Figuritas, Visi, Rekam Jejak dan Politik Dinasti di Kota Manado

Sejumlah politisi yang akan bertarung di Pilwako Manado (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Pengaruh figur dalam perhelatan politik tak dapat dipungkiri, begitu kuat. Kadang kala dalam praktek politik kita mengenal dengan istilah ketokohan politik. Politisi yang diakui memiliki figuritas dipersonifikasi seperti suatu hal yang memiliki energi kuat. Menjadi magnet politik, sehingga perpindahannya dari satu partai politik (parpol) ke parpol lainnya, powernya tetap dan tidak terkurangi. Beberapa contoh kasus kita temukan di daerah.

Ada politisi B yang semula berada di parpol tertentu membuat parpol itu berjaya, tapi setelah ia pindah haluan politik ke parpol M, maka berbalik parpol tempat awal ia berkarir terdegradasi konstituennya. Lalu parpol M, makin banyak peminatnya. Terdapat migrasi suara yang signifikan. Dapat ditakar, bahkan dominasi figuritas membuat kerja-kerja parpol sebagai ‘kendaraan’ pendulang suara dan mesin yang memproduksi pendukung, nyaris hilang. Kiblat publik dalam soal politik pun tak terasa mengalami pergeseran.

Dari yang awalnya mengandalkan kekuatan institusi parpol, beralih menjadi kepada kekuatan figuritas. Dari segi reproduksi kekuatan politik, parpol akhirnya kehilangan bargainingnya. Setidaknya terkurangi, parpol yang diharapkan menjadi mesin pendulang suara malah tidak produktif, malah cenderung menjadi ‘mandul’. Disinilah kewibawaan dan marwah parol menjadi tidak dikagumi lagi. Parpol sekedar menjadi alat yang sering didompleng politisi yang mengaku dirinya sebagai figur publik dan yang punya sumber daya finansial.

Praktek politik akhirnya tidak lagi menjadi ideolog. Melainkan pragmatis, spirit partai besar yang diperjuangkan parpol tentang pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat menjadi seperti tidak simetris. Yang dirancang begitu luar biasa, namun implementasinya malah jauh panggang dari api. Posisi parpol yang dihormati, tidak sekedar menjadi syarat sah dan jalan legal dalam pertarungan politik. Tapi lebih dari itu, berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik dan rekrutmen, semua menjadi hilang.

Seolah tak ada nilainya lagi. Visi parpol pun begitu, tak jarang kader parpol atau pekerja partai politik kehilangan identitasnya. Mereka dalam tampilannya nyaris sama dengan politisi gadungan yang tak berpartai politik. Padahal, sungguh sangat berbeda kelasnya. Bagi mereka yang berparpol tentu melewati proses dan pendidikan kepartaian, memiliki struktur pengetahuan sekaligus pengalaman yang lebih terukur, ketimbang mereka yang ujuk-ujuk masuk parpol atau menjadi politisi.

Imbasnya, pertarungan politik tidak lagi terlalu menonjolkan visi besar (grand narasi) pembangunan. Mundur kebelakang malah dan lebih mengandalkan hal-hal yang sifatnya materialistik. Pengaruh kekuasaan, intervensi dan usaha-usaha ‘merepressif’ lainnya yang digunakan demi mencapai kemenangan politik. Dalam menciptakan iklim politik yang bermutu, seharusnya pertarungan ide, program atau gagasan yang dikedepankan. Para kandidat Kepala Daerah di Sulawesi Utara, lebih sempit lagi untuk Kota Manado harus berani terbuka jualan visi-misi.

Berjualan di ruang terbuka. Bukan menyelam dan menyelinap di pasar gelap demokrasi, jadilah politisi negarawan. Yang berani mengatakan benar itu benar, tidak bermain standar ganda. Tidak hanya mengejar menang, melainkan menghargai cara-cara berkompetisi yang etis dan bermoral. Kontestasi politik yang unggul harus juga melacak siapa saja politisi yang punya jejak rekam. Agar masyarakat pemilih (konstituen) mengerti siapa figur yang mereka pilih nantinya. Jangan disimpan rekam jejak para politisi, bakal calon Kepala Daerah tersebut.

Baik mereka politisi yang mandiri, punya keberanian sebagai petarung politik. Ataupun mereka yang kebetulan kerabat dan karibnya menjadi penguasa saat ini, lantas memanfaatkan kesempatan untuk ikut bertarung dalam Pilkada darurat, Rabu 9 Desember 2020. Politisi yang punya niat bertarung dalam hajatan demokrasi pandemi perlu mengenalkan dirinya ke masyarakat secara jujur dan transparan. Jangan malu-malu, atau jangan juga tampil penuh basa-basi.

Kita hampir seluruh masyarakat di Negeri ini sedang mengalami krisis yang serius, yakni krisis ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemimpin. Maka menjadi penting bakal calon Kepala Daerah di Kota Manado tampil dengan kejujurannya. Hal ini tentu menjadi momentum agar masyarakat mengenali lebih dalam siapa kandidat yang layak mereka pilih kelak. Praktek politik dinasti di daerah juga sedang tumbuh-tumbuhnya sekarang, ini realitas. Tak perlu kita lebih dan kurangi, atau menutup-nutupi itu. Pada konteks tersebut politik dinasti memiliki plus minusnya masing-masing.

Publik tentu mempunya segudang harapan agar ada perubahan di derah ini. Proses demokrasi membawa transformasi yang berarti, bukan sekedar menjadi rutinitas yang teknis dan penuh hura-hura. Lebih dari itu, pasca Pilkada kepemimpinan baru di daerah mendapatkan energi baru pula. Ada progres dalam membangun daerah. Memenuhi harapan tersebut, kiranya politisi mengedepankan cara berfikir yang terbuka. Membangun komunikasi, lakukan edukasi tanpa diskriminasi agar masyarakat dan politisi, terlebih pemerintah tidak berjarak.

Gunanya tentu adalah segala program pemerintah nantinya mendapat topangan masyarakat. Partisipasi publik yang selama ini cita-citakan juga akan lebih mudah diraih, jika sejak dini jelang, disaat dan setelah Pilkada, sinergitas itu dibangun. Menyatu antara elemen masyarakat, termasuk politisi serta pemerintah menjadi kekuatan maha dahsyat bagi laju pembangunan. Pilar kebersamaan dan persatuan ini jangan sekali-kali diabaikan. Itu sebabnya, politisi kita juga harus rukun, tak etis mempertontongkan cara yang kurang baik. Jadilah lemah lembut, penuh ketenangan, toleran dan bersikap negarawan.

iklan1
iklan1