Archive for: Juli 2020

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

Diduga Banyak Masalah, Kepala ULP Manado ”Dihajar” Legislator

Marcos Kairupan saat hadir dalam pembahasan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelayanan publik yang harusnya berjalan profesional, transparan dan taat pada aturan ternyata tidak berjalan maksimal dalam sistem birokrasi kita. Hal itu seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado, Marcos Kairupan. Kamis (9/7/2020), sejumlah anggota DPRD Kota Manado mencecar sejumlah pertayaan kepada ULP Manado yang diduga bermain dalam lelang proyek.

”Kami mendapat banyak aduan masyarakat terkait tidak beresnya ULP Manado dalam proses pelelangan proyek. Ada perusahaan yang telah di board sudah urutan satu, tapi tidak ditampilkan sebagai pemenang dalam tender. Beberapa perusahaan sudah lengkap berkasnya, penawarannya bagus dan sesuai, sayangnya tidak menang. Kami menilai seperti sudah ada skenario tertentu dalam proses tender yang dilaksanakan di ULP Kota Manado,” ujar Bambang Hermawan, anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PAN ini.

Selain itu, disebutkan bahwa tahapan tender atau lelang proyek di Bagian ULP Kota Manado disebut-sebut menjadi sumber lahirnya masalah yang akan mengganggu pelayanan publik pemerintah Kota Manado umumnya. Selain sejumlah kontraktor yang sering gagal menang akibat adanya dugaan praktik busuk yang dilakukan jajaran ULP Kota Manado juga menyampaikan kekecewaan mereka.

”Bayangkan saja, ada perusahaan yang sudah lengkap dokumen, penawarannya bagus, tapi tidak menang. Justru yang menang yang tidak sesuai,” kata Bambang dalam pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado TA 2019, Kamis (09/07/2020) dan diaminkan legislator Manado lainnya, diantaranya Jimmy Gosal dan Jean Sumilat, Jeane Laluyan serta Jurani Rurubua.

Merespon ‘serangan’ Bambang, dalam pembahasan tersebut Kepala Bagian ULP Kota Manado, Marcos Kairupan menyampaikan argumentasinya. Menurut Kairupan pihaknya menjalankan aturan yang berlaku secara baik sesuai prosedur yang baku.

”Kami bisa menjamin proses tender yang dilakukan sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik,” tutur Kairupan.

Untuk diketahui, pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD Manado ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado NH Van Bone didampingi Waktu Ketua DPRD Adrey Laikun. Pembahasan berlangsung alot.

(*/Redaksi)

Soal Tahapan PAW Komisioner KPU Mintra, KPU Sulut Diwarning

Hasil pemeriksaan kesehatan calon Anggota Komisioner KPU Mitra (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu ketat proteksi yang dilakukan masyarakat terhadap tahapan klarifikasi yang tengah bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal klarifikasi terhadap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti disampaikan aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (Gempindo) Sulut, Mirdad Husein.

”Kami meminta kepada Komisi Pmilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif. Begitu juga KPU Republik Indonesia agar lebih jelih dan teliti mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena sepengetahuan kami tahu ada beberapa nama yang hasil test kesehatannya disebut kurang sehat,” kata Mirdad, yang merupakan Plt Ketua LSM Gempindo Sulut ini, saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Tambahnya lagi, bahwa Gempindo memperoleh data dimana nomor urut 6 (enam) yaitu saudara Gladies Kowureng tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra. Selain itu, peringkat ke 7, 8 dan 9 pun mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan yang bermasalah alias kurang sehat.

Potongan surat dari Pemda Mitra (Foto Istimewa)

”Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut. Setelahnya untuk peringkat ke 7, 8 sampai ke 9 yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu. Maka dari itu kami dari Gempindo sulut meminta kepada KPU RI dan KPU Sulut agar bersikap netral dan objektif dalam proses PAW Komisioner KPU Kabupaten Mitra. Kami mengingatkan KPU Sulut agar tidak bermain-maian dalam soal ini,” ujar Mirdad tegas.

(*/Bung Amas)

AMTI: Pembangunan RSKD Gigi Mulut Manado Berpotensi Masalah

Kondisi RSKD Manado dari sisi depan dan belakang (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut Manado yang beralamat di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dinilai berpotensi masalah. Hal tersebut seperti diungkap Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH pada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyebut pihaknya telah melakukan investigasi ditemukan sejak dilakukannya peletakan batu pertama oleh Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, Jumat (14/2/2020) sampai gedung selesai dibangun tak luput dari ragam komentar publik. Tommy menyebut pentingnya lembaga penegak hukum mendalami proses pembangunan RSKD tersebut.

”Kami terus mengikuti perkembangan soal Rumah Sakit Daerah atau RSKD Gigi Mulut Kota Manado yang berlokasi di Ring Road Manado. Temuan kami sementara perlu pendalaman, umumnya sebuah pembangunan yang sejak awal sudah mendapat sorotan pasti ada sesuatu yang dinilai janggal. Kami mengajak penegak hukum bertindak,” ujar Tommy saat diwawancarai melalui saluran telepon.

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Pembangunan gedung tersebut juga pernah mendapat kunjungan dari Banggar DPRD Kota Manado. Beberapa pihak, para aktivis lingkungan seperti Walhi Sulut juga pernah mempermasalahkan hal ini. Tommy mengatakan pula berdasarkan informasi yang diperoleh kajian (fisibility study) dilakukan di lokasi berbeda, namun pembangunannya dilokasi lain.

”Informasi yang kami dapatkan dari sisi fisibility study juga ada yang janggal. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini akan menjadi bom waktu kelak. Bila pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan RSKD yaitu pengguna anggaran tidak bersikap terbuka. Kami meminta teman-teman penegak hukum usut hal ini. Kenapa bangunan juga masih tidak sebaik yang dibayangkan,” kata Turangan.

Bangunan yang retak (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Tommy menambahkan bahwa gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan Miliar tersebut masih terdapat beberapa bagian yang retak. Sampai berita ini diterbitkan, AMTI sendiri melakukan monitor di lokasi namun menemukan gedung tersebut masih kosong belum digunakan. Dibeberapa bagian gedung ada bangunan yang kualitas pembangunannya tidak beres.

(*/Bung Amas)

Legislator dan Warga Mahawu Apresiasi Kadis PUPR Manado

Pembangunan yang dilaksanakan PUPR Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan yang universal memang selalu saja ada tantangannya dalam tiap waktu. Tak ada praktek pembangunan yang berjalan mulus-mulus saja. Begitu pula seperti yang disuarakan wakil rakyat Kota Manado, Lucky Datau. Anggota Komisi III DPRD Kota Manado ini dikenal begitu terbuka dan sportif dalam memberikan pandangan soal pelayanan.

Seperti yang terpantau dalam postingan Facebooknya, Rabu (8/7/2020), Lucky menyampaikan apresiasi terhadap Dinas PUPR Kota Manado. Melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat Mahawu kepada Lucky terkait pembangunan Talud yang begitu lama tidak diberi perhatian pemerintah, kini mendapat respon positifa. Dimana pembangunan langsung dilakukan pemerintah Kota Manado, melalui Dinas PUPR.

”Apresiasi kepada Pak Kadis PUPR Royke Mamahit dengan langkah cepat yg diambilnya Aspirasi masyarakat Kelurahan Mahawu tentangtg Talud Penahan Jalan yang pada hari ini mulai melakukan pekerjaan pembangunan Taludnya,” kata Lucky, Rabu (8/7/2020),

Lanjut legislator dari Fraksi PAN Kota Manado itu, koordinasi dan sinergitas seperti ini yang sangat dibutuhkan seluruh komponen yang ada di Kota Manado.

”Atas nama Lembaga Legislatif Kota Manado kami Komisi III mengucapkan banyak-banyak terima kasih kpd Kadis PUPR dan jajarannya yg terlibat dlm hal ini Kabid Bina Marga Pak Alva Pandey. Semoga pembangunan ini dpt menghilangkan Rasa Khawatir dari masy Kel Mahawu ttg Jalan yg hampir Putus,” ujar Lucky.

Sementara itu, Mudasir Sulemen warga Mahawu menyampaikan kegembiraannya. Datsir begitu aktivis muda dan jurnalis ini akrab disapa mengucapkan terima kasih kepada legislator Lucky Datau. Pria murah senyum itu berharap agar Lucky selalu konsisten dengan apa yang dilakukannya saat ini.

”On progres. Doa dan ucapan terima kasih Pak Aleg Lucky Datau. Semoga tetap istiqomah dalam mengemban dan mengawal aspirasi rakyat. Pembuatan Talud di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III sedang berlangsung, kiranya berjalan lancar. Masyarakat juga berterima kasih kepada Pemkot Manado dalam hal ini Kadis PUPR Manado,” tutur Datsir putra Mahawu tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1