KIBAR Sulut: Penegak Hukum Telusuri Dugaan Permainan di ULP Manado

Jaino Maliki, Ketua KIBAR Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Komunitas Independen Bersama Asas Rakyat (KIBAR) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (16/7/2020) saat diwawancarai Suluttoday.com meminta agar tindakan tegas diberikan kepada pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado. Melalui Ketua KIBAR Sulut, Jaino Maliki mendesak agar diungkap oknum yang diduga bermain dalam tender proyek dilingkup pemerintahan Kota Manado.

‘’Sebuah praktek yang begitu disayangkan, diduga dilakukan oknum pemegang kebijakan di ULP/UKPBJ Kota Manado saat ini. Tim kami mulai melakukan investigasi terkait keluhan sejumlah kontarktor yang merasa dirugikan karena permainan licik dari oknum-oknum yang ada di ULP Manado. Kami meminta penegak hukum menelusuri hal ini, karena secanggih apapun keburukan dan kesasalan yang ditutupi, akan terungkap suatu saat,’’ ujar Jaino.

Aktivis LSM yang dikenal getol mengungkap ragam dugaan korupsi di Sulut itu tidak main-main, kemudian mengingatkan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut turun tangan dalam melerai informasi yang rupanya memicu persoalan akibat perbuatan oknum-oknum tertentu di ULP Manado. Tidak hanya itu, Jaino menyebut ada sinyalemen praktek merugikan banyak pihak dalam tender proyek.

‘’Segera Wali Kota Manado meninjau kerja-kerja Kabag ULP Bung Marcos yang diduga banyak menuai masalah tersebut. Jangan sampai karena perbuatan bawahan, Wali Kota Manado terbawa-bawa dalam arus tarikan kepentingan tertentu. Oknum-oknum yang disebut nakal di ULP dan bahkan pemegang posisi strategis perlu dievaluasi ketat kinerjanya. Belum lagi dari sumber yang kami dapati ada tindakan merugikan pihak-pihak tertentu, sampai masyarakat umum turut merasakan dampaknya,’’ tutur Jaino yang mambahkan bahwa Aparat Penegah Hukum (APH) perlu bertindak cepat.

Betapa tidak, tambah Jaino ketika proyek pembangunan infrastruktur yang memakai dana besar lalu dikerjakan secara tidak baik dan benar, sudah pasti efeknya kena juga ke masyarakat. Fasilitas yang sejatinya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, karena pekerjaan penuh masalah, menghasilkan hasil kerja yang tidak berkualitas. Alhasil, belum lama proyek selesai, fasilitas dari pemerintah itupun rusak.

Mobil yang diduga milik oknum di Pokja atau panitia tender di ULP Manado (Foto Istimewa)

Selain itu, dalam penuturan sejumlah sumber resmi Suluttoday.com menyebutkan soal dugaan pungli dan permainan busuk yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado masih terus dilakukan. Saat dikonfirmasi berita terkait kinerja, Kamis (16/7/2020), Kepala Bagian (Kabag) Marcos Kairupan tidak memberikan komentar apa-apa.

Memang sebelumnya Kabag Marcos sempat memberikan bantahan soal praktek culas yang dialamatkan kepadanya. Marcos membantah adanya tudingan kalau pihaknya melakukan pungli atau meminta-minta uang ke kontraktor dengan kompensasi memenangkan proyek diikuti kontraktor pemberi suap (gratifikasi) tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1