50 Saksi Akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dana Bencana Banjir Manado

Kajari Maryono, SH.,MH, dalam giat belum lama ini (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelimpahan kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana banjir Kota Manado tahun 2014 dilakukan, Kamis (25/6/2020). Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Maryono, SH.,MH.

“Terkait kasus ini, penuntut umum Kejaksaan Negeri Manado pada hari kamis tgl 25 Juni 2020 melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana kegiatan rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana banjir kota Manado tahun 2014 atas nama terdakwa Maxmilian Julius Tatahede (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD), Yenni Siti Rostiani (Rekanan/swasta) dan Agus Yugo Handoyo (Rekanan/swasta) ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan kerugisn keuangan negara sebesar Rp.8.7 milyar,” kata Maryono.

Lanjut Maryono pada Suluttoday.com, Kamis (25/6/2020) mengatakan bahwa para terdakwa dijerat primair pasal 2 dan subsidair pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagamana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP dengan acaman pidana 20 tahun penjara.

“Sedangkan untuk terdakwa Fence Dolfianus Salindeho selaku PPK pada proyek tsb ditunda pelimpahannya karena yang bersangkutan sedang sakit,” ujar Maryono.

Sekedar diketahui, yang bertindak selaku penuntut umum dalam perkara tersebut adalah Kajari Manado Maryono,SH.,MH, telah menunjuk Jaksa gabungan dari pidsus Kejagung, Jaksa dari Kejati Sulut dan jaksa dari Kejari Manado yang dikomendani oleh Jaksa Parsaoran Simorangkir, SH.,MH (Kepala Seksi tindak pidana khusus).

Selain itu, menurut Kajari Manado diperkirakan awal bulan Juli 2020 setelah mendapat penetapan hakim pengadilan tipikor perkara ini mulai disidangkan dengan jumlah saksi sebanyak 50 orang dan 2 orang ahli.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1