Legislator Manado Kembali Kuliti Marcos Kepala ULP Soal Tender Proyek

Jurani Rurubua dan Marcos Kairupan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Praktek intervensi yang menjadi penyakit di internal birokrasi rupanya mulai menjadi permasalahan akut. Pasalnya, atas tindakan curang membuat pelayanan publik menjadi terhambat, bahkan terabaikan. Tindakan tersebut tentu merugikan banyak pihak, utamanya masyarakat. Ironisnya, dugaan intervensi itu bau busuknya menyengat di ULP atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado.

Mencuatnya dugaan tersebut, Kepala Bagian UKPBJ Manado, Marcos Kairupan menuai sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua menyayangkan di era keterbukaan saat ini masih ada praktek culas seperti itu dilakukan. Intervensi pengadaan tender proyek yang berdasarkan pemberitaan media mencuat disayangkannya. Jurani, politisi PSI Kota Manado itu meminta pimpinan UKPBJ Manado taat terhadap aturan main yang berlaku.

”Sedih saya kau mendengar dan mendapat keluhan seperti ini. Dugaan praktek intervensi dalam tender atau lelang proyek menang telah ramai dibicarakan DPRD Manado. Saya berharap Kepala ULP/UKPBJ Manado agar menaati aturan. Jangan sampai mereka yang sudah mengurus administrasi perusahaan untuk mengikuti lelang proyek, telah lengkap berkasnya, tapi digugurkan karena ada perusahaan titipan yang harus dimenangkan,” kata Jurani, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (14/7/2020).

Legislator perempuan yang dikenal vokal itu menyarakan agar Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut mempertimbangkan soal standar pejabat yang diberikan amanah memegang instansi tertentu dengan mengutamakan kompetensi dan integritasnya. Jurnai mewanti-wanti adanya pimpinan Perangkat Daerah yang sering terbiasa dengan parket sogok-menyogok dalam kerjanya.

”Kabag ULP harus profesional, tidak memenangkan perusahaan titipan. Tidak boleh itu. Tapi harus betul-betul perusahaan yang memiliki standar yang baik. Sehingga kerjanya tidak dipersoalkan seperti ini. Praktek ‘baku selem’ atau sogok jangan dilakukan kalau pejabat yang diberi kepercayaan memimpin Perangkat Daerah sayang masyarakat. Kota Manado harus berubah, dan lebih maju. Para pimpinan instansi jadilah contoh yang baik, jangan mempermalukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Pimpinan ULP harus berintegritas. Jangan monopoli pemenangan proyek juga. Tak boleh tender proyek dimenangkan perusahaan tertentu secara monopoli. Kemudian, tahapan yang dilewati hanya sekedar fromalitas semata, tidak boleh seperti itu,” ujar Jurani yang jua anggota Banggar DPRD Kota Manado ini.

Di tempat terpisah, Marcos Kepala UKPBJ Manado saat dimintai konfirmasi mengaku melakukan semua tahapan dengan ketentuan yang berlaku. Pada Suluttoday.com dan sejumlah wartawan, Marcos enggan menanggapi berlebihan soal percakapan yang ramai di media massa terkait lelang proyek yang dipersoalkan. Dirinya mengaku fokus pada pekerjaan internal.

”Saya melakukan semua tahapan lelang proyek sesuai ketentuan. Kalau soal peberitaan itu saya tidak mau saling membalas pantun. Saya sedang konsentrasi dengan urusan internal, memperbaiki pelayanan,” tukas Marcos, seperti menghindari perdebatan, Senin (13/7/2020) di ruang kejanya.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1