TETTY PARUNTU Tanggapi Pelantikan yang Dilakukan Pjs Bupati Minsel

Tetty Paruntu (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berlangsungnya proses pergantian sejumlah Pejabat Hukum Tua, Satu Kepala Dinas, Satu Camat dan dua orang Direktur di PD CWE yang dilakukan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs. Mecky Onibala MSi, menuai protes dari masyarakat. Insiden pelantikan yang sempat viral di media sosial (Medsos).

Dimana di dalamnya ada 27 Pejabat Hukum Tua yang dilantik menuai kontroversi dan dinilai berpotensi menimbulkan kisruh yang mengganggu kerukunan masyarakat. Hal itu juga yang juga berkonsekuensi menghambat kegiatan pembangunan di dalam Desa.

Terlebih disaat іnі, masyarakat Minsel sedang mеmреrѕіарkаn dіrі untuk mеngіkutі hаjаtаn реѕtа dеmоkrаѕі Pіlkаdа Serentak 2020, yang sesuai dari SK Pjs Bupati, seharusnya menjaga dan menciptakan suasana Kamtibmas yang aman dan sejuk ditengah-tengah masyarakat.

Setelah viralnya kegiatan pelantikan sejumlah pejabat Hukum Tua, Bupati Definitif Minsel yang saat ini sedang cuti kampanye, Christiany Eugenia Paruntu, SE angkat bicara, dimana Cagub Sulut tersebut mengatakan agar kepada para HukumTua untuk tetap bekerja seperti biasanya dan fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

”Silahkan kerja seperti biasa, fokus dengan tupoksi masing-masing. Ciptakan suasana yang aman dan sejuk ditengah-tengah masyarakat, apalagi saat ini kita menghadapi agenda dam tahapan Pilkada, terus jaga kekompakan dan persatuan ditengah masyarakat, jangan mudah terprovokasi,” kata Tetty sapaan akrab Paruntu.

Di tempat terpisah, Tommy Turangan, salah satu Tokoh Masyarakat Kabupaten Minsel menyampaikan bahwa terkait pergantian yang dilakukan Pjs bupati kepada 27 Pejabat Hukum tua itu seharusnya melalui prosedur Kemendagri.

”Apakah itu sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada Kemendagri. Dimana yang saya tahu Bupati Pjs tidak di Perkenankan melakukan Roling dan Pergantian Pejabat dari pemerintah sebelumnya. Apalagi Pejabat Hukum Tua itu dipilih langsung oleh masyarakat bukan bupati sedangkan bupati hanya melantik sebagai pemerintah tertinggi dari pada para hukum tua,” ucap Turangan.

Untuk diketahui, pelantikan yang dilaksanakan tersebut, itu juga tak diketahui oleh sejumlah pejabat terkait di jajaran Pemkab Minsel, seperti Sekda, Kaban BKD dan Kadis PMD, jadi seolah-olah dimata masyarakat pelantikan tersebut disembunyikan dari khalayak ramai, padahal yang akan dilantik tersebut adalah Pejabat publik yang akan menjadi pelayam masyarakat.

Langkah Pjѕ Bupati Mіnаhаѕа Selatan yang cukup ‘nekat’ itu mengundang reaksi masyarakat Minsel. mеlаngkаhі wеwеnаng Kеmеndаgrі RI dengan melakukan реrgаntіаn 27 реjаbаt Hukum Tuа, satu Kераlа Dіnаѕ dan Cаmаt. Pеlаntіkаn іnі tеrkеѕаn dіраkѕаkаn kаrеnа persiapan yang mіnіm, ѕеrtа реjаbаt hukum tuа уаng dilantik.

(*/Redaksi)

iklan1
iklan1