Program BST di Desa Kolongan Minahasa Lahirkan Polemik, Hukum Tua Tuai Protes

Bobby Tumbel (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah pusat telah merancang dan memastikan agar program kerakyatan berjalan dengan baik sampai ke pelosok Desa. Hal itu terpotret seperti harapan Presiden Ir. Joko Widodo pada program Bantuan Sosial Tunai (BST). Sayangnya, di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terlebih di Desa Kolongan Kecamatan Kombi penyaluran BST dinilai menyalahi ketentuan.

Program yang menurut Bobby Tumbel, warga Desa Kolongan diperuntukkan bagi masyarakat yang layak menerima malah dalam temuan mereka tidak seperti itu jadinya. Pemerintah Desa disebutnya harus mengerti prioritas BST yang dikucurkan saat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) patut diberikan kepada masyarakat terdampak. Ada janda dan duda yang terabaikan, tidak disentuh pemerintah Desa dalam penyaluran BST.

”Diduga ada penyelewenangan dana Covid-19 yang dilakukan oknum Hukum Tua dan Sekdes. Harusnya para janda dan duda terima BST, tapi yang terjadi di Desa Kolongan malah mereka tidak tersentuh bantuan tersebut. Tentu kami masyarakat sangat kecewa dengan perlakukan seperti ada. Ada semacam diskriminasi dilakukan pemerintah Desa, kami meminta agar pemangku kepentingan segera menelusuri hal ini. Program yang sangat luar biasa dari Presiden Jokowi, haruslah dijalankan dengan baik pemerintah dibawahnya,” ujar Boby.

Postingan Facebook Tati Korompis (Foto Istimewa)

Di tempat terpisah, terpantau warga Kolongan Minahasa, Tati Korompis melalui Akun Facebooknya membeberkan bahwa kuat dugaan terjadinya penyaluran bantuan BST yang tidak tepat sasaran. Padahal mereka bukan bagian dari sasaran BST disalurkan, hal itulah yang menuai kejanggalan. Dirinya malah terabaikan, tidak mendapatkan BST.

”Istri Hukum Tua, istri Sekdes, suami PNS boleh terima BST. Sedangkan ada yang janda, ada yang duda, bahkan ada Bapak yang Lansia urus istri stroke sudah puluhan tahun tidak pernah menerima BST dan BLT. Saya sendiri, rumahnya sederhana yang biasanya hanya memarkir 1 motor untuk dipakai kepentingan ojek, ini boleh jadi alasan tidak diberikan BST. Padahal, ada pasangan prangkat yang punya rumah besar mobil dan motor, malah terima bantuan. Tentunya sebagai masyarakat saya merasa kecewa dengan ketidakadilan ini,” kata Korompis, sebagaimana dikutip dalam Wal Facebooknya, Sabtu (17/10/2020).

Sejumlah nama-nama penerima yang seharusnya tidak memperoleh BST juga ikut diposting Tati Korompis di Akun Facebook. Terpantau beberapa postingan komentar, dukungan, rasa simpati terhadapi kejadian tersebut pun mencuat. Beberapa tokoh masyarakat yang sempat dimintai tanggapan, menyayangkan dan memberi kritik pedas terhadap oknum Hukum Tua yang dinilai sangat tidak adil.

(*/Amas)

iklan1
iklan1