Soal APBD-P, LAKRI Minta DPRD Manado Stop Mencari Alasan

Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Makin alot pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bukan mengalir di internal DPRD Kota Manado, seperti biasanya. Malah kali ini, pembahasan terkait APBD-P 2020 malah terpantau sunyi. Pasalnya, beberapa pembahasan APBD-P 2020 sebagian Anggota DPRD Manado, terlebih Banggar tidak  berada di ruangan.

Ramai dan dinamika terkait esensi anggaran, kronologi molornya pembahasan, sampai prosedur pembahasan APBD-P Tahun 2020 terjadi di luar gedung DPRD Manado. Dimana tokoh masyarakat, aktivis LSM dan pemerhati sosial mulai mempertanyakan dedikasi, serta keberpihakan para wakil rakyat Manado kepada warganya. Menanggapi pernyataan pimpinan DPRD Manado yang terkesan menyalahkan keterlambatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler Lakat, SH.,MH.

Dewan Pembina Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Maxi Malonda, Sabtu (17/10/2020) kepada Suluttoday.com menyampaikan bahwa kebutuhan dan poin desakan masyarakat ialah bagaimana APBD-P 2020 itu dibahas. Jangan ada semacam drama, seperti yang terpantau publik. Menurut Maxi saling lempar argumen dan mencari-cari alasan dari pimpinan DPRD Manado hanya menambah polemik, mestinya pembahasan, pengesahan APBD-P 2020 segera dilakukan.

”Stop mencari alasan. Kurang elok rasanya kita mencari-cari cela. Ayo lahirkan solusi. Pimpinan DPRD Manado harus bijak menyikapi dinamika, dan desakan masyarakat agar APBD-P 2020 segera dibahas. Disahkan segera, hal itu ditandai dengan keaktifan para wakil rakyat dalam pembahasan APBD-P. Seperti yang kemarin, hanya Partai NasDem dan Golkar yang hadir dalam pembahasan. Partai lainnya mana?, kan cukup terang-benderang kerancuan yang disajikan. Harusnya hadir, berikan koreksi dan pertimbangan, perbaiki, berdialog, bukan tidak hadir,” ujar Malonda.

Para wakil rakyat yang mulia, lanjut Malonda menyebutkan di tahun politik harus lebih berfikir kepentingan rakyat. Jangan terjebak dengan kepentingan Pilwako Manado yang kemudian mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. Terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan bagian dari instruksi Presiden Jokowi, lalu proses pencairannya sesuai mekanisme. Hal itu perlu didalami wakil rakyat, bukan membabi-buka melakukan penolakan.

”Kalau wakil rakyat pro pada kepentingan masyarakat, ayo ditunjukkan Anggota DPRD Manado. Seolah-olah wakil rakyat kita di DPRD Manado terbawa skema untuk menghambat, menunda agar PEN tidak dicairkan. Toh yang dilakukan pemerintah Kota Manado juga transparan, kemudian untuk masyarakat. Menyangkut pencairan anggaran pun disesuaikan dengan item kegiatan atau program yang diajukan. Lantas, kenapa mau ditolak?,” kata Malonda.

Seperti diketahui, sebelumnya Sekertaris Daerah Kota Manado menyampaikan kalau ada beberapa faktor yang mengakibatkan molornya pembahasan APBD-P 2020 bukan kesalahan yang harus dilimpahkan ke pemerintah Kota Manado. Micler mengajak DPRD Manado untuk mengerti prosedur secara baik, sehingga tidak mencari kambing hitam.

”Kan begini ya, semua Kabupaten/Kota di Sulut baru menerima dokumen daerahnya diatas tanggal 5 september, setelah asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Bapeda Provinsi. Manado sendiri baru menerimanya pada tanggal 18 September. Kemudian sekitar tanggal 21 kita langsung masukkan draft tersebut ke DPRD untuk pembentukan Bamus dan dijadwalkan pembahasannya,” ucap Micler Selasa (13/10/2020) belum lama ini.

(*/Amas)

iklan1
iklan1