Sambil Ngopi, Aktivis Fakultas Hukum Unsrat Gelar NOPRO

Berlangsungnya ngobrol produktif (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Meneropong wawasan kebangsaan di era pandemi dalam perspektif hukum Berbicara mengenai hak dan kewajiban sebagaimana menjadi amanah konstitusi Indonesia yaitu hak untuk berpendapat dan mahasiswa mempunyai kewajiban yang selalu di kumandangkan sebagai agent of change (agen perubahan), merasa terpanggil ketika mendengar tentang corona virus yang sudah menjadi hal yang lumrah bahkan membosankan untuk dibahas lagi oleh masyarkat umum, mungkin karena terjadi beberapa masalah dalam penyelesaiannya.

Sebuah Kelompok belajar baru mulai berdiskusi tentang permasalahan yang terjadi dalam tingkatan pusat dan daerah dengan mencoba menyuarakan hasil diskusi mereka lewat media massa agar menjadi sebuah cara baru diera pandemi yang tetap produktif, dimana dalam ruang lingkup kampus saat ini tidak produktif dengan hanya memanfaatkan pertemuan secara daring, yang di dalamnya terkumpul beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, bernama Nongkrong Produktif (NOPRO).

Berangkat dari kondisi diera pandemi ini telah terjadi beberapa miskonsepsi dalam penetapan hukum, yang dimana kondisi saat ini tidak normal harus ada langkah inovatif hukum atau biasa disebut sebagai hukum progresif agar penjaminan hak dan kewajiban masyarakat indonesia tetap sesuai dengan isi daripada UUD NRI 1945. Maka alasan diatas timbul kekeliruan mahasiswa aktifis hukum FH Unsrat yaitu penetapan hukum diera pandemi telah terjadi sesuatu hal yang tidak substansial dalam isi materil hukum.

Kita ketahui bersama langkah hukum pemerintah pertama yaitu mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 ialah pembentukan gugus tugas dalam percepatan penanganan covid-19, dan berikut dikeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yaitu Penetapan Bencana non alam covid-19 sebagai bencana nasional, dalam isi materil KEPRES No. 12 Tahun 2020 tersebut harus adanya sinergitas gugus tugas dengan kementrian/pemerintah pusat dan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah harus memerhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Berikutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yaitu tentang pemberlakuan PSBB yang dimana untuk pemberlakuan PSBB harus mengikuti beberapa syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Aturan hukum selanjutnya yang menimbulkan polemik yaitu dikeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan sistem keuangan dan stabilitas ekonomi dalam kondisi di era pandemi saat ini, aneh-nya pula dalam konsideran PERPPU yang sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 ini dalam hal mengingat hanya tertuang pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak sama sekali mencantumkan pasal 12 UUD NRI 1945 padahal kedua pasal tersebut saling terhubung apalagi dalam kondisi yang tidak normal saat ini ujar, Zidan Takalamingan Aktivis FH Unsrat.

Penulis pun merasa terjadi miskonsepsi penetapan aturan hukum diera pandemi ini, karena tidak ada satu teori pun dalam mempelajari hukum yaitu dibatasi-nya Hak Azasi Manusia hanya lewat Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945, Sebenarnya bisa untuk menangguhkan Hak Azasi Manusia yang di amanatkan dalam UUD NRI 1945 dalam PERPPU yaitu hal mengingat di konsederan harus dituangkan pasal 12 UUD NRI 1945. Karena hal tersebut lah polemik terjadi dalam penanganan covid-19 ini dengan adanya masalah dalam pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan sempat terjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah, seperti apa yang disampaikan prof Jimly Assidiqie dalam buku Hukum Tata Negara Darurat ialah pemberlakuan hukum yang normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang normal tapi pemberlakuan hukum yang tidak normal harus dilaksanakan dalam keadaan yang tidak normal pula,kata Sukaynah Bachmid aktivis perempuan FH Unsrat.

”Saya melihat kondisi saat ini pemerintah tidak fokus menyelesaikan masalah diera pandemi apalagi dalam hal bantuan sosial saja sudah adanya kepentingan politik, tidak usah jauh dalam tingkatan daerah saja sudah adanya saling titip nama calon, apakah ini citra negara demokrasi yang sesuai unsur-nya yaitu jujur, bebas, rahasia dan adil?. Maka hal seperti ini harus kita kikis dan berani suarakan di ranah umum agar tidak terjadi kembali hal yang menciderai demokrasi apalagi memanfaatkan kepentingan pribadi diera pandemi,” ujar Taufik Hidayat, aktivis mahasiwa FH Unsrat.

(*/Redaksi)

iklan1
iklan1