Kerja Keras Kejari, Berlahan Anggota DPRD Manado Mulai Kembalikan TGR

Pihak yang suka rela melunasi kewajiban ke Negara (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Proses hukum dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 mulai mengalami progres. Jumat (3/7/2020), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Maryono, SH.,MH saat diwawancarai soal kasus tersebut menyampaikan ada upaya positif yang dilakukan pihak terkait yang secara suka rela akhirnya mengembalikan uang kelebihan pembayaran atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Kejari Manado.

”Alhamdulillah, soal dugaan Tipikor DPRD Manado, per Jumat (3/7/2020) hari ini ada peningkatan. Terdapat 2 (dua) pihak yaitu sebesar Rp.170.573.000., dari penyidikan dugaan Tipikor dalam pembayaran izin mendirikan bangunan/ IMB dan sebesar Rp.103.744.000, dari seorang anggota DPRD Kota Manado periode 2014 -2019 yang secara suka rela mengembalikan kelebihan pembayaran yang diterima,” ujar Maryono.

Seperti diketahui, pelan tapi pasti Kejaksaan Negeri Manado dibawah komando Maryono, meski di tengah wabah pandemi COVID-19 terus melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sesuai penuturan Kajari Maryono, Jaksa Zulhia yang biasa dipanggil Dedek penyidik Kejari Manado telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp.274.317.000 (dua rstus tujuh puluh empat juta tiga rstus tujuh belas ribu rupiah) tersebut.

”Uang titipan tersebut pada hari ini juga disetorkan ke rekening Kejari Manado di bank BRI Manado. Selain itu, Penyidik Kejari Manado juga melakukan penyidikan dugaan penyimpangan dalam penerbitan IMB yang nilainya milyaran rupiah yang diduga melibatkan pusat perbelanjaan/mall- mall besar yang ada di Kota manado,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang sering tampak tersenyum dan akrab dengan jurnalis itu.

Lanjut Maryono menjelaskan, pihaknya terus melakukan penyidikan dugaan tipikor di DPRD Kota Manado. Kajari pun menghimbau agar para pihak yang terkait secara suka rela mengembalikan kelebihan pembayaran yang diterima pada para anggota DPRD 2014-2019 dan kekurangan bayar pajak IMB pada bangunan pusat perbenjaan besar atau mall-mall Manado.

”Penyidik Kejari Manado terus melakukan penyidikan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan keresahan dan dengan memperhatikan protokoler kesehatan,” tutur Maryono menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1