WALHI Sulut Desak Pemprov Sediakan Rumah Sakit Khusus Pasien COVID-19

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Keprihatinan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terkait penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinilainya belum mengalami penurunan signifikan dalam penanganannya. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, cara penanganan COVID-19 harus lebih ditingkatkan lagi pemerintah. Aktivis vokal itu menyarankan agar pemerintah Sulut mengadakan Rumah Sakit (RS) sendiri dalam hal perawatan pasien COVID-19.

”Penanganan pasien COVID-19 harus lebih tegas lagi. Itu sebabnya kami menyarankan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk menyediakan rumah sakit sendiri yang merawat pasien COVID-19. Jangan memakai rumah sakit umum lainnya yang dalam satu bangunan di dalamnya ada pasien umum dan pasien COVID-19. Kalau pelayanannya satu pintu, agak sukar kita mengatasi dan menghindari penularan COVID-19,” ujar Runtuwene, Selasa (2/9/2020).

Tambahnya lagi bahwa Walhi Sulut desak Pemerintah Provinsi Sulut untuk menyiapkan rumah sakit yang hanya menangani pasien COVID-19. Runtuwene menyebut kita kehilangan 100 nyawa dokter salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah secara nasional masih belum memisah Rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus Covid-19.

”Hal ini penting karena, kami melihat dilapangan meskipun sudah disediakan ruang isolasi buat pasien covid, namun akses masuk pintu RS dan pintu keluar RS masih tetap disatukan, hal semacam ini sebenarnya tidak boleh terjadi dalam kita memerangi virus yang sangat berbahaya ini. Dari data dokter-dokter yang gugur kebanyakan bukan dokter yang menangani pasien COVID-19, artinya penularan virus di rumah sakit aktif terjadi.

Runtuwene menyebut Pemerintah Sulut harus berani memisahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19, misalnya 60% rumah sakit untuk umum dan 40% untuk pasien COVID-19. Alasanya jelas kurva grafik positif di Indonesia masih belum turun. Sementara kita, lanjut Runtuwene, diperhadapkan pada kehidupan yang kembali bebas. Menjadi tanggungjawab pemerintah menyelesaikan masalah ini, jangan korbankan rakyat dengan tidak memikirkan kebijakan normal baru yang begitu bebas ini.

”Kita juga memprediksi, jika vaksin direalisasikan beberapa bulan depan. Maka kita masih punya waktu 6 bulan berhadapan dengan COVID-19, sehingga itu perlu antisipasi di daerah Sulawesi Utara agar pemerintah memisahkan rumah sakit umum dan rumah sakit yang khusus menangani soal COVID-19,” tutur Runtuwene menutup.

iklan1
iklan1