah dari masyarakat.

Kalau mau jujur, tim Gugus Tugas Covid-19 juga harus publikasikan berapa besaran gajinya ke masyarakat. Jangan membangun image  seolah-olah mereka bekerja tanpa ada uang penghargaan. Para Gugus Tugas yang di daerah yang digaji melalui APBD juga harusnya mempublikasikan berapa besarannya. Jangan lagi hal-hal seperti ini menjadi rahasia. Hapus stigma pada ODP, PDP merupakan pekerjaan kita bersama, karena pasien positif Covid-19 dan jenazah Covid-19 bukanlah aib bagi masyarakat, terlebih keluarga.

Bukan hanya tugas para medis menjadi front line (lini depan) dalam mengatasi dan melawan Covid-19. Melainkan kita semua, seluruh elemen anak bangsa Indonesia. Darurat kesehatan ini menyusahkan kita semua. Terlebih lagi bagi masyarakat yang mata pencaharian atau berprofesi sebagai buruh, karyawan dan pekerja serabutan. Tidak bekerja, tak mendapatkan uang. Amanlah mereka yang menjadi abdi negara (ASN/PNS), tapi bagi masyarakat lain di luar TNI dan POLRI, di luar karyawan/pegawai BUMN/BUMD, tentu terancam dengan kemiskinan dan kelaparan. Salam akal sehat, mari kita jaga kewarasan. Jangan lestarikan dan dramatisir kepanikan masyarakat.

iklan1
iklan1