Bila Lambang Garuda Pancasila Bertuliskan Fastibiqul Khairah

MS. Anwar Sandiah (Foto Istimewa)

Oleh : MS. Anwar Sandiah, Pendidik

Bangsa Indonesia mengawali tahun 2020 terutama dalam pekan terakhir bulan juni ini dengan dua tantangan cukup berat yaitu bidang kesehatan dan bidang politik, bidang pertama menyita waktu dan pikiran cukup melelahkan, berbagai upaya menangani pandemi covid 19 terkesan lelah menuai berbagai persoalan teknis penanganaannya hingga hal-hal termasuk kasus pasien covid yang melawan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah (kesehatan), kesemua ini menunjukkan kepanikan “lelah tak memicu nilai Lillah” artinya penanganannya belum sepenuhnya menyentuh pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan tantangan kedua yaitu *RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)* memicu kobar ketegangan antara Ulama dan Umara, apa mesti butuh ketegangan ulama – umara itu terjadi? Yakinlah kata pemicu itu justru sumbernya datang dari anggota terhormat legislatif (ma’af) mengutak-atik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang dipandang telah final. Apalagi bahasan Pancasila dalam RUU tersebut terdapat ada hal-hal dicurigai dan disengajai menyimpang dari konteks sejarah tanggal 18 Agustus 1945 telah disepakati menjamin tegak kokoh kehidupan berbangsa dan bernegara tampa mengobar nafsu kekuasaan yang menohok rasa keadilan berdasar Pancasila itu sendiri.

Rakyat sadar hidup merawat konstitusi negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 demi membangun peradaban bangsa yang tetap dalam pengamalan Pancasila secara murni dan konsisten (istiqomah), jangan lagi ada pemaksaan pimikiran yang memicu timbul persoalan lain akan mengancam keutuhan negara, apalagi motivasi rumusan HIP bukan berorientasi Fastabiqul Khairah (berlomba-berlomba dalam kebaikan), tetapi lebih sekedar mengakomodir kepentingan sesat golongan kecil yang tak paham sejarah.

Jika draf RUU HIP lolos diundangkan bisa terjadi konflik karena dinilai HIP terdapat dugaan merubah dasar konstitusi yang sah telah disepakati, hal ini bisa mengundang terjadi ricuh yang mengancam persatuan bangasa, dan dilain sisi akan berpengaruh seakan memberi peluang badan legislatif bisa mengotak-atik tatanan kenegaraan lain telah disepakati, misalnya mencari celah pembenaran menawarkan draf pemikiran yang dipandang memenuhi syarat rasional mengganti tulisan yang terdapat pada “Lambang Negara Garuda Pancasila”.

Disini penulis mencoba “berandai bila bisa?” Ada anggota legislatif dari salah satu fraksi mengusulkan agar tulisan pada Lanbang Negara Garuda Pancasila itu bukan tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi bertulisan “Fastabiqul Khairah” yang artinya “Berlomba-lomba dalam kebaikan”, dengan berlogika bahwa negera tidak sekedar mengakui perbedaan secara sempit “kebhinnekaan” semata tanpa ruh al-khairah (kebaikan) yang lebih luas makna yaitu menyemangati hidup berbuat baik menata keberbedaan, menanggalkan jurang pemisah kehidupan dengan mengembalikan nilai adab saling berlomba berbuat terbaik merawat suasana keperbedaan pada semua sektor, dengan demikian secara tidak langsung mengajak komponen bangsa Indonesia berlomba membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan menjauhi jiwa “homo homini lupus”, kata Thomas Hobbes.

Berlomba dalam al-khairah (kebaikan) memiliki nilai positif tanpa keraguan, suatu ajakan penyadaran kemanusiaan saling berbuat baik dalam keperbedaan karena bertujuan memiliki kepentingan bersama, rasa saling hidup meghidupkan, rasa persaudaraan tanpa membeda-bedakan antara suku bangsa, ras, etnik, warna kulit dan agama. Maka akan terwujud hidup melestarikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tidak akan melestarikan sikap feodalime antara penjabat pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya. Sikaya tidak akan nyenyak tidur bila masih ada orang miskin berkeliaran mengisi hidup ditengah-tengah segelintilir manusia rakus, pemboros, materialis dan vandalisme. Orang berilmu tidak akan tenang fikirnya bila masih ada anak-anak berkeliaran tanpa merasa indahnya bangku sekolah mencerahkan dzikir dan fikir untuk sebuah peradaban masa depan mulia dan terhormat.

Kita akan menyaksikan terjadi kesadaran bersama berlomba berbuat baik, politisi akan segera berdeklarasi “taubatan nasuha”, janji setia tidak akan lagi menyengsarakan rakyat pemilih dengan politik uang. Pejabat korup akan memotong tangannya sendiri dengan sadar setelah mencuri uang rakyat, maka terbentuk manusia berlomba-lomba memenuhi hajat hidup dengan kebaikan. Tampil pemimpin negara berkarakter santun, religius, paham akan hak dan kewajiban, tidak melupakan janji ketika berkampanye, kata selalu beriring dengan perbutan, mencintai dan dicintai rakyat.

Penguasa tanah nan luas akan sukarela menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada petani penggarap yang hidup jadi buruh tani, sebagai bukti berlomba dalam kebaikan hingga membuat rasa nyaman hidup dengan “Bahagia Berbagi” (pinjam semboyan BAZNAS Sulut), tenang hatinya, terkesan wujud hakikat berlomba berbuat baik ketika melihat petani penggarap kini menggarap lahan sendiri tanpa lagi hidup mengemis jadi buruh tani memelaratkan.

Fastabiqul khairah akan mencerahkan kedudukan ulama (tokoh agama) dan umara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), masing-masing menjauhi sikap saling keleim merasa lebih benar mencetuskan kebijakan atau mengambil keputusan menyangkut kepentingan umum, karena terbekali al-khairah menjunjung tinggi adab “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bila terjadi ada perbedaan pendapat dalam pendekatan bahasan rancangan sebuah undang-undang, tentu selalu berorientasi mengedepankan kesepakatan berlomba-lomba dalam kebaikan ditengah perbedaan, karena sadar akan tujuan setiap rancangan undang-undang sesungguhnya mewujudkan kebaikan, melindungi kepentingan bersama tanpa ada sekat penghalang.

Ruh al-khairah (kebaikan) memberi ciri hidup masyarakat memiliki ketaatan menjaga tatanan kebersamaan karena memahami faktor manusiawi setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka setiap kebaikan itu pasti terpenuhi nilai keadilan, karena adil tidak berarti terukur dengan faktor materi semata akan tetapi juga nilai non materi. Maka pemimpin yang dipercayai rakyat hanyalah pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat istiqomah (konsisten) menegak “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai buah dari fastabiqul khairah hingga selamatlah NKRI dari niat busuk bertujuan merongrong Falsafah Negara Pancasila hasil kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945. Demikian beberapa indikator makna utama fastsbiqul khairat, moga ada manfaatnya.
Wallahu a’lam.

Manado, Fajar Jum'at, 26 Juni 2020
iklan1
iklan1