Empat Instrument Penting Mengukur Pilkada di Sulut

Dr. Ferry Daud Liando (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ada 4 instrumen penting mengukur Pilkada berkualitas yaitu kerangka hukum yang baik, penyelenggara yang profesional, Calon2 yang berkualitas dan bermoral serta partisipasi masyarakat. Pengamat Politik Dr. Fery Daud Liando saat diwawancarai oleh awak media, Sabtu (8/8/2020) mengatakan, satu instrumen tak berfungsi dengan baik maka potensi pilkada tanpa kualitas kemungkinan besar akan terjadi.

“Posisi masyarakat dalam Pilkada tak lagi sebatas objek sebagaimana perannya di orde baru. Kini Partispasi masyarakat tak sekdar hanya sebatas pemberian suara di TPS sebagaimana perkiraan banyak orang. Peran Masyarakat sudsh sangat dibutuhkan sejak tahapan awal Pilkada dimulai. Partispasi itu misalnya bagaimana membantu KPUD dalam menginformasikan dokumen kependudukan dalam rangka akurasi data pemilih,” ujar Liando, yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tambahnya lagi, bahwa membantu mengklarifikasi daftar dukungan bagi calon perseorangan. Dalam hal pengawasan, kerja-kerja Bawalsu akan sangat efektif jika ada peran masyarakat. Tak mungkin Bawalsu sanggup mengatasi segala bentuk pelanggaran atau kejahatan para calon atau tim sukses tanpa peran serta masyarakat. Dinamika yang berkembang di media sosial (Medsos) misalnya, juga tak luput dari pantauan Liando.

“Baik dalam melaporkan peristiwa, membantu menyediakan barang bukti maupun kesediaan bersaksi jika dibutuhkan dalam persidangan. Pelanggagaran dan Kejahatan Pilkada Seperti permainan suap dan sogokan calon terhadap pemilih, hoax atau pun ketidaknetralan ASN berpotensi terjadi,” tutur Liando.

Hal itulah yang menurut Liando pentingnya menghidupkan peran masyarakat. Sangat strategisnya masyarakat dalam proses berdemokrasi harus diwujudkan guna lahirnya Pilkada berkualitas. Namun demikian partisipasi masyarkat sepertinya tidak seoptimal sebagaiama Pilkada-Pilkada terdahulu. Pilkada ditengah covid-19 ini mengharuskan masyarakat akan membatasi diri. Ruang gerak masyarakat dikendalikan oleh protokol kesehatan.

“Mereka akan lebih memilih melindungi diri mereka ketimbang tertular virus. Anjuran Pemerintah untuk tetap tinggal di rumah bagi masyarakat tentu akan jadi potensi pasifnya masyarakat untuk berpartipasi. Apalagi perlindungan keselamatan melalui alat perlindung diri (APD) hanya tersedia bagi petugas di masa tahapan. APD bagi masyarakat kemungkinan hanya berlaku saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkap Liando.

(*/APN)

iklan1
iklan1