Archive for: September 2020

Dapat Nomor 3 Kiss Jo Juga Minta Didoakan Masyarakat Minahasa Utara

Kiss Jo, Nomor Urut 3 (Foto Suluttoday.com)

MINUT, Suluttoday.com – Setelah di tetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, Sompie Singal berpasangan dengan Ir. Jopie Lengkong Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut), Calon Bupati Sompie Singal dan Wakil Bupati Ir. Joppie Lengkong mendapatkan Nomor urut 3 dalam pencabutan nomor urut yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara di halaman kantor KPU pada Kamis, 24 September 2020.

Calon Bupati Sompie Singal di dampingi calon Wakil Bupati Ir. Joppie Lengkong mengatakan, angka nomor tiga adalah keberuntungan dan angka berkat bagi masyarakat Minut.

“Untuk itu, meminta dukungan doa kepada seluruh masyarakat untuk kemenangan Kiss-Jo, untuk mengembalikan kejayaan Minahasa Utara,” kata Sompie Singal.

Lanjutnya mengatakan kepada seluruh simpatisan Kiss-Jo untuk memperhatikan dan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona demi menjadikan Pemilu yang aman dan damai dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, tambah Sompie.

(*/Am)

Sah, Paslon Kiss Jo Resmi Ikut Pilkada Minut 2020

Paslon JOS (Foto Istimewa)

MINUT, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pilbup Minahasa Utara (Minut) tahun 2020 seperti dituangkan dalam Berita Acara tentang hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pilbup Minut tahun 2020 yang ditandatangani para Komisioner KPU Minut.

Ketua Stella Runtu, Anggota Darul Halim, Anggota Hendra Lumanauw, Anggota Dikson Lahope, Anggota Robby Manoppo dan disaksikan oleh komisioner Bawaslu Minut, KPU Kabupaten Minahasa Utara menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Drs. Sompie Simon France Singal dan Ir. Joppi Lengkong MSi, atau Kiss-Jo, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Minut 2020.

Drs. Sompie Simon France Singal, calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Minut yang sudah bekerja secara profesional.

“Kami Kiss-Jo siap mengikuti Pilkada Minut 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mewujudkan Pilkada yang tertib, aman dan damai, bersama mengembalikan kejayaan Minahasa Utara,” ujar Drs. Sompie tegas.

(*/Am)

Gonjang Ganjing Pilkada 2020 Ditunda dan Matinya Demokrasi

Potret pelaksanaan Pilkada (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, jurnalis Suluttoday.com

Berbagai pihak mulai mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Meski begitu stakeholder seperti Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP tetap bersekukuh bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Tentu konstalasi yang terjadi, pro kontra ini tak lepas dari pertimbangan kemanusiaan dan agenda nasional yakni Pilkada Serentak.

Sejumlah Ormas nasional pun menyampaikan protes. Seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Palang Merah Indonesia yang dipimpin Jusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia periode 2014-2019 pun menyampaikan pertimbangan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyampaikan catatan untuk penundaan Pilkada demi kemanusiaan.

Elemen masyarakat sipil diantaranya, Perludem, Netfid, Kopel, JPPR, Netgrit, PUSaKO FH Unpad, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, kemudian sejumlah Petisi dilayangkan. Tujuannya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, hingga situasi Indonesia mengalami pulih dari penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebetulnya pemerintah dapat saja menunda Pilkada, dan itu sederhana tergantung political will pemerintah.

Kenapa dianggal berat penunadaan dilakukan, alasannya sederhana karena kepentingan politik. Gelombang protes makin kencang berdatangan ini bukan main-main. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi tentu kita berharap Presiden Joko Widodo lebih bijaksana mempertimbangkan berbagai masukan untuk terlaksananya agenda akbar demokrasi yang damai dan sukses. Jauh sebelum resistensi mengemuka, saya memang pernah menuliskan keberatan, lalu menolak Pilkada Serentak di musim pandemi COVID-19.

Sekarang saat pemerintah yang cenderung menginginkan Pilkada tetap dihelat 2020, maka bukan berarti semuanya berjalan baik-baik saja. Karena ancaman pandemi mengintai kita semua. Belum lagi ada beberapa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terpapar COVID-19. Hal itu tentu menyumbangkan efek pada kurang maksimalnya kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda tahun ini, bukan berarti demokrasi mati.

Ketika menggunakan logika terbalik, saat masukan masyarakat sipil tidak diindahkan, disitulah keadulatan demokrasi terancam mati. Jika benar-benar demokratis, maka pertimbangan penundaan Pilkada dari berbagai komponen masyarakat harus direalisasikan pemerintah. Masukan dan aspirasi masyarakat melalui Ormas ini tentu beralasan, dan niscaya melahirkan resiko sistematik bila pemerintah tetap teguh pada pindirian melaksanakan Pilkada 2020. Keberhasilan Pilkada akan menjadi taruhan, yang secara langsung melibatkan integritas para Komisioner KPU seluruh Indonesia.

Dunia dan masyarakat akan mencatat bagaimana bagaimana KPU dan juga Bawaslu gagal melaksanakan hajatan Pilkada 2020, jika itu nantinya terjadi. Sebetulnya, tuntutan tentang penundaan Pilkada Serentak menyelamatkan reputas dan juga karir para Komisioner KPU. Namun sayangnya, pimpinan KPU RI malah bermain api, tidak mau mendegarkan masukan para tokoh dan pimpinan Ormas agar Pilkada ditunda. Alasan menolak aspirasi tercermin dari risalah rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Senin 21 September 2020

Kesimpulan rapat yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Rapat), Ilham Saputra, S.IP, atas nama (Ketua KPU), Abhan, SH.,MH (Ketua Bawaslu) dan Prof. Dr. Muhammad, M.Si, (Ketua DKPP) mencantumkan 4 (empat) poin keputusan. Yang substansinya tidak menyentil sedikitpun penundaan Pilkada Serentak 2020. Konklusi rapat hanya menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian memetakan status zona dan resiko COVID-19 di setiap daerah, untuk kemudian dimaksimalkannya penegakan sanksi.

Merespon gonjang ganjingnya deskan Pilkada 2020 ditunda mengilhami kita juga untuk membaca detail apa sebetulnya kerinduan dan ekspektasi negara untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia (negara) di tengah pandemi yang begitu dramatis, masih memikirkan, memberi ruang representatif terhadap aktivitas politik. Negara tak mau kehilangan momentum dalam perayaan demokrasi melalui Pilkada, rupanya. Padahal ini kesempatan yang riskan. Demokrasi tidak akan mati, jika Pilkada 2020 ditunda sejenank, setelah 2020 barulah dilaksanakan.

Masyarakat umumnya memimpikan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi yang non-sentralistik. Jauh dari sikap otoriter, bernafas diatas kepentingan semua golongan. Bukan sekedar slogan demokrasi multikultural dan lain sebagainya yang berpenampilan terbuka. Tapi harus tergambarkan dalam interaksi antara negara serta masyarakat. Jangan sekali saja negara ngotot dengan kemaiannya, lalu mengabaikan aspirasi dan kehendak masyarakat.

Begini Sikap Saudagar Bugis di Pilkada Sulawesi Utara

Pimpinan KKSS Sulut saat menghadiri MUBES belum lama ini (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sulawesi Utara (Sulut) dalam menyikapi momentum politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Sulut, secara tegas KKSS menyampaikan sikap. Dan tidak mengarahkan organisasi pada praktek afiliasi politik keberpihakan. Hal tersebut disampaikan H. Sudarmono, selaku Bendahara Umum KKSS Sulut, Selasa (22/9/2020) pada Suluttoday.com.

Sikap KKSS dalam Pilkada Sulut, kata Lambertus, dalam helatan politik di daerah nyiur melambai, berbagai komunitas dan elemen masyarakat mulai di dekati dan bahkan ada yang mendekati para kandidat. Melihat gerakan sosial masyarakat tersebut KKSS Sulut

”Kami mencoba menghubungi Petinggi Paguyuban para saudagar Bugis ini terkait Pilkada 9 Desember 2020 nanti, baik untuk Pilgub maupun Pilwako manado. Bahwa KKSS secara kelembagaan di bawah kepemimpinan Pak Liling, Jasman dan H. Sudarmono (KSB KKSS) dengan Penasehat Pak Brig Jend. Basthomy Sanap belum bisa memberikan arahan secara organisatoris. Mengingat hal tersebut belum dibicarakan secara kelembagaan, tapi sebagai warga yang baik tentunya harus turut aktif dalam keterlibatan dalam agenda-agenda politik. Kami hanya bisa menginstruksikan warga KKSS untuk wajib menggunakan hak politiknya dalam hal ini harus memilih,” kata Haji Domo sapaan akrab Sudarmono tegas.

Pria yang juga Ketua KEBUGIS Sulut itu menambahkan bahwa adapun siapa yang akan di dukung masih dalam pembahasan internal KKSS. nanti ada waktunya akan kami sampaikan. Karena sampai saat ini kami masih berkoordinasi dengan pimpinan pusat terkait sikap politik kami. Semua pasti ada waktunya.

Sementara itu saat dihubungi media, Dewan Penasehat KKSS Sulut yang juga mantan Bakamla Sulut, yang biasa disapa dng panggilan Tomy mengatakan semua saya serahkan kepada pengurus KKSS di daerah di bawah kepemimpinan Liling beserta H. Jasman dan pak Haji domo selaku KSB.

”Jika ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan KKSS mendukung calon kandidat tertentu, maka saya dan bahkan kami pengurus KKSS Berlepas diri dari hal tersebut. Intinya hubungi saja ketiga nama tersebut diatas,” ujar Haji Domo.

Untuk diketahui, di Kota Manado sendiri, berbagai dukungan Ormas terhadap Paslon Wali Kota mulai digaungkan. Ada kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Kopiah Karanji yang merupakan perhimpunan warga Kota manado asal Gorontalo, telah menampilkan gelagat mendukung salah satu kandidat. Selain warga asal Gorontalo, ada juga warga asal Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KKSS dimana ada dua sayap penyokongnya yakni Komunitas Warga Toraja (KKT) dan KEBUGIS.

(*/Am)

Bersama JPAR, Wali Kota Manado Buka Musda Pemuda Muhammadiyah Manado

Wali Kota Manado saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian kepada warga Kota Manado yang tak perlu diragukan lagi terus ditunjukkan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut. Hal tersebut juga terpotret dalam kehadirannya di acara Musyawarah Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Manado ke-X, Sabtu (19/9/2020) di Hotel Aston Manado.

Wali Kota yang akrab disapa GSVL itu hadir bersama istri tercinta Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) yang juga diundang sebagai pemberi materi dalam Dialog Publik Pemuda Muhammadiyah Kota Manado. Melalui sambutan GSVL mengajak Pemuda Muhammadiyah menjaga stima dan selalu aktif berkontribusi membangun Kota Manado.

“Luar biasa pergerakan kemanusiaan, melalui perjuangan di bidang sosial, politik, pendidikan dan ruang publik dilakukan Pemuda Muhammadiyah. Saya menaruh hormat, juga bangga. Inilah bentuk kecintaan kita pada negara dan daerah, pada banyak orang. Tentu saya mengharapkan sinergitas dan partisipasi dalam pembangunan terus ditunjukkan Pemuda Muhammadiyah Kota Manado,” kata GSVL, Wali Kota Manado 2 periode itu.

Kegiatan yang juga dihadiri Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, SH.,MH itu dihadiri pula Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sudarwin dan para senior, tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulut, Drs. H. Anwar Sandia dan Drs. H. Halo Tahirun. Tak lupa Wali Kota GSVL juga menghimbau agar semua pihak warga Manado ambil andil menjaga stabilitas politik dalam hajatan Pilkada Serentak 2020.

Suasana foto bersama pimpinan Pemuda Muhammadiyah dan sesepuh Muhammadiyah Sulut (Foto Suluttoday.com)

“Manado sebagai rumah besar kita, dan landasannya sudah saya lakukan. Dimana di Kota Manado ini tidak ada yang namanya pendatang. Hal itu yang saya dengungkan berulang-ulang, disini kita semua sama-sama orang Manado. Ada orang Manado asal Minang, asal Sulsel, asal Maluku, asal Papua dan sebagainya, tapi semua adalah orang Manado. Untuk momentum politik di Pilkada Serentak 2020 saya mengajak kita semua sama-sama menjaga kondusifitas sosial dan stabilitas politik. Silahkan berkompetisi dengan riang gembira, penuh dinamika, setelah selesai kontestasi, kita semua harus menyatu membangun Manado bersama-sama,” kata GSVL menutup.

Wali Kota GSVL dan istri tercinta bersama keluarga besar Muhammadiyah Sulut (Foto Suluttoday.com)

GSVL yang diminta membuka acara tersebut menyampaikan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, langsung mengetuk mic 3 kali bertanda kegiatan Musyawarah Daerah Pemuda Muhamadiyah Manado ke-X resmi dimulai.

(*/Am)

iklan1