Bawaslu Manado: Parpol yang Meminta Mahar Politik Terancam Sanksi

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek curang dan membegali aturan dalam Pilkada Serentak sering kali terjadi. Kini ramai bermunculan praktek saling tuding bahwa partai politik masih kerap menerapkan praktek yang sifatnya standar ganda. Hal tersebut mendapat tanggapan Bawaslu Kota Manado.

Selasa (14/7/2020), Taufik Bilfaqih, Divisi Pengawasan dan Hubmas, Komisioner Bawaslu Manado, mengajak semua kontestan politik agar menaati aturan yang berlaku. Soal ‘mahar politik’, kata Taufik Bawaslu akan ekstra melakukan ‘pengawasan spesial’. Tak segan-segal Taufik membeberkan aturan yang terkait dengan hal tersebut.

“Bawaslu punya pengawasan khusus terkait hal itu. Berdasarkan UU 10 tahun 2016, pasal 47, terdapat larangan bagi parpol yang menggunakan mahar politik. Sanksinya denda 10 kali lipat, bahkan parpol tersebut tidak bisa mencalonkan kandidat pada pemilihan berikut,” kata Taufik, yang juga mantan Ketua PMII Cabang Samarinda ini.

Lebih lanjut, Taufik menyebutkan dalam rangka mewujudkan Pilkada yang bermutu dan sukses, diperlukan kerjasama yang sinergis. Bawaslu Manado pun bersiap menyasar stakeholder pelaku yang melakukan pelanggaran, terutama partai politik.

“Namun, semua ini, butuh kerjasama setiap elemen. Selain temuan, Bawaslu berharap ada laporan pihak yang mau bekerja sama demi tegaknya keadilan pilkada,” ujar Taufik.

Ketika ada partai politik yang melakukan pemaksaan kepada bakal calon untuk menyetor biaya mahar politik, maka hal itu menurut Taufik berdampak menabrak aturan. Sehingga kemudian, perlakuan itu layak menjadi objek aduan karena dinilai sebagai bentuk pemerasan.

“Itu pemerasan. Silahkan calon laporkan. Maka konsekuensinya tetap kena di parpol, sebagaimana pasan 47 tersebut. Jadi bisa dilaporkan ke polisi untuk proses pidana dan juga bisa dilaporkan kepada Bawaslu,” tutur Taufik.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1