Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senator Djafar Cerahkan Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar disampaikan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi yang kian sulit karena penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/6/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ibnu Amin Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado itu dihadiri ratusan masyarakat. Senator Djafar menjelaskan soal penguatan, pengamalan Pancasila, pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Tidak hanya itu, meski di tengah Covid-19 tak henti-hentinya mengajak masyarakat menghadirkan partisipasi masyarakat. Terlebih soal kerja para wakil rakyat perlu juga mendapat masukan dan evaluasi dari masyarakat.

‘’Pancasila sebagai nafas dan filosofi kita bernegara. Inilah landasan hukum kita yang sudah final, dan melalui kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini saya mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila. Jangan tumbuhkan paham-paham atau pemikiran yang bertentangan dengan spirit Pancasila. Kemudian, dalam situasi pandemi masyarakat jangan pasar dan mudah terprovokasi, melainkan menumbuhkan solidaritas. Silahkan awasi para wakil rakyatnya, termasuk DPD RI. Saya menerima kritik publik, ayo kita maju mendukung pemerintah dalam agenda pembangunan Negara Indonesia tercinta,’’ ujar Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI ini.

Senator Djafar saat menyerahkan buku Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para hadirin yang mengaku belum memahami soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merasa mulai ada kegaduhan yang dicipatakan dari gedung Senayan (DPR RI). Berdasarkan informasi, kemunculan RUU HIP terindikasi adanya upaya melemahkan dan mereduksi nilai Pancasila yang universal. Menanggapi hal itu, Senator Djafar memberikan ulasan kepada masyarakat.

‘’Terkait RUU HIP sedang dipending pembahasannya. Saya juga secara pribadi menilai RUU HIP yang merupakan insiatif Dewan belumlah penting saat ini. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat agar tidak muncul lagi bahaya laten Komunisme (PKI), ini penting. Kita akan ketat dan konsisten menolak nanti. Apalagi ada pemikiran rendahan yang menafsir-nasfir Pancasila. Itu sama saja kita ikut memperkecil marwah Pancasila. Ingat, jangan pernah kita lupakan sejarah dan warisan para pendiri Negara ini. Produk Pancasila sudah sempurna, tidak perlu lagi regulasi atau konstitusi dibawah yang ‘mengambil alih’ tafsir Pancasila menjadi parsial,’’ kata Senator asal Sulawesi Utara ini tegas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Djafar Alkatiri mendengarkan pertanyaan masyarakat (Foto Istimewa)

Senator Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menegaskan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah mendapat dukungan masyarakat luas. Ancaman terhadap Pancasila memang dinilai Djafar sebagai ‘penanda’ bahwa keberagaman pemikiran, keluhan dan keperluan masyarakat harus dicarikan solusinya. Pemerintah jangan berdiam diri, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Djafar menyebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlakuan adil terhadap masyarakat dan menghapus kesenjangan antara orang kaya miskin juga menjadi solusinya.

Masyarakat saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat diantaranya terkait rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konsensus para pendiri bangsa yang sudah final, konsekuen dan tidak perlu ada tafsiran lain dari Undang-Undang yang lebih rendah derajatnya. Kehidupan era new normal juga dinilai dipertanyakan masyarakat. Menurut mereka apakah ada UU atau PERPPU yang mengatur soal new normal?. Masyarakat menyebut peran pemerintah dalam menangani penyebaran dan penularan Covid-19 perlu dimaksaimalkan.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1