Gonjang Ganjing Pilkada 2020 Ditunda dan Matinya Demokrasi

Potret pelaksanaan Pilkada (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, jurnalis Suluttoday.com

Berbagai pihak mulai mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Meski begitu stakeholder seperti Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP tetap bersekukuh bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Tentu konstalasi yang terjadi, pro kontra ini tak lepas dari pertimbangan kemanusiaan dan agenda nasional yakni Pilkada Serentak.

Sejumlah Ormas nasional pun menyampaikan protes. Seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Palang Merah Indonesia yang dipimpin Jusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia periode 2014-2019 pun menyampaikan pertimbangan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyampaikan catatan untuk penundaan Pilkada demi kemanusiaan.

Elemen masyarakat sipil diantaranya, Perludem, Netfid, Kopel, JPPR, Netgrit, PUSaKO FH Unpad, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, kemudian sejumlah Petisi dilayangkan. Tujuannya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, hingga situasi Indonesia mengalami pulih dari penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebetulnya pemerintah dapat saja menunda Pilkada, dan itu sederhana tergantung political will pemerintah.

Kenapa dianggal berat penunadaan dilakukan, alasannya sederhana karena kepentingan politik. Gelombang protes makin kencang berdatangan ini bukan main-main. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi tentu kita berharap Presiden Joko Widodo lebih bijaksana mempertimbangkan berbagai masukan untuk terlaksananya agenda akbar demokrasi yang damai dan sukses. Jauh sebelum resistensi mengemuka, saya memang pernah menuliskan keberatan, lalu menolak Pilkada Serentak di musim pandemi COVID-19.

Sekarang saat pemerintah yang cenderung menginginkan Pilkada tetap dihelat 2020, maka bukan berarti semuanya berjalan baik-baik saja. Karena ancaman pandemi mengintai kita semua. Belum lagi ada beberapa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terpapar COVID-19. Hal itu tentu menyumbangkan efek pada kurang maksimalnya kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda tahun ini, bukan berarti demokrasi mati.

Ketika menggunakan logika terbalik, saat masukan masyarakat sipil tidak diindahkan, disitulah keadulatan demokrasi terancam mati. Jika benar-benar demokratis, maka pertimbangan penundaan Pilkada dari berbagai komponen masyarakat harus direalisasikan pemerintah. Masukan dan aspirasi masyarakat melalui Ormas ini tentu beralasan, dan niscaya melahirkan resiko sistematik bila pemerintah tetap teguh pada pindirian melaksanakan Pilkada 2020. Keberhasilan Pilkada akan menjadi taruhan, yang secara langsung melibatkan integritas para Komisioner KPU seluruh Indonesia.

Dunia dan masyarakat akan mencatat bagaimana bagaimana KPU dan juga Bawaslu gagal melaksanakan hajatan Pilkada 2020, jika itu nantinya terjadi. Sebetulnya, tuntutan tentang penundaan Pilkada Serentak menyelamatkan reputas dan juga karir para Komisioner KPU. Namun sayangnya, pimpinan KPU RI malah bermain api, tidak mau mendegarkan masukan para tokoh dan pimpinan Ormas agar Pilkada ditunda. Alasan menolak aspirasi tercermin dari risalah rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Senin 21 September 2020

Kesimpulan rapat yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Rapat), Ilham Saputra, S.IP, atas nama (Ketua KPU), Abhan, SH.,MH (Ketua Bawaslu) dan Prof. Dr. Muhammad, M.Si, (Ketua DKPP) mencantumkan 4 (empat) poin keputusan. Yang substansinya tidak menyentil sedikitpun penundaan Pilkada Serentak 2020. Konklusi rapat hanya menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian memetakan status zona dan resiko COVID-19 di setiap daerah, untuk kemudian dimaksimalkannya penegakan sanksi.

Merespon gonjang ganjingnya deskan Pilkada 2020 ditunda mengilhami kita juga untuk membaca detail apa sebetulnya kerinduan dan ekspektasi negara untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia (negara) di tengah pandemi yang begitu dramatis, masih memikirkan, memberi ruang representatif terhadap aktivitas politik. Negara tak mau kehilangan momentum dalam perayaan demokrasi melalui Pilkada, rupanya. Padahal ini kesempatan yang riskan. Demokrasi tidak akan mati, jika Pilkada 2020 ditunda sejenank, setelah 2020 barulah dilaksanakan.

Masyarakat umumnya memimpikan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi yang non-sentralistik. Jauh dari sikap otoriter, bernafas diatas kepentingan semua golongan. Bukan sekedar slogan demokrasi multikultural dan lain sebagainya yang berpenampilan terbuka. Tapi harus tergambarkan dalam interaksi antara negara serta masyarakat. Jangan sekali saja negara ngotot dengan kemaiannya, lalu mengabaikan aspirasi dan kehendak masyarakat.

iklan1
iklan1