Sultan Udin Musa dan Percaturan Politik di Manado

Hi. Sultan Udin Musa, SH (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Sekali lagi politik itu soal momentum, bagi mereka yang mulai meredup berlahan dilupakan publik. Sebab ingatan publik bersama memori kolektifnya mudah hilang dengan kebaikan, perjuangan politisi dengan lahirnya pragmatisme politik. Hal itu mengharuskan tiap politis harus selalu hidup. Tumbuh berkembang melintasi jaman, tanpa harus diam bertapa lagi terlalu lama. Ditambah lagi dengan roh politik yang dinamis, bukan statis.

Sosok politisi yang rekam jejaknya begitu akrab di hati masyarakat, dialah Hi. Sultan Udin Musa, SH. Pria yang akrab disapa Barol itu merupakan kader handal Partai Golkar, semenjadi menjadi anggota DPRD Kota Manado beberapa periode, ia dikenal begitu vokal dan menjadi oposisi yang baik pagi pemerintahan (eksekutif). Tak pernah kita dengar Barol terlibat dugaan kasus korupsi. Dosa politik atau aibnya dalam pengabdian pada masyarakat nyaris tidak kita temukan.

Bukan berarti disimpan rapi, tapi sepengetahuan rekaman publik memang tidak ada. Politisi yang satu ini cukup konsisten menjadi oposisi saat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Manado, kekritisannya melahirkan edukasi yang sistematis terhadap pelayanan publik. Barol tidak pernah kompromi dengan sesuatu hal yang melanggar hukum, ia tak segan mengoreksi dan memberi kritik. Bahkan Barol pernah terlibat ‘pertengkaran politik’ karena meluruskan persoalan dengan GS Vicky Lumentut Wali Kota Manado waktu itu.

Belum pernah kita dengarkan Barol takluk pada kejahatan. Namanya kesalahan itu musuhnya, politisi senior ini memang garang. Pemahamannya tentang hukum perundang-undangan tak perlu diragukan lagi. Alumnis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu banyak mengetahui tentang perkembangan Kota Manado. Ketika di temui, di musim COVID-19, narasi kritis masih dikembangkannya. Memang telah menjadi gaya hidup dan pandangannya, hal positif disampaikannya terbuka fulgar tanpa takut intimidasi dan intervensi penguasa yang anti kritik.

Wacana dan program yang dikembangkan di Manado tak luput dari keterlibatan dirinya. Soal penataan Kota Manado, disaat dirinya menjadi wakil rakyat banyak aspirasi masyarakat pedagang (PKL) yang diselamatkannya. Bagi Barol, kepentingan masyarakat lebih tinggi di atas kepentingan politik. Sebagai politisi yang berlatar belakang Sarjana Hukum, Barol mengetahui anatomi persoalan hukum di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut). Pada momentum Pilkada Serentak Lanjutan 9 Desember 2020, sejumlah pihak juga mengajukan dirinya untuk maju bertarung di Pilwako Manado.

Sosok politisi ‘tanpa rasa takut’ itu dianggap layak memimpin Kota Manado, entak sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Cara pandang serta perilakunya diidentikkan sebagai simbol pemikiran kritis dan perlawanan terhadap hal-hal yang destruktif. Sesepuh Syarikat Islam Sulawesi Utara tersebut selalu menggelorakan spirit pembangunan, memberi support kepada siapa saja untuk berkontribusi pada pembangunan. Tanpa berfikir mendiskriminasi kelompok tertentu.

Politisi yang meletakkan kebenaran dan keadilan sebagai trigger dasar pembangunan. Beragam persepsi, konsep ditelorkannya, sering kita temui ketika berbincang sambil ngopi dengan Barol di sejumlah tempat. Konteks Pilwako Manado kita mulai membaca kandidat Kepala Daerah, namun yang latar belakangnya dari praktisi Hukum masih minim. Barol sebetulnya menjadi kekuatan yang perlu dilirik, kalau masyarakat menghendaki akan ada kemajuan signifikan di daerah ini.

Tidak hanya bermodalkan pengetahuan hukum. Dari segi pengalaman praktis, Barol telah melewati perjalanan panjang perpolitikan. Politik penuh intrik, konsesi, saling telikung, melawan tirani pernah dilaluinya, sehingga dalam pembangunan demokrasi lokal, figur yang satu ini bukanlah pendatang baru. Mengalirnya ekspektasi masyarakat agar Barol bisa tampil di panggung Pilkada Manado akan tidak ada pengaruhnya sama sekali, bila elit partai politik tidak memikirkan tentang kemajuan daerah. Tapi lebih memikirkan kemenangan politik dan keuntungan sesaat.

Padahal, idealnya ketokohan, kontribusi, integritas, niat serta keberanian seorang pemimpin itu yang perlu menjadi indikator utama dalam menghimpun koalisi. Bukan tentang siapa yang banyak materi atau amunisi perang, sehingga sesuatu yang ideal, dan penting bagi masyarakat diabaikan. Sebetulnya Kota Manado butuh pembenahan dari aspek hukum, itu artinya potret pemimpin kedepan diharapkan harus melibatkan praktisi hukum menjadi pemegang kendali kekausaannya.

Jangan lagi para jebolan hukum hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan. Haruslah menjadi penentu, paradigma pembangunan daerah yang berbasis pada aturan-aturan yang jelas hanya bisa berjalan ketika orang yang mempeloporinya mengerti hal itu. Pemimpin kedepan di Manado sebetulnya mereka yang mahfum soal hukum. Agar tidak terjadi lagi ‘patahan sejarah’ Kepala Daerah berurusan dengan persoalan hukum. Barol perlu mengambil ruang ini, untuk memberi karya terbaiknya bagi daerahnya tercinta.

Tinggalkan dulu kebiasaan buruk, stop kebiasaan lama memilih pemimpin karena diberi uang. Kedepankan memilih pemimpin karena rekam jejaknya, perbuahan-perbuatan baik, punya pengalaman dan berintegritas. Jangan lagi salah memilih pemimpin di daerah jika mengharapkan adanya kemajuan yang pesat. Dalam logika pembangunan berkelanjutan, kunci dari pembangunan terletak pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bobrok, sudah pasti daerah tidak akan mengalami kemajuan. Selalu tertinggal dari mobilitas perubahan.

Bahkan tergilas karena pemimpin yang dipilih malah membawa mudharat terhadap daerah. Mudharatnya bisa seperti melakukan tindakan korupsi, mencuri uang rakyat untuk memperkaya dirinya. Sampai saat ini, kalau kita mengikuti kiprah Barol, dirinya selalu hidup sederhana. Selama beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado, tidak pernah kita melihatnya hidup mewah dan kaya raya. Tetap yang dikedepankan yaitu berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat, bekerja, mengkritik yang salah, kemudian memberi usulan untuk pembangunan.

Banyak usulannya yang konstruktif semenjak menjadi anggota DPRD Manado juga tercecer. Tidak ditindaklanjuti, atau juga menjadi seperti mubajir. Media massa juga tidak semua mempublikasikan kritik dan dukasi yang sampaikannya. Kesempatan Pilkada Manado kali ini mesti lebih berkualitas, caranya tentu dengan melibatkan orang-orang yang berkualitas juga sebagai kompetitor politik. Saatnya Barol kembali ke panggung pertarungan politik. Politisi seperti Barol memang punya basis pendukung luas, tersebar disemua tingkatan. Banyak pihak yang bersimpati padanya karena pikirannya yang original, blak-blakan dan berpihak terhadap kebenaran.

Percaturan politik di daerah ini akan sepi dari narasi konstruktif, tidak lagi menjadi festival dan pameran gagasan, bisa saja menjadi instrumen bagi kapitalis dalam mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Kepala Daerah menjadi kesempatan seleksi kepemimpinan pro rakyat, jangan dijadikan ajang kapitalisasi nilai terhadap. Kaum pemodal yang menguasai panggung politik berlebihan, akan menyusahkan ekonomi masyarakat pada akhirnya.

Mematahkan arus penguasaan berlebihan dari pemodal, maka politisi kritis harus turun ambil kendali. Diberi ruang, bukan mereka orang-orang yang malas berfikir, politisi abal-abal diberikan rekomendasi partai politik untuk bertarung. Pilkada bukanlah pertarungan materi, tapi tentang adu gagasan. Jangan pula membuat masyarakat cepat lupa atas kebaikan para politisi, termasuk Barol. Kemudian secepat itu berpaling memilih orang-orang yang gen politiknya tidak jelas. Segeralah sadar pemilih materalistik, kembalilah pulang pada idealismemu.

iklan1
iklan1