Modernisasi di Tubuh BP2MI, Benny Nyatakan Perang Terhadap Mafia

Benny Rhamdani saat mengenalkan jajarannya (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak ada perjuangan yang berjalan mulus, namun Allah SWT adalah penentu takdir bagi tiap manusia. Ucap Benny Rhamdani, ketika sedikit menceritakan betapa dinamisnya konteks perpolitikan di daerah ini. Lebih utama dari semua pertarungan dan adaptasi politik di republik ini adalah bagaimana menjaga komitmen. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini, menggelar Silatuhrami dan Sosialisasi UU No 18 Tahun 2017 Era Baru BP2MI bersama tokoh agama, aktivis mahasiswa, LSM, dan para awak media. Kamis (6/8/2020) di RM Afisha Tikala Ares Manado.

Mantan Anggota DPD RI Dapil Sulut 3 Periode itu menyampaikan saat ini BP2MI sedang melakukan modernisasi. Mohon dukungan semua warga Manado dan Provinsi Sulawesi Utara, saya berkomitmen melawan praktek suap, penyimpangan dan cara-cara ilegal yang sering dilakukan oknum bandit tertentu.

”Diantaranya menggratiskan pengiriman TKI, semua urusan ijin, paspor kita gratiskan. Sampai menempatkan para Pekerja Migran Indonesia di negara tempatan masing-masing,” tutur Benny.

Selaku Kepala BP2MI, lanjut Benny mengatakan perang terhadap mafia atau sindikat yang selama ini menyusahkan pekerja migran Indonesia (PMI) Sesuai data, PMI yang ada diluar negeri kurang lebih 9 juta jiwa dari jumlah tersebut, hanya 3.7 juta yang dikirim melalui prosedur. Berarti 5,3 jiwa PMI di luar Negeri non prosedur disalurkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang Nakal.

“Hal ini saya sudah sampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memerangi sindikat yang menyusahkan PMI. Hasilnya Presiden Jokowi mengatakan, Ayo kita perang dengan mafia atau sindikat penyaluran PMI ilegal, termasuk mereka yang punya atribut kekuasaan yang memback-up sindikat,” kata Brani sapaan akrabnya.

Kepala BP2MI menyapa undangan (Foto Suluttoday.com)

Sebelumnya Putra Daerah di Bumi totabuan ini, sudah mendatangi panglima TNI, Kapolri, Pimpinan NU, Muhamadiyah, PGI dan KWI untuk meminta dukungan dalam memerangi sindikat penyaluran PMI ilegal ini. Sebagai bentuk keseriusan ini BP2MI sudah membentuk Satgas khusus, dan akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020. Agar supaya oknum-oknum yang terlibat praktik ilegal akan kita bersihkan agar tidak ada lagi praktik kejahatan komplotan mafia sindikat pengirim tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal,” jelas Benny.

Selain itu, Benny mengatakan semua ini mengacu dari Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5O ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

”Maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Landasan hukum PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141),” ungkapnya.

(*/APN)

iklan1
iklan1