Pjs Bupati Minsel Dikecam Lagi, Pakar Hukum Sebut Begini

Toar Palilingan, SH.,MH (Foto Istimewa)

MINSEL, Suluttoday.com – Kebijakan yang diambil Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs. Mecky Onibala, M.Si kembali mendapat kecaman publik. Pasalnya, Onibala diduga kuat melanggar perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dimana tanpa berdasarkan surat izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dirinya melakukan rolling jabatan.

Menanggapi ‘jurus mabuk’ yang dilakukan Pjs Bupati Minsel, pakar Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Toar Palilingan, SH.,MH menyampaikan bahwa pergantian harus sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

”Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” kata Palilingan, (14/10/2020).

Berkaitan dengan terjadinya kekosongan jabatan, tambah Palilingan, sesuai SE tersebut pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

”Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” tutur Palilingan mengutip bunyi SE tersebut seperti dilansir situs Setkab.

Lanjut Palilingan mengatakan bahwa penggunaan kewenangan sah-sah saja selama mengikuti mekanisme Perundang-undangan termasuk UU Pilkada.

”Nah, yang memiliki izin saja tidak boleh menyalahgunakan izin. Kalau pergantian massal bisa menimbulkan gejolak karena sikon Pilkada, sebaiknya lebih bijaksana sedikitlah,” ujar Palilingan.

Mecky Onibala (Foto Istimewa)

Dengan beredarnya foto-foto sejumlah ASN yang dilantik menggunakan simbol-simbol salah satu paslon, maka kuat dugaan pergantian tersebut bermuatan politik.

”Bisa dilaporkan ke Bawaslu,” tutur Palilingan.

Di tempat terpisah, Pjs Bupati Minsel, Meky Onibala hingga berita ini diturunkan tak membalas pertanyaan media ini terkait pergantian sejumlah Plt dilingkup Pemkab Minsel.

Diketahui, sebanyak 27 Pelaksana tugas (Plt) Hukumtua dan satu Camat, Senin (12/10/2020) diganti Pjs Bupati Meky Onibala diduga tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

(*/Redaksi)

iklan1
iklan1