ALSA Webinar, Bahas Soal New Normal sebagai Paradigma Baru

Para narasumber dan peserta seminar saat dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ikut mengambil baguan memberi kontribusi terhadap pemerintah terkait konteks penanganan penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tengah diterapkan pemerintah, Asian Law Students’ Association Local Chapter (ALSA LC) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Webinar dengan tema New Normal : Paradigma Baru Menghadapi COVID-19 di Sulawesi Utara. Seminar virtual, Sabtu (27/6/2020) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE, yang diwakili Edison Humiang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Provinsi Sulut.

Juga hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Flora Pricillia Kalalo, SH.,MH, Kepala Biro Operasi Polda Sulut, Kombes Pol Yohanes Soeharmanto, SH.,SIK, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut, Christiano E. Talumepa, SH.,M.Si dan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulut, Dr. Steaven Dandel, MPH, masing-masing sebagai pembicara.

Tampil sebagai salah satu narasumber, Dr. Flora menerangkan soal dampak pandemi COVID-19, mengupas narasi new normal, persyaratan, konstruksi kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Flora menjelaskan tentang peluang dan tantangan new normal dalam proses pendidikan. Tak lupa akademisi vokal ini memaparkan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 44 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Sulut.

‘’Selama tiga bulan terakhir Indonesia dilanda pandemi COVID-19, dan terdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Kondisi tersebut akhirnya membawa pemerintah pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal, ini logis dan perlu didukung. Kebijakan ini bertujuan untuk tetap membuat masyarakat Indonesia produktif. Selain itu pemerintah telah menetapkan kriteria new normal seperti memastikan penularan terkendali sesuai penetapan WHO, dan tiga syarat pengurangan PSBB, yaitu epidemologi, sistem kesehatan dengan indikator, serta surveilans epidemologi dengan indikator jumlah tes,’’ kata Flora.

Selaku akadimisi hukum, Flora menekankan pula terkait penerapan sanksi. Pemerintah dan stakeholder diharapkan secara adil, benar, konsisten, tidak diskriminasi, kemudian sungguh-sungguh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Flora mengingatkan agar semua pihak patuh terhadap aturan yang bersentuhan dengan COVID-19, jangan ada pembangkangan dan penting dilakukannya edukasi pada masyarakat.

Seminar media daring yang dilakukan ALSA Unsrat (Foto Istimewa)

‘’Terkait sanksi hukum atas pelanggar terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ tutur Flora.

Selain itu, dalam kesimpulannya Flora mengatakan pemerintah Indonesia belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berkahir. Selain itu, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia memperkirakan penemuan vaksin paling cepat dapat terlaksana pada 2021. Berarti sampai akhir tahun ini, kata Flora seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. New Normal menurutnya adalah langkah kebijakan dan strategi yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia.

Dari Polda Sulut sendiri, Kombes Pol Yohanes menguraikan tentang inti Telegram pencabutan Maklumat Kapolri. Begitu pula Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sulut yang memaparkan soal Edukasi, Sosialisasi dan Mitigasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, komunitas lokal, hingga tingkat RT/RW.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1