Archive for: Agustus 2020

Peroleh 2 Rekom Parpol, SSK-SS Menunggu Golkar

SSK-SS saat menerima SK Partai Hanura (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Luar biasa, berlahan tapi pasti, Ir Sonya Selviana Kembuan atau yang akrab disapa SSK sebagai bakal calon Wali Kota Manado dalam melakukan manuver dan membangun komunikasi politik bersama sejumlah partai politik (parpol). SSK yang didampingi Syarifudin Saafa, ST.,MM sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado, kini telah mendapatkan dukungan Surat Keputusan (SK) dari dua parpol.

Senin (31/8/2020), DPP Partai Hanura akhirnya mengeluarkan SK untuk SSK-SS. Dimana sebelumnya, duet politik yang dinilai proporsional ini telah menerima SK dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditandatangani langsung Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman. SSK-SS juga telah mendapatkan SK model B1.KWK dari Partai Hanura, yang diserahkan langsung Ketua Tim Pilkada Hanura Ferdinand Nainggolan, dan diterima pasangan ini, di Kantor DPP Hanura.

Syarifudin yang juga anggota DPRD Kota Manado itu pada Suluttoday.com, Senin (31/8/2020), menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukannya merupakan wujud dari aksi kolektif. Tak hanya itu, selain meminta doa, SS mengatakan akan menyusul SK dari Partai Golkar. Politisi santun dan dikenal memiliki konsep unggulan membangun Manado ini menyampaikan alasannya memilih bersama SSK.

SK PKS untuk SSK-SS (Foto Istimewa)

”Doakan sebentar Golkar keluarkan SK, paling lambat besok. Ini adalah motivasi kolektif, tidak ada motivasi saya secaar pribadi. Saya menerima SSK karena komitmennya jelas, mau membangun Manado dengan memaparkan konsep yang begitu rinci. Keseriusan itu juga beliau konkritkan lewat memilih saya sebagai calon Wakil Wali Kota Manado,” ujar SS tegas.

(*/Bung Amas)

Bersama Masyarakat Talaud, Senator Djafar Sosialisasikan RUU Daerah Kepulauan

Pemaparan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bertempat di ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (31/8/2020), Senator Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI yang didampingi Bupati Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut bersama Wakil Bupati, Moktar Parapaga, menyampaikan sosialisasi terkait Rancana Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Menurut Djafar yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu, RUU dinilai sangat penting diperjuangkan. Tak hanya itu, topangan dan masukan masyarakat Kepulauan Kabupaten Talaud dikatakan Djafar sangat penting. Di harapan ratusan masyarakat, Djafat berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar diakomodir dalam RUU tersebut.

”Luar biasa apresiasi pemerintah daerah Kepulauan Talaud, dan juga masyarakat. Kegiatan ini selain saya mau memaparkan inti dari RUU Daerah Kepulauan, tentu kami berharap masukan dan juga pembobotan disampaikan masyarakat. Tentu bertujuan agar RUU ini kedepan menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi, mengakomodir semua masukan warga Kepulauan. Saya berjuang sampai RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujar Senator Djafar.

Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) yang disambut kedatangannya, penuh antusias warga Talaud dan pemerintah daerah itu menyampaikan kegembiraannya. Djafar menyebut kesungguhan masyarakat di perbatasan untuk mendorong RUU dipercepat menjadi UU begitu terlihat. Politisi vokal ini menyampaikan apresiasinya atas sejumlah masukan yang disampaikan perwakilan masyarakat.

Senator Djafar bersama Bupati, Wakil Bupati Talaud dan Ketua DPRD Talaud (Foto Istimewa)

”Tentu saya berbangga, bercampur gembira bisa kembali bertemu masyarakat Kabupaten Talaud. Saya datang dengan agenda negara, tidak sekedar menjaring aspirasi begitu saja, lantas saya mengabaikan apa saja masukan-masukan luar biasa dari masyarakat ini. Melalui kesempatan berbahagia ini, saya berterima kasih atas support masyarakat Talaud terhadap RUU Daerah Kepulauan. Tergambar jelas kegembiraan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan impian mereka dalam RUU ini, doakan saya dan saya akan perjuangkan ini di DPD RI,” kata Djafar menutup.

Selain itu, Bupati Elly yang didampingi Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Talaud, anggota DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim Kepala Kemenag, tokoh adat, tokoh masyarakat menyampaikan kebanggaannya terhadap kepedulian Senator Djafar. Menurut Elly sosok Djafar menjadi energi baru warga Sulawesi Utara di DPD RI, sehingga demikian Elly juga mewakili warganya memberi doa dan support untuk kelancaran perjuangan Senator vokal ini di DPD RI.

”Kami merasa bangga mendapat kunjungan Senator Djafar Alkatiri, dan sangat memberi apresiasi atas perjuangan RUU Kepulauan. Terutama Kepulauan Talaud yang sudah masuk tahap pembahasan di Prolegnas. Doa kami semua warga Talaud dan pemerintah daerah agar Senator Djafar diberi kemudahan dalam memperjuangkan aspirasi dan saran-saran yang disampaikan masyarakat perbatasan,” tutur Elly.

Suasana berlangsungnya tatap muka Senator Djafar dan masyarakat (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiatif DPD RI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan di daerah, terutama daerah kepulauan juga menjadi hal pokok dalam RUU tentang Daerah Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan bisa menjawab persoalan pembangunan yang dialami oleh 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan. Sebenarnya DPD RI telah menyiapkan 4 RUU usulan DPD RI yang diakomodir agar masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Tetapi berdasarkan pada Tata Tertib DPR, UU yang beririsan atau sama dengan usulan DPR RI dan Pemerintah, secara otomatis menjadi RUU usulan DPR RI dan Pemerintah.
Sehingga menyisakan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai usulan DPD RI yang masuk RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. 4 RUU tersebut adalah : 1. RUU tentang Daerah Kepulauan (Inisiatif Komite I menjadi usulan DPD RI) 2. RUU tentang Energi Terbarukan (sama dengan usulan DPR) 3. RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (sama dengan usulan DPR) 4. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (sama dengan usulan DPR) Pada prolegnas 2019-2024, terdapat 287 RUU yang diusulkan. Pemerintah mengajukan 83 RUU, DPR sebanyak 148 RUU, dan DPD mengusulkan 56 RUU.

Tetapi dari 287 RUU mengerucut menjadi 245 RUU karena ada RUU yang diusulkan saling beririsan. Ruang lingkup Undang-undang tentang Daerah Kepulauan meliputi : 1. Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan 2. Urusan pemerintahan 3. Pendanaan daerah 4. Pembangunan Daerah 5. Masyarakat daerah Kepulauan 6. Pengelolaan dan pemanfaatan PPKT ; dan 7. Partisipasi masyarakat Daerah Kepulauan yg dimaksud dan disebutkan dalam RUU ini adalah 8 Daerah Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan, yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Provinsi dan Kabupaten/kota Kepulauan.

Bupati Talaud dan Senator Djafar Alkatiri begitu akrab (Foto Istimewa)

Syarat itu antara lain, 1. Memiliki karakteristik daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Kepulauan secara geografis (wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan). 2. Beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya 3. Untuk Provinsi Memiliki 1/5 (satu per lima) jumlah daerah Kabupaten/Kota kepulauan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda, dan untuk Kabupaten/kota kepulauan memiliki paling sedikit 2 (dua) kecamatan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda. Provinsi Sulawesi Utara termasuk 8 provinsi yang memenuhi syarat sebagai Provinsi Kepulauan dalam lampiran RUU tentang Daerah Kepulauan, yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Provinsi Maluku 8. Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan yang masuk dalam kabupaten/kota kepulauan di provinsi Sulawesi Utara adalah, : 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) 3. Kabupaten Minahasa Utara Dalam RUU tentang Daerah kepulauan diatur penguatan kewenangan Provinsi dan kabupaten/Kota Kepulauan yang meliputi : 1. Pendidikan dan Pendidikan tinggi 2. Kelautan dan Perikanan 3. Kesehatan 4. Perhubungan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan antar pulau dalam skala besar.

7. Ketenagakerjaan untuk pendanaan Daerah Kepulauan bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Dana khusus Kepulauan 4. Dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini.

(*/Bung Amas)

Punya Pengalaman, MOR-HJP Siap Pimpin Kota Manado

MOR-HJP kian solid (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan figur-figur yang paripurna, yang komplit baik dari segi pengalaman, sikap pro rakyat serta memiliki karakter diri yang baik. Sosok paripurna sekaligus paslon yang paling komplit untuk memimpin ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini ada pada Mor Dominus Bastiaan dan Hanny Joost Pajouw (MOR-HJP), yang diusung Partai Demokrat dan PAN di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado.

Terbukti, meski berusia milenial, namun MOR-HJP memiliki segudang pengalaman yang memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin kota Manado. Selain sebagai seorang pengusaha dan politisi, MOR-HJP dinilai paslon yang sangat berpengalaman karena pernah berkarya di legislatif dan eksekutif. Di mana MOR pernah menjabat Anggota DPRD Manado periode 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Manado 2009-2014 dan kini sedang menjabat Wakil Wali Kota Manado.

Sementara itu, HJP pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2014-2019 dan juga pernah dipercaya sebagai Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Ekonomi. Selama berkarya di legislatif dan eksekutif, MOR-HJP terbilang sukses. Kontribusi keduanya sangat nyata dan besar bagi kemajuan kota Manado dan Provinsi Sulut. Hebatnya, jabatan sebagai legislatif dan eksekutif ini diperoleh keduanya secara mandiri lewat kerja keras dan kemampuan yang sudah teruji, tanpa karena desakan pihak lain atau partai politik atau karena pengaruh dinasti politik.

Selain berpengalaman, MOR-HJP juga dianggap sebagai paslon yang dermawan dan dekat dengan masyarakat. Selama ini keduanya dianggap sebagai kandidat yang paling peduli, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Dari pengakuan banyak kalangan, MOR-HJP memang sejak dulu dikenal figur yang dermawan serta punya kepekaan dan kepedulian yang nyata kepada masyarakat. Terlebih saat pandemi Covid-19, keduanya sangat intens turun langsung menyalurkan bantuan ke warga kota Manado. Hampir setiap hari MOR-HJP datang menemui warga dan memberi bantuan beras dan masker tanpa pandang bulu.

Bahkan lebih hebat lagi, meski MOR seorang petahana, namun kepedulian keduanya ini murni menggunakan dana pribadi, tanpa mendompleng atau memanfaatkan APBD demi kepentingan mengejar kekuasaan. Sedangkan dari sisi karakter diri, MOR-HJP merupakan figur yang sangat berintegritas. Keduanya dikenal sosok yang rendah hati, jujur, bersih, punya komitmen dan takut akan Tuhan. Selama ini keduanya tampil sederhana dan tidak menyombongkan diri. Tidak pernah berurusan dengan hukum atau punya musuh dengan pihak lain.

Selain itu, keduanya aktif di kegiatan gereja dan keagamaan. Sejumlah jabatan pelayanan di gereja diemban kedua sosok ini. Dan meski mencalonkan diri, MOR tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil walikota untuk melayani masyarakat kota Manado. Tak heran bila hingga kini MOR-HJP sangat dicintai dan mendampat tempat di hati masyarakat Kota Manado. Dukungan yang terus bertambah dari hari ke hari disertai doa yang tak henti dari masyarakat membuat MOR-HJP makin pasti menjadi pemimpin kota Manado.

”Kami memohon doa dan dukungan dari warga Kota Manado. Dan jika dikehendaki Tuhan, kami siap memimpin kota Manado,” ujar keduanya ketika silaturahmi dengan amasyarakat.

(*/Bung Amas)

Partai Hanura Manado Masih Komit Bersama PAHAM

Rusli Umar (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dinamika politik di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado, tahun 2020 terus saja dihiasi isu dan manuver politik yang menarik. Politik juga penuh dengan kejutan, konsistensi dan perjuangan bersama. Hal tersebut seperti disampaikan Rusli Umar, Ketua Tim Pilkada Cabang Partai Hanura Kota Manado, Sabtu (29/8/2020), bahwa partai yang dipimpin Oesman Sapta selaku Ketua Umum itu tetap konsisten memperjuangkan PAHAM (Paula-Harley) sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Manado.

”Sejauh ini kami masih konsisten bersama PAHAM untuk Pilwako Manado 2020. Partai Hanura Kota Manado akan tetap bersama, dalam mengawal visi dan perjuangan politik dari PAHAM untuk bagaimana kita majukan Kota Manado,” ujar Rusli.

Rusli yang juga jebolan aktivis pergerakan mahasiswa itu menepis adanya klaim dan informasi sesat terkait arus dukungan Partai Hanura kepada RPM atau SSK. Pria yang akrab disapa Sahabat Abeng itu mengatakan bicara konsistensi, Hanura akan menunjukkan hal itu sehingga optimismenya mengawal PAHAM akan terus ditunaikan sampai hari H pendaftaran Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley AB. Mangindaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado.

Potongan Berita Acara dukungan untuk Prof Paula (Foto Istimewa)

”Kalau ada informasi bahwa Hanura mendukung RPM atau SSK itu sama sekali tidak benar. Karena keputusan Pleno Tim Pilkada Cabang, Hanura Kota Manado hanya mengusulkan Ibu Paula sebagai calon Wali Kota Manado. Ini komitmen kelembagaan yang wajib dikawal sampai tuntas. Dalam Berita Acara pengusulan calon Wali Kota Manado, Jumat 26 Juni 2020 jelas mengusulkan Ibu Paula dan sampai sekarang tak ada perubahan. Kemudian sah dimana TPC secara bersama-sama, kuorum menandatangani itu,” kata Sahabat Abeng menutup.

(*/Bung Amas)

Komunitas Kopia Karanji Manado Terbentuk, Ini Komentar Rum Usulu

Komunitas Kopia Karanji, begitu kompak (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Telah resmi terbentuk, Jumat (28/8/2020), Komunitas Kopia Karanji langsung dipimpin H. Rum Usulu, selaku Ketua umum. Menurut Rum tokoh masyarakat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini bahwa pihaknya berinsiatif membentuk Komunitas tersebut tidak sekedar sebagai penanda simbolisasi dari orang-orang Gorontalo di Manado, tapi lebih dari itu adalah menjadi wadah berkumpulnya para pecinta Kopiah Karanji.

”Alhamdulillah kami dari Komunitas Kopia Karanji telah terbentuk. Warga asal Gorontalo di Manado yang kebanyakannya bergabung dalam Komunitas ini, tentu sebagai wadah silaturahmi bersama. Kami menggagas ini merupakan partisipasi untuk sama-sama kita menjadi pelopor dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di Kota Manado. Kopia Karanji ini identitas kami, mari kita perkuat barisan, saling menopang untuk sebuah agenda bersama kedepannya,” kata Rum, mantan Plt Sekretaris Daerah Kota Manado ini, Sabtu (29/8/2020).

Selain itu, Rum yang juga mantan Direktur PD Pasar Kota Manado ini mengajak masyarakat Manado di tengah suasana demokrasi saat Pilkada Serentak 2020 untuk menjaga kebersamaan. Menurut Rum cara merawat kebersamaan, menciptakan kerukunan yaitu dengan saling menghormati, toleransi antara sesama. Rum juga mengajak masyarakat, terlebih warga pecinta Kopiah Karanji agar solid dalam menjemput momentum akbar politik di Kota Manado.

”Kami membentuk komunitas Kopia Karanji Kota Manado untuk merawat dan memelihara kebersamaan. Kebutulan saya diberi amanah menjadi Ketua. Komunitas ini dibentuk bagi pencinta Kopia Karanji yang ada di Kota Manado. Bentuk dari rasa cinta terhadap negri para leluhur Gorontalo lewat Kopia Karanji. Kopia Karanji identik dengan daerah Gorontalo,” ujar Rum menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1