Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1