Bersama Masyarakat Talaud, Senator Djafar Sosialisasikan RUU Daerah Kepulauan

Pemaparan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bertempat di ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (31/8/2020), Senator Ir. H. Djafar Alkatiri, MM.,M.PdI yang didampingi Bupati Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut bersama Wakil Bupati, Moktar Parapaga, menyampaikan sosialisasi terkait Rancana Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Menurut Djafar yang juga menjabat Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu, RUU dinilai sangat penting diperjuangkan. Tak hanya itu, topangan dan masukan masyarakat Kepulauan Kabupaten Talaud dikatakan Djafar sangat penting. Di harapan ratusan masyarakat, Djafat berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar diakomodir dalam RUU tersebut.

”Luar biasa apresiasi pemerintah daerah Kepulauan Talaud, dan juga masyarakat. Kegiatan ini selain saya mau memaparkan inti dari RUU Daerah Kepulauan, tentu kami berharap masukan dan juga pembobotan disampaikan masyarakat. Tentu bertujuan agar RUU ini kedepan menjadi Undang-Undang yang dapat melindungi, mengakomodir semua masukan warga Kepulauan. Saya berjuang sampai RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),” ujar Senator Djafar.

Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) yang disambut kedatangannya, penuh antusias warga Talaud dan pemerintah daerah itu menyampaikan kegembiraannya. Djafar menyebut kesungguhan masyarakat di perbatasan untuk mendorong RUU dipercepat menjadi UU begitu terlihat. Politisi vokal ini menyampaikan apresiasinya atas sejumlah masukan yang disampaikan perwakilan masyarakat.

Senator Djafar bersama Bupati, Wakil Bupati Talaud dan Ketua DPRD Talaud (Foto Istimewa)

”Tentu saya berbangga, bercampur gembira bisa kembali bertemu masyarakat Kabupaten Talaud. Saya datang dengan agenda negara, tidak sekedar menjaring aspirasi begitu saja, lantas saya mengabaikan apa saja masukan-masukan luar biasa dari masyarakat ini. Melalui kesempatan berbahagia ini, saya berterima kasih atas support masyarakat Talaud terhadap RUU Daerah Kepulauan. Tergambar jelas kegembiraan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan impian mereka dalam RUU ini, doakan saya dan saya akan perjuangkan ini di DPD RI,” kata Djafar menutup.

Selain itu, Bupati Elly yang didampingi Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD Kabupaten Talaud, anggota DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim Kepala Kemenag, tokoh adat, tokoh masyarakat menyampaikan kebanggaannya terhadap kepedulian Senator Djafar. Menurut Elly sosok Djafar menjadi energi baru warga Sulawesi Utara di DPD RI, sehingga demikian Elly juga mewakili warganya memberi doa dan support untuk kelancaran perjuangan Senator vokal ini di DPD RI.

”Kami merasa bangga mendapat kunjungan Senator Djafar Alkatiri, dan sangat memberi apresiasi atas perjuangan RUU Kepulauan. Terutama Kepulauan Talaud yang sudah masuk tahap pembahasan di Prolegnas. Doa kami semua warga Talaud dan pemerintah daerah agar Senator Djafar diberi kemudahan dalam memperjuangkan aspirasi dan saran-saran yang disampaikan masyarakat perbatasan,” tutur Elly.

Suasana berlangsungnya tatap muka Senator Djafar dan masyarakat (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiatif DPD RI yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU inisiatif dari Komite I DPD RI tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan seperti kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan. Pemerataan pembangunan di daerah, terutama daerah kepulauan juga menjadi hal pokok dalam RUU tentang Daerah Kepulauan.

RUU Daerah Kepulauan bisa menjawab persoalan pembangunan yang dialami oleh 8 Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan. Sebenarnya DPD RI telah menyiapkan 4 RUU usulan DPD RI yang diakomodir agar masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020. Tetapi berdasarkan pada Tata Tertib DPR, UU yang beririsan atau sama dengan usulan DPR RI dan Pemerintah, secara otomatis menjadi RUU usulan DPR RI dan Pemerintah.
Sehingga menyisakan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai usulan DPD RI yang masuk RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020. 4 RUU tersebut adalah : 1. RUU tentang Daerah Kepulauan (Inisiatif Komite I menjadi usulan DPD RI) 2. RUU tentang Energi Terbarukan (sama dengan usulan DPR) 3. RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (sama dengan usulan DPR) 4. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (sama dengan usulan DPR) Pada prolegnas 2019-2024, terdapat 287 RUU yang diusulkan. Pemerintah mengajukan 83 RUU, DPR sebanyak 148 RUU, dan DPD mengusulkan 56 RUU.

Tetapi dari 287 RUU mengerucut menjadi 245 RUU karena ada RUU yang diusulkan saling beririsan. Ruang lingkup Undang-undang tentang Daerah Kepulauan meliputi : 1. Daerah Kepulauan dan wilayah pengelolaan 2. Urusan pemerintahan 3. Pendanaan daerah 4. Pembangunan Daerah 5. Masyarakat daerah Kepulauan 6. Pengelolaan dan pemanfaatan PPKT ; dan 7. Partisipasi masyarakat Daerah Kepulauan yg dimaksud dan disebutkan dalam RUU ini adalah 8 Daerah Provinsi Kepulauan dan 85 Kabupaten/Kota Kepulauan, yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Provinsi dan Kabupaten/kota Kepulauan.

Bupati Talaud dan Senator Djafar Alkatiri begitu akrab (Foto Istimewa)

Syarat itu antara lain, 1. Memiliki karakteristik daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Kepulauan secara geografis (wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan). 2. Beberapa pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya 3. Untuk Provinsi Memiliki 1/5 (satu per lima) jumlah daerah Kabupaten/Kota kepulauan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda, dan untuk Kabupaten/kota kepulauan memiliki paling sedikit 2 (dua) kecamatan yang tersebar di gugusan pulau yang berbeda. Provinsi Sulawesi Utara termasuk 8 provinsi yang memenuhi syarat sebagai Provinsi Kepulauan dalam lampiran RUU tentang Daerah Kepulauan, yaitu :

1. Provinsi Kepulauan Riau 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Provinsi Sulawesi Utara 4. Provinsi Sulawesi Tenggara 5. Provinsi Nusa Tenggara Barat 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Provinsi Maluku 8. Provinsi Maluku Utara.

Sedangkan yang masuk dalam kabupaten/kota kepulauan di provinsi Sulawesi Utara adalah, : 1. Kabupaten Kepulauan Sangihe 2. Kabupaten Kepulauan Talaud 3. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) 3. Kabupaten Minahasa Utara Dalam RUU tentang Daerah kepulauan diatur penguatan kewenangan Provinsi dan kabupaten/Kota Kepulauan yang meliputi : 1. Pendidikan dan Pendidikan tinggi 2. Kelautan dan Perikanan 3. Kesehatan 4. Perhubungan 5. Energi dan sumber daya mineral 6. Perdagangan antar pulau dalam skala besar.

7. Ketenagakerjaan untuk pendanaan Daerah Kepulauan bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Dana khusus Kepulauan 4. Dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini.

(*/Bung Amas)

iklan1
iklan1